SUMENEP|DutaIndonesia.com – Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menggelar silaturrahmi di Aula Asy-Syarqawi Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk, Sumenep, Minggu 19 Desember 2021. Para peserta mulai bupati, petani, dan ulama sambat ke Presiden Jokowi soal harga yang rendah.
Dalam pertemuan kali ini, para Ulama Madura membahas persoalan komoditas andalan petani Madura, yakni harga Garam dan tembakau yang setiap tahun tidak kunjung menguntungkan petani.
Dalam pertemuan sebelumnya sudah terlaksana di Kabupaten Sampang yang menghasilkan rekomendasi agar ada perbaikan jalur antar kabupaten di Madura atau dibangun tol lintas Madura.
Pertemuan kali ini menghadirkan Ketua HKTI, mantan Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko sebagai pembicara utama. Hadir pula Bupati Sumenep Achmad Fauzi, perwakilan kepala daerah tiga kabupaten lain di Madura, dan perwakilan petani garam serta tembakau empat kabupaten.
Dari kalangan Kiai Pesantren, hadir Ketua Bassra KH Muhammad Rafi’i Baidlawi dari Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Sekjen Bassra KH Syafik Rofi’i bersama Pengasuh Pesantren As-Shomadiyah Bangkalan KH Abd Muhaimin M, KH Muhammad Aunur Abidsyah dari Sampang dan masyaikh Pesantren Annuqayah Sumenep.
Bupati Sumenep bersama wakil bupati kabupaten lain menyampaikan keluhan yang tidak jauh beda mengenai masalah garam dan tembakau petani. Persoalan harga tembakau dan garam dicurigai ada oknum yang memainkan harga pasar tembakau dan garam.
Sementara itu, pemerintah kabupaten tidak memilik hak intervensi terhadap gudang. Disamping itu, banyak garam petani yang tidak terserap dan tidak dimasukkan ke dalam laporan hasil panen petani.
Disisi lain, garam impor terus masuk di semua lini kebutuhan garam nasional. Mulai dari garam industri hingga konsumsi. Sementara harga tembakau dipermainkan saat masuk ke gudang.
Ada banyak asumsi yang diyakini para peserta musyawarah Bassra tersebut, terutama mengenai harga tembakau yang tidak masuk akal. Harga produksi tembakau dikisaran Rp 37 ribu/kg sementara harga jual hanya Rp 38-40 ribu/kg.
“Kami hanya memiliki ijin membeli tapi tidak bisa menentukan harga jual bagi petani. Saya berharap pemerintah pusat bisa membuat perpres atau aturan yang bisa mengatur dan mengontrol harga jual di pasar yang bisa menguntungkan petani,” kata Bupati Fauzi kepada Moeldoko saat sesi diskusi melalui daring.
KH Muhammad Shalahuddin Warits, penanggungjawab pertemuan ini menjelaskan bahwa hasil pertemuan kali ini akan memberikan rekomendasi yang akan ditujukan kepada Presiden Jokowi.
“Setelah (pertemuan,red) ini akan ada rekomendasi yang berkaitan dengan komoditas unggulan lokal yaitu garam dan tembakau karena memang belum ada regulasinya yang langsung menyentuh kepada petani,”jelasnya.
Pihaknya dengan tegas menyetujui jika garam dan tembakau dimasukkan ke dalam komoditas pokok dan penting. “Oleh sebab itu harus ada perpres dan regulasinya yang jelas,” tambahnya.
KH Muhammad Rofi’i Baidlawi, ketua umum Bassra menutup acara tersebut dengan harapan segala masalah tembakau dan garam cepat teratasi.
Ia berharap Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani. “Semoga masalah itu semua cepat teratasi dan diridlai Allah SWT,”pintanya. (nam/ndc)
