DPR, Judi Online dan Tiadanya Hidayah Allah

oleh

 

Oleh Masdawi Dahlan*

BELAKANGAN ini kita dihentakkan dengan berita adanya anggota DPR baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Daerah yang dinyatakan terlibat judi online. Berita ini benar- benar menyedihkan, betapa para wakil rakyat yang mulia mewakili kepentingan rakyat justru terlibat dalam praktik perbuatan tercela secara hukum negara maupun hukum agama.

Bahkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman sebagaimana termuat di lamam Kompas.com (26/6/24) menyebutkan judi online belakangan ini telah merembet nyaris ke setiap institusi negara sebagai pemainnya.

Hal ini disampaikan Habiburokhman ketika rapat bersama dengan jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Data lain menujukkan bahwa sekitar 2,3 juta warga masyarakat Indonesia telah terlibat judi onlie, 80 persen di antaranya adalah kalangan milenial. Pemain judi online bisa dikenakan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak perjudian. Selain Pasal 303 KUHP, pemain judi online bisa dikenakan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online. Dia menyebut pihaknya telah memotret transaksi lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka. Setiap anggota legislatif dapat menyetorkan uang deposit dari ratusan juta hingga Rp 25 miliar. Sementara, perputaran uangnya secara umum mencapai ratusan miliar.

Keterlibatan para wakil rakyat dalam perbuatan pidana judi online ini tampaknya memang hanya sebagian saja dari berbagai bentuk perilaku tercela yang selama ini diduga dilakukan oleh para wakil rakyat. Masih banyak perbuatan tak terpuji lainnya yang biasa dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut, baik pada saat sedang menjabat bahkan pada saat proses kompetisi merebut untuk bisa masuk jadi anggota legislatif.

Apa penyebabnya sehingga para wakil rakyat itu melakukan perbuatan tak terpuji tersebut? Bukankah mereka telah menerima gaji yang besar? Dan berbagai fasilitas serta kemewahan lain yang disediakan negara bagi mereka dalam menjalankan tugasnya?

Rusak Mental

Gaji besar dan seabrek fasilitas mewah yang disediakan negara untuk para wakil rakyat, mungkin saja tidak akan bisa menahan mereka untuk sesekali melakukan perbuatan tercela seperti judi online. Karena mayoritas mereka sebenarnya menjadi wakil rakyat melalui proses yang sangat tidak sehat alias tak terpuji juga.
Sangat akrab di telinga kita penilaian masyarakat bahwa tidak ada seorang pun wakil rakyat yang bisa meraih posisi itu yang tidak membeli suara. Mereka akan membeli suara dengan berbagai macam cara, sekali pun persentase suara yang dibelinya berbeda antara satu wakil rakyat dengan lainnya. Kadangkala dana yang dikeluarkan untuk pembelian suara itu luar biasa fantatisnya, tidak seimbang dengan jumlah gaji yang akan mereka terima selama lima tahun menjabat sebagai wakil rakyat.

Seorang anggota DPR RI secara terang-terangan mengaku dalam sebuah acara talk show di Podcast Akbar Faisal mengaku telah mengeluarkan uang hampr Rp 10 miliar pada Pileg tahun 2024 ini. Namun ternyata dia juga masih gagal untuk bisa masuk senayan. Padahal seandainya dia juga berhasil masuk senayan, jika dihitung jumlah gajinya selama lima tahun tidak akan bisa mencapai Rp10 miliar.

Lantas mengapa mereka masih tetap melakukan itu, padahal hal itu merugikannya?
Jika dicermati para wakil rakyat itu rela dan berani menyediakan dana dengan jumlah miliaran, karena mereka membaca peluang akan adanya kemungkinan bisa melakukan konspirasi berbagai program proyek pembangunan dengan pemerintah. Bisa saja semua program pembangunan yang menjadi bagian dari aspirasi konstituennya dikapitalisasi untuk mengembalikan modal hingga mendatangkan keuntungan.

Sudah tentu jika itu yang mereka lakukan, maka mereka telah melakukan tindakan yang tak terpuji, bahkan pada tahapan tertentu bisa dikatakan melakukan tindakan pidana. Namun karena posisinya sebagai wakil rakyat sebagian mereka bisa aman dari jeratan hukum dari para penegak hukum.

Antara Hidayah dan Nafsu

Dalam sebuah hadits shahih Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jika pemimpin terpilih dengan cara yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT, maka dia tidak akan dapat bimbingan hidayah dari Allah dalam menjalanan tugasnya, dan akan dibiarkan bekerja sesuai hawa nafsunya.

Jika dihubungkan dengan proses rekrutmen dan terpilihnya anggota DPR melalui cara yang tidak terpuji, maka bisa dipastikan mereka tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Mereka akan jauh dari hidayah Allah dan akan bekerja sesuai hawa nafsunya.

Pantaslah kalau kemudian mereka berjudi, ataupun melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk mengembalikan modal.

Dengan kondisi yang seperti ini apakah bisa diharapkan mereka akan memikirkan rakyat? Amat sulit sekali. Bahkan mereka sebenarnya banyak yang secara SDM sangat lemah untuk memikul berat menjadi wakil rakyat yang harus faham betul bidang pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Jika melihat latar belakang dan mental para wakil rakyat yang tercela seperti diuraikan di atas, apa yang bisa diharapkan dari mereka? Banyak wakil rakyat membuat perundan-undangan yang dinilai tidak memihak rakyat, namun hanya memperhatikan pengusaha dan jaringan konspirasinya agar para wakil rakyat itu juga kecipratan keuntungannya. (*)

*Penulis adalah wartawan Global News Biro Pamekasan.

No More Posts Available.

No more pages to load.