MADIUN|DutaIndonesia.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis desa-desa yang ada di Jatim memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa devisa. Tahun 2022 ini, Khofifah mengusulkan ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi desa devisa agar memberikan perluasan menjadi sebanyak 20 desa devisa di Jatim. Hal itu mengingat, kuota desa devisa di Jatim tahun ini hanya 15 desa.
Sementara untuk Kabupaten Madiun diusulkan sebanyak dua desa devisa. Masing-masing Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Madiun, dengan Kampung Batiknya. Selanjutnya produsen kopi di lereng Gunung Wilis Desa Kare Kecamatan Kare , Kab. Madiun. Desa devisa ini diharapkan bisa menjadi penyokong kesejahteraan masyarakat setempat.
Sebagai informasi, Desa Devisa digagas oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai program pendampingan berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas (community development). Dalam program ini, desa yang memiliki produk unggulan dengan orientasi ekspor berkesempatan mengembangkan potensinya. Akses terhadap pasar yang lebih luas dan pendampingan pengolahan produk ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakatnya.
“Saya bersama Kadisperindag, Kabiro Perekonomian, Kepala Disbudpar berkeliling menyiapkan desa devisa sebelum dilakukan assesment oleh LPEI. Sekarang kita mendapatkan kuota 15 Desa Devisa. Tetapi saat ini yang telah siap ada 20 desa. Kita akan mengajukan semua. Di Kabupaten Madiun ini sendiri ada dua desa yang bisa diusulkan yaitu Desa Candimulyo untuk batik dan Desa Kare Kecamatan Kare di lereng gunung Wilis ,” kata Khofifah saat mengunjungi Kampung Batik Desa Candimulyo dan Rumah Coklat Bodag Desa Bodag Kabupaten Madiun, kemarin.
Lebih lanjut disampaikan mantan Mensos RI ini, pada Oktober tahun 2021, baru 3 desa yang sudah disetujui oleh LPEI dan sudah mendapatkan penguatan sebagai Desa Devisa. Ketiga Desa tersebut berada di Gresik, Sidoarjo, dan Banyuwangi.
“Kita memang harus hunting terus untuk desa-desa di Jatim yang potensial menjadi Desa Devisa. Pemprov Jatim di sini turun dan melakukan asesmen sendiri untuk selanjutnya asesmen oleh LPEI Pusat dan penentuannya ada pada LPEI. Dan dua desa di Kabupaten Madiun ini sekiranya telah memenuhi kriteria yang diberikan oleh LPEI, minimal tahun ini ada satu yang masuk. Saya berharap akan ada potensi yang oleh Pak Bupati di-endorse untuk kita usulkan menjadi Desa Devisa,” tambahnya.
Khofifah menjelaskan kriteria dari LPEI untuk Desa Devisa. Yang pertama, desa itu memiliki produk hasil ciptaan sendiri. Kedua, punya keunikan. Ketiga, punya pasar ekspor. Dan keempat, dilakukan oleh banyak orang di satu desa dan disertai kelembagaan kelompok yang mendukung.
“Yang pertama adalah produk milik sendiri bukan karya orang lain yang diperjualbelikan di tempatnya. Lalu punya keunikan, punya pasar ekspor, dilakukan oleh banyak orang di satu desa didukung kelembagaan kelompok. Saya rasa ini sudah memenuhi kriteria itu,” ucap Khofifah.
