SAMPANG| DutaIndonesia.com – Mendukung program Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sampang merespon fenomena banyaknya warga yang bekerja di luar daerah seperti Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) dengan menyiapkan strategi jangka panjang hingga tahun 2027.
Dukungan tersebut diwujudkan Disnaker dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan bersertifikat, serta turut menciptakan iklim kerja yang kondusif agar investor nyaman masuk ke Sampang dan warga bisa bekerja serta sejahtera di daerah sendiri.
Kepala Disnaker Sampang, Asroni, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa mobilitas tenaga kerja ke luar daerah merupakan dinamika yang wajar, seiring adanya selisih Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“UMK itu penetapannya ada regulasi nasional sesuai Permenaker, dengan variabel inflasi, kondisi ketenagakerjaan, dan jumlah industrialisasi atau koefisien Alfa. Nilainya diusulkan Bupati setiap akhir tahun. Kami di Disnaker terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi Sampang naik, sehingga UMK juga akan naik secara otomatis,” ujarnya kepada Global-News.co.id Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan SK Gubernur Jatim UMK 2026, Kota Surabaya Rp 5.288.796 dan Sidoarjo Rp 5.191.541, sementara Sampang Rp 2.484.443.
Jadikan UMK Kompetitif Sebagai Daya Tarik Investor
Asroni menegaskan, perbedaan UMK tersebut justru diubah menjadi peluang untuk mendukung program investasi Bupati.
“UMK kita yang kompetitif ini sebetulnya menjadi daya tarik investasi. Biaya produksi lebih efisien. Ini menjadi peluang besar bagi Sampang. Jika investor masuk atas program Bapak Bupati, efek dominonya luar biasa, penyerapan tenaga kerja lokal meningkat, penghasilan warga bertambah, UMKM bergerak, dan pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak,” tegasnya.
Menurutnya, kunci utama adalah kolaborasi menciptakan iklim kerja yang kondusif.
“Ini bukan tugas Disnaker saja, tetapi seluruh komponen masyarakat harus mendukung program Bupati ini. Potensi kita ada, seperti garam dan bahan baku lainnya. Nantinya Pemda bisa mensyaratkan penyerapan tenaga lokal, dan yang belum punya keahlian bisa kita latih melalui Poltera dan BLK,” ungkapnya.
Terobosan Program Prioritas Nasional Hingga 2027
Sebagai terobosan nyata, Disnaker Sampang kini menjalankan dua program besar dari pemerintah pusat hingga 2027, dan Sampang ditetapkan sebagai daerah prioritas nasional.
Pertama, program dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Pemagangan dan Pelatihan Vokasi, untuk mencetak tenaga kerja terampil bersertifikat yang siap masuk perusahaan formal maupun menjadi wirausaha mandiri.
Kedua, program dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yaitu SMK Go Global, untuk menyiapkan tenaga kerja luar negeri yang legal, aman, dan profesional dengan kemampuan bahasa dan skill sesuai negara tujuan, seperti bahasa Inggris untuk perhotelan di Turki dan bahasa Jepang untuk Jepang.
“Program ini sudah kami sosialisasikan ke seluruh SMK di Sampang dan ke Poltera. Tujuannya jelas, menyiapkan SDM unggul agar warga kita tidak lagi berangkat secara ilegal dan memiliki daya saing tinggi,” jelasnya.
Ia juga berharap, dengan dukungan investasi yang masuk melalui program Bupati, iklim kerja yang kondusif, serta SDM yang terlatih dan bersertifikat, warga Sampang bisa sejahtera tanpa harus merantau jauh.
“Cukup bekerja di daerah sendiri, dekat dengan keluarga, penghasilan layak, dan Sampang bisa maju mengejar ketertinggalan dari Surabaya Raya,” pungkasnya. (Sof)
Penulis: Moh. Sofyan Hadi
Editor: Gas
