Sosialisasi Rumah Restorative Justice Kejari Bangkalan, Ketua AKD Jatim Ingin Klebun Melek Hukum

oleh


BANGKALAN|DutaIndonesia.com –Ketua AKD Jatim H. Munawar, S.IP berharap para kepala desa (klebun) di Kabupaten Bangkalan melek dan paham hukum. Dengan begitu para klebun tidak terjebak pada kasus-kasus hukum, karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman pada aturan dan ketentuan hukum.

Hal tersebut diungkapkan Munawar dalam sosialisasi rumah restorative justice yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Kegiatan itu digelar di Balai Desa Rosep, Kecamatan Blega, Jumat (25/3/2022). Kegiatan tersebut dihadiri anggota Muspika, para kepala desa dan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Blega. Sedangkan pihak Kejari Bangkalan yang hadir, yakni Kasi Pidum, Kasi Datun, dan Kasi Intel.

“Sosialisasi rumah restorative justice sangat perlu. Sebab, perkara yang seharusnya naik ke persidangan dapat dihentikan atau dimediasi di rumah restorative justice,” kata Munawar, yang juga Kades Rosep, Blega itu. 

Munawar mengucapkan terima kasih kepada tim Kejari Bangkalan dalam  penyuluhan hukum kepada kepala desa. Dia berharap sosialisasi restorative justice terus berlanjut di Kabupaten Bangkalan maupun wilayah Jawa Timur. Menurutnya, bimbingan para jaksa akan membuat para kades dapat terhindar dari permasalahan hukum.

Ketua AKD Kecamatan Blega H. Bustomi sependapat dengan Ketua AKD Jatim. Sebab, sosialisasi yang digelar Kejari Bangkalan diyakini membuat masyarakat, para pemangku kebijakan, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, mampu menjalankan tugas dengan baik dan minim pelanggaran hukum.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Bangkalan Himawan Harianto SH, MH mengatakan, kegiatan tersebut untuk sosialisasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan restorative (Rumah Restorative Justice). Menurutnya, sosialisasi itu bertujuan memberikan bimbingan hukum bagi para kepala desa, bahwa bisa saja  permasalahan yang seharusnya naik ke persidangan dapat berhenti melalui mediasi di rumah restorative justice di desa.

“Ini untuk mengenalkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan restorative, dimana nanti kita akan bentuk rumah Restorative justice untuk melakukan mediasi masyarakat yang terkena pidana umum,” kata Himawa Harianto. 

Kendati begitu, kata Himawan Harianto, tidak semua tindak pidana umum dapat dilakukan restorative justice, melainkan ada suatu prosedur yang harus dilalui, dengan lebih mengedepankan pemulihan bukan pembalasan.

“Terdakwa yang tidak pernah dihukum, tindak pidananya tidak boleh lebih dari hukuman ancaman pidana lima tahun penjara, kerugiannya dari korban tidak boleh lebih Rp 2.500.000,” kata Himawan Harianto.

(bdh/gas)

No More Posts Available.

No more pages to load.