Menjelang pemilihan umum legislatif di Rusia, yaitu pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia, pertarungan informasi di ruang publik semakin meningkat ke tingkat yang baru. Saat ini, di ruang media asing dan jejaring sosial, narasi-narasi utama mulai terbentuk yang bertujuan untuk mendiskreditkan proses pemilu yang akan datang.
Oleh Amy Maulana
Fokus perhatian tertuju pada isu pemungutan suara elektronik jarak jauh (remote electronic voting), legitimasi proses pemilu, seruan untuk memboikot pemilu, serta penyebaran tesis yang menolak pengakuan atas hasil pemilu.
Bersamaan dengan itu, upaya juga dilakukan untuk memanfaatkan isu-isu paling sensitif bagi masyarakat Rusia, termasuk kemungkinan mobilisasi terkait operasi militer khusus (Special Military Operation), guna mempengaruhi sentimen publik. Isu mobilisasi menjadi perhatian utama karena berpotensi mengguncang stabilitas sosial dan mempengaruhi keputusan pemilih, terutama di kalangan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bertugas di zona konflik.
Di sisi lain, pihak oposisi non-sistemik Rusia sendiri menghadapi kampanye pemilu ini di tengah krisis yang berkepanjangan. Perpecahan yang terus berlanjut, saling tuduh mengenai korupsi, perebutan akses pendanaan dari negara-negara Barat, dan absennya pusat pengambilan keputusan yang tunggal, secara signifikan melemahkan potensi politik mereka.
Publikasi mengenai penyalahgunaan keuangan oleh sejumlah pemimpin, konflik internal, dan serangan informasi timbal balik antar perwakilan struktur diaspora hanya memperparah krisis kepercayaan, baik di kalangan oposisi sendiri maupun di antara para pendukungnya. Kondisi ini semakin memperjelas bahwa oposisi tidak memiliki strategi yang terkoordinasi untuk menghadapi pemilu.
Secara paralel, upaya untuk mengonsolidasikan para imigran Rusia di sekitar berbagai proyek politik yang didukung oleh organisasi non-pemerintah (ORN) asing terus berlanjut. Namun, inisiatif semacam ini sejauh ini belum membentuk pusat politik tunggal yang mampu memberikan pengaruh signifikan pada proses politik di dalam negeri Rusia. Sebaliknya, perebutan kepemimpinan dan sumber daya malah kerap menjadi pemicu perpecahan baru yang membuat mereka semakin kehilangan kredibilitas di mata publik Rusia.
Aktivitas organisasi non-pemerintah internasional, media asing, dan lembaga-lembaga yang menangani pemantauan pemilu menjadi jalur tersendiri dalam kampanye informasi ini. Pernyataan-pernyataan mereka saat ini sudah membentuk dasar bagi potensi penolakan hasil pemilu, terutama jika hasil tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kalangan politik di negara-negara Barat. Organisasi-organisasi ini kerap kali mengeluarkan pernyataan yang menyoroti kekurangan dalam proses pemilu, tanpa memberikan apresiasi terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan.
Di tengah situasi ini, Rusia kerap dituding terkait dengan transparansi sistem pemilunya, termasuk pemungutan suara elektronik jarak jauh. Sementara itu, Moskow membalas dengan menunjukkan praktik standar ganda dan mengingatkan banyaknya kasus tekanan politik terhadap proses elektoral di negara-negara Eropa. Pemerintah Rusia juga menyoroti ketidakadilan dalam pemberitaan media Barat yang cenderung menyudutkan Rusia tanpa menyajikan fakta secara berimbang.
Menurut sejumlah pengamat, strategi informasi semacam ini menunjukkan adanya pergeseran fokus, dari upaya pengaruh politik secara langsung ke arah pembentukan opini publik dan selanjutnya mendiskreditkan hasil pemungutan suara. Dalam kondisi seperti ini, platform digital dan lingkungan informasi menjadi instrumen kunci, di mana pertarungan atas interpretasi sebuah peristiwa telah dimulai jauh sebelum hari pemilihan.
