Wawancara dengan Mohd Agoes Aufia di India: Lebih Baik Adu Prestasi Tangani Covid-19, Ketimbang Perang Baliho Capres

oleh

    
Indonesia dan India sama-sama mengalami gelombang kedua pandemic Covid-19. Sama-sama perang melawan keganasan Covid-19 varian Delta. Namun, India lebih dulu dicekam amuk varian Delta. Bahkan, varian ini lahir dari negeri para dewa itu. Lalu bagaimana pemimpin politik di dua negara itu menagani wabah ini? Untuk mengetahuinya, berikut wawancara wartawan DutaIndonesia.com dan Global News, Gatot Susanto, dengan dosen Universitas Muhammadiyah Malang yang kini menempuh pendidikan S3 jurusan Hubungan Internasional di Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, Mohd Agoes Aufia.    


PPKM  di Indonesia diperpanjang lagi, bagaimana Anda melihat para pemimpin politik pengambil kebijakan soal ini, mungkin, bila dibandingkan dengan di India? 


Saya melihat perpanjangan PPKM di Indonesia saat ini adalah wujud upaya pemerintah menjaga kewaspadaan dan upaya untuk terus menekan angka penyebaran kasus Covid-19 yang masih cukup tinggi, mengingat positivity rate kita masih di atas 5% yang merupakan batas aman dari WHO.

Terlebih angka kematian masih cukup tinggi dan saat ini peningkatan kasus mulai terjadi di luar Jawa, saat di Pulau Jawa relatif ada penurunan.Sebagai informasi, di India pun pemerintah hampir setiap pekan atau dua pekan sekali melakukan review terhadap situasi yang ada yaitu apakah lockdown diperpanjang atau tidak. Sebaiknya, kebijakan ini seharusnya berdasarkan pada positivity rate, jika kasus sudah turun dan positivity rate di bawah 5% maka layak untuk PPKM tidak dilanjutkan namun jangan lengah.


Baru-baru ini ada pejabat di India mundur karena gagal menangani Covid-19, mengapa sampai demikian? Apa itu memang solusi? Apakah itu bentuk tanggunjawab, atau malah lempar tanggungjawab? Sementara di Indonesia, tidak pernah ada pejabat mundur karena gagal mengemban amanat jabatannya?


Perlu diketahui, beberapa menteri termasuk menteri kesehatan India mengundurkan diri berdekatan dengan pengumuman reshuffle Kabinet yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi. Saya lebih melihat ke titik upaya reshuffle tersebut daripada pengunduran para menterinya, sebab menurut beberapa analisis, reshuffle ini salah satu faktor kuatnya adalah karena imbas kegagalan penanganan Covid-19 gelombang kedua yang bisa dikategorikan buruk.

Selain itu juga untuk kembali meningkatkan kredibilitas Perdana Menteri Modi dan juga meningkatkan keterwakilan beberapa aktor politik yang lebih beraneka ragam berdasarkan gender (wanita), kasta, hingga daerah, sehingga lebih inklusif. Ini gambaran kompleksitas politik di India.Saya pikir dalam konteks Indonesia, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kesamaan di mana menteri kesehatan sebelumnya juga sudah diganti.


Sistem politik kita seperti demokratis, tapi seringkali demokrasi itu semu, misalnya soal oposisi yang sebenarnya kan wajar di negara dengan sistem demokrasi, tapi di Indonesia oposisi seringkali bila bersuara keras mengkritik pemerintah, kesannya menghujat bahkan sampai disebut makar, bagaimana menurut Anda hal seperti ini? 


Betul, tumpulnya peran partai oposisi di Indonesia cukup terasa sehingga membuat sistem demokrasi kita tak berjalan baik. Dan rakyat tidak menemukan peranan ini dari parpol. Saya melihat ada dua tren yang membuat sistem kita tak berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, partai oposisi kita cukup pragmatis dalam kalkulasi politiknya sampai ingin juga menikmati “kue” yang dimiliki oleh partai incumbent atau yang berkuasa saat ini. Hal ini bertambah berat ketika partai yang berkuasa melakukan siasat politik ini untuk meredam kekuatan oposisi.

Kedua, beberapa pasal karet dan pengaruh institusi berwenang serta hukum dalam politik praktis juga ada kecenderungan digunakan sebagai alat dalam meredam aktor-aktor oposisi baik yang berada di partai politik, non-parpol, hingga masyarakat. Sehingga memunculkan rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam mengeluarkan pendapatnya.

Tentu ini cukup memprihatinkan dalam iklim negara demokrasi untuk bisa bersaing secara alami dan terbaik. Efek buruknya mulai dari tidak ada “check and balance” atas kebijakan pemerintah hingga yang terburuk kemungkinan terjadi kembali “people power” jika keadaan tidak membaik alias terus memburuk.


India dan Indonesia sama-sama negara demokrasi terbesar di dunia, tapi juga masih kelimpungan menerapkan demokrasi itu sendiri, bisa Anda sebutkan mungkin ada kesamaan dan perbedaan kedua negara ini?


Kesamaan negara ini adalah sama-sama negara berkembang, populasi besar, masih tingginya kesenjangan kesejahteraan ekonomi, negara yang beranekaragam budaya, bahasa serta adanya masing-masing agama mayoritas-minoritas.

Perbedaannya, yaitu India negara demokratis yang lebih stabil dari Indonesia jika melihat masa lalu, di mana kita selama 32 tahun memiliki demokrasi yang kurang berjalan baik karena dominasi peran militer sehingga mempengaruhi pertumbuhan dalam bernegara baik secara politik, ekonomi, sosial dan lainnya.

India sedikit lebih kompleks dari Indonesia di mana kasta, bahasa hingga agama cukup memiliki peranan kuat dalam perpolitikan. India di awal kemerdekaan sudah terpecah menjadi India dan Pakistan sampai akhirnya Pakistan pun pecah menjadi Pakistan dan Bangladesh.

Kedua negara sudah cukup baik mengadopsi sistem demokrasi, hanya saja pragmatisme politik berpengaruh terhadap tujuan bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata.


Indonesia dan India juga sama-sama negara negara besar dari sisi jumlah penduduk dan wilayah, tapi reputasi Indonesia sepertinya masih “kalah” dengan India di mata dunia internasional. Misalnya dalam bidang medis dan farmasi, India produsen  vaksin, Indonesia pengimpor vaksin. Begitu juga industry lain, termasuk film, juga hal-hal lain, mengapa demikian, atau asumsi saya salah?


Iya, ini memang benar adanya. Saya percaya tiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan, namun  kita harus akui gap dengan India cukup jauh dari segi sains dan teknologi.Mengapa ini bisa terjadi pada India?

 1. India dengan populasi 1,3 miliar tentu memiliki potensi bisa lebih banyak “berbuat” dalam beberapa aspek kehidupan diikuti persaingan hidup yang cukup berat sehingga mereka lebih kompetitif, bahkan mereka “mengeskpor” SDM pintar mereka banyak ke negara-negara Barat dan Timur Tengah selain tenaga kasar.

Negara populasi besar memang memiliki potensi kecenderungan maju sebagai contoh China & Amerika Serikat. Tinggal bagaimana tiap pemerintah bisa memaksimalkan potensi ini.

2. Stabilitas politik. India merdeka di bawah Inggris ditinggalkan dalam posisi birokrasi yang lebih siap termasuk sistem demokrasinya yang berhasil membuat posisi militer netral dan tidak masuk ranah politik sipil, sehingga rencana pembangunan jangan pendek, menengah hingga panjang bisa berjalan cukup baik, termasuk di sana penguasaan teknologi nuklir, antariksa, IT, hingga kedokteran. India tidak pernah terjadi kudeta yang cenderung memperlambat perkembangan demokrasi yang baik.

3. Penguasaan bahasa Inggris juga penting untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang berasal dari negara Barat yang saat ini menjadi tonggak modernisasi.


Bagaimana dengan kaderisasi pemimpin dari parpol? Bagaimana Anda melihat Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan anak pendiri dan ketua umum parpol?


India juga memiliki parpol dengan karakteristik dinasti politik yaitu bernama Partai Kongres di mana Rahul Gandhi memiliki posisi yang kurang lebih sama dengan AHY atau Puan di Demokrat atau PDIP.

Ini yang juga menjadi kritik kenapa Rahul masih sulit menyaingi Modi dalam persaingan pemilihan perdana menteri baik di tahun 2014 dan  2019, sebab kaderisasi tidak berjalan baik.Di satu sisi, partai Bharatiya Janata yang saat ini berkuasa dua periode berhasil melakukan kaderisasi dan menghasilkan kader terbaiknya untuk maju yaitu Perdana Menteri Narendra Modi itu sendiri yang sama sekali tidak memiliki trah dinasti politik.

Dalam konteks di Indonesia, ini memiliki dua mata pisau. Jika kader dari dinasti politik tersebut memang memiliki talenta, visioner serta telah teruji bersaing secara baik dalam jenjang kaderisasi dengan kader non-keturunan dinasti politik, maka ini baik…

Namun jika sebaliknya, hanya bermodalkan nama besar ayah/ibu yang memiliki kekuatan di suatu partai politik tanpa melalui jenjang kaderisasi yang murni, tentu kurang sehat bagi iklim demokrasi Indonesia untuk berkembang, sebab talenta-talenta putra-putri terbaik akan terkubur mimpinya untuk memimpin Indonesia lebih baik.

Belum lagi biaya kontestasi politik yang mahal juga menjadikan semakin sulit mereka untuk maju dan menonjol…


Sekarang petinggi parpol perang baliho, termasuk baliho Puan dan AHY, bagaimana tanggapan Anda?

Saya pikir dinamika pilpres 2024 sudah mulai memanas padahal situasi cukup paradoks jika melihat penanganan Covid-19 yang belum maksimal.

Tokoh-tokoh politik harus lebih peka dan berhati-hati dalam memantik perang baliho ini karena justru dapat menjadi kontraproduktif dalam membangun citra yang baik, diikuti minim prestasi.

Saya justru menyarankan agar tokoh-tokoh  politik yang ingin maju di pilpres 2024 untuk menunjukkan langkah konkret/prestasi dalam penanganan Covid-19 terlebih wabah ini secara dampak kesehatan dan ekonomi masyarakat sangat besar. Justru ini potensi besar untuk bisa menuju pilpres 2024 daripada melakukan pemasangan baliho. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.