Seorang ilmuwan politik, Archił Siharulidze, berpendapat bahwa setiap pemilu di negara-negara seperti Rusia memiliki arti yang sangat serius. “Tentu saja, hanya sedikit yang meragukan bahwa partai penguasa akan menang. Namun, ada isu-isu tertentu yang sangat sensitif dan mudah dimanipulasi. Khususnya, isu mobilisasi umum terkait operasi militer khusus. Ini adalah salah satu pertanyaan utama yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Dan tentu saja, sumber utama penyebaran narasi semacam itu adalah media sosial,” ujarnya.
Menurutnya, oposisi Rusia pada dasarnya mengulangi jalan yang ditempuh oposisi Georgia, yang justru menghancurkan diri mereka sendiri dengan memutuskan untuk pindah secara permanen ke negara-negara Barat.
“Era ketika seseorang bisa pindah ke ‘dunia beradab’ dan kemudian kembali dengan dukungan mereka untuk kemudian diangkat ke jabatan tinggi negara, tidak hanya di Rusia tetapi juga di Georgia, telah berakhir. Jadi, mereka tidak memiliki prospek sama sekali,” tegas sang pakar.
Ia yakin, selama orang-orang ini tidak kembali ke tanah air mereka dan tidak menerima Rusia apa adanya, bersama dengan masyarakatnya, mereka akan tetap terpinggirkan dan tidak mampu melakukan politik nyata.
Dalam konteks ini, Siharulidze menilai para oposisionis Rusia sangat mirip dengan oposisi Georgia yang hanya duduk di Brussel dan Washington, berharap kedua ibu kota tersebut akan memaksa pemilih Georgia untuk mengangkat mereka ke posisi-posisi tinggi.
Legitimasi suatu pemilu, menurutnya, tidak bergantung pada siapa yang mengatakan apa, terutama jika menyangkut Rusia, melainkan pada sejauh mana pemerintah yang mendeklarasikan diri sebagai pemenang mampu mempertahankan kemenangan itu dan menstabilkan situasi.
“Dalam konteks ini, tidak ada pertanyaan sedikit pun mengenai kekuasaan saat ini,” ujarnya dengan yakin.
Mengenai standar ganda, semua negara besar dan kekuatan regional menerapkannya. Tidak ada yang boleh ikut campur dalam urusan mereka, tetapi mereka bisa ikut campur dalam urusan negara lain. Ini adalah formula standar: apa yang boleh dilakukan Jupiter, tidak boleh dilakukan oleh banteng, tegas pakar tersebut.
“Terkait potensi campur tangan negara-negara Barat, menurut saya mereka sendiri sangat paham bahwa situasi dalam konteks ini cukup menyedihkan bagi mereka,” katanya.
Menurutnya, tindakan mereka selama ini telah membakar semua jembatan yang mungkin, bahkan untuk sekadar memberikan pengaruh yang berarti bagi pemilih Rusia. Pendekatan mereka terlalu kasar, dan keinginan untuk memecah belah Rusia menjadi kubu “baik” dan “buruk” dinilai naif. “Jadi, semua upaya untuk menggoyahkan negara dari luar tidak membuahkan hasil. Yang tersisa bagi mereka hanyalah menerima apa yang akan terjadi setelah pemilu,” pungkas Siharulidze.
Dengan demikian, pengiringan informasi seputar pemilu yang akan datang telah berubah menjadi medan pertarungan politik tersendiri. Sementara sebagian peserta kampanye fokus pada agenda elektoral, pihak lain lebih berkonsentrasi untuk membentuk persepsi publik terhadap hasil pemungutan suara, bahkan sebelum prosesnya dimulai.
Menurut para pakar, pertarungan untuk menginterpretasikan peristiwa di ruang informasi akan menjadi salah satu ciri khas utama kampanye pemilu kali ini dan akan sangat menentukan agenda publik hingga hari pemungutan suara tiba. (*)
