PHILADELPHIA| DutaIndonesia.com – Para diaspora Nahdliyin asal Indonesia di luar negeri tengah menunggu Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan diadakan di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 27-31 Agustus 2026. Khususnya diaspora yang menjabat pengurus PCINU. Untuk berkhidmah di Muktamar Jombang, PCINU Amerika Serikat-Kanada mengirim utusan ke Tambakberas.
Rais Syuriah PCINU Amerika Serikat-Kanada (PCINU AS-K), Prof Dr Zainal Abidin, didampingi Wakil Katib Syuriah PCINU AS-K, Syarif Syaifulloh, kepada DutaIndonesia.com, Rabu (12/8/2026), menjelaskan, bahwa pihaknya akan mengirim empat orang. “PCINU AS-K akan diwakili oleh Pak Sigit (Wakil Rais), Kang Izzul (A’wan), Kiai Ihsan (A’wan) dan Pak Arif (Wakil Ketua),” kata Zainal Abidin.
Pria yang menjadi dosen di University of Texas San Antonio (UTSA), Amerika Serikat, pada jurusan Teknik Mesin ini berharap Muktamar menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan bagi semua elemen Nahdliyin dan Nahdliyat. Hal itu lantaran NU sempat terpecah pasca- konflik antara Rais Aam dan Ketum tahun 2025 lalu.
“Dan alhamdulillah konflik tersebut bisa diredakan dengan adanya islah di Ponpes Lirboyo. Muktamar ini bisa meneguhkan kembali tali persaudaraan di antara para Nahdliyin dan Nahdliyat,” katanya.
Dia juga berharap agar Muktamar bisa menelurkan pemimpin-pemimpin yang membawa NU lebih fokus pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi NU saat didirikan para ulama muassis (peletak dasar organisasi ini). Pemimpin yang tidak hanya tahu dan paham tujuan tersebut tetapi juga Beliau-Beliau yang sanggup menjalankan tujuan tersebut.
“Kemungkinan tujuan tersebut lebih mudah tercapai jika pemimpin-pemimpin itu adalah orang yang cakap dan sudah selesai dengan urusan pribadinya, menjadikan NU sebagai ladang untuk beramal, bermanfaat untuk kemajuan jamaah Nahdliyin pada khususnya dan NKRI pada umumnya,” kata peneliti asal Nganjuk Jatim ini.
Tanpa meninggalkan tradisi NU, kata Zainal Abidin, pihaknya berharap PBNU lebih menerapkan sistem meritokrasi yang menyelaraskan posisi dan kompetensi agar organisasi ini bisa dijalankan lebih profesional. “Dan, tentu saja agar potensi-potensi Nahdliyin bisa digunakan secara maksimal,” ujarnya.
Wakil Katib Syuriah PCINU AS-K, Syarif Syaifulloh, menambahkan, dirinya berharap untuk Muktamar tahun ini juga bisa menjadi ajang komunikasi dengan dunia luar dalam kerja sama. Misalnya, PBNU mengirim santri ke berbagai negara untuk melanjutkan kuliah dengan bea siswa.
“Dibentuk kerja sama dalam hubungan pendidikan pesantren dan university di berbagai negara. Dikirim santri-santri berprestasi untuk magang di berbagai perusahaan asing di luar negeri. Dikuatkan SDM dalam negeri dengan memanggil atau mengundang diaspora Indonesia, khususnya Nahdliyin, di luar negeri yang berprestasi untuk sharing motivation di berbagai university Islam dan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia,” katanya.
Sebelumnya PCINU Jepang juga menyampaikan sejumlah usulan strategis menjelang Muktamar ke-35 NU. Usulan tersebut meliputi fleksibilitas masa khidmah kepengurusan PCINU, penguatan diplomasi internasional, pemberdayaan ilmuwan Nahdliyin di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), hingga penyediaan lahan pemakaman bagi warga Muslim di Jepang. Ketua PCINU Jepang, Achmad Gazali, menilai, masa khidmah kepengurusan PCINU perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan tidak disamaratakan.
“Masa khidmah itu tidak disamakan atau bisa fleksibel bagi PCI yang sudah kuat posisinya. Kalau seperti di Jepang, saya rasa dua tahun sangat singkat,” ujar Gazali.
Menurut ia, masa kepengurusan selama dua tahun di Jepang belum ideal mengingat PCINU Jepang membina 17 Majelis Wakil Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (MWCINU), sembilan lembaga, lima badan otonom, dan satu entitas Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU). Fleksibilitas masa khidmah dinilai dapat menjaga kesinambungan program sekaligus menghemat energi organisasi.
Selain itu, PCINU Jepang berharap PBNU memberikan ruang yang lebih besar bagi PCINU untuk menjalankan fungsi diplomasi sebagai representasi NU di tingkat global, termasuk mempererat hubungan dengan ulama dan tokoh Muslim di Jepang.
“Kami ingin ulama yang selama ini sudah berkomunikasi dan bermitra di Jepang juga bisa diundang ke Indonesia agar lebih mengenal NU, misalnya melalui seminar atau sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan,” katanya.
Gazali juga menyoroti pentingnya pemberdayaan alumni PCINU dan ilmuwan Nahdliyin yang berkiprah di bidang STEM. Menurutnya, NU telah memiliki banyak peneliti dan akademisi di bidang sains dan teknologi, tetapi belum memiliki wadah yang mampu mengonsolidasikan potensi tersebut.
“NU sudah kaya dengan ulama di bidang agama, sosial, maupun politik. Namun, di bidang STEM kita belum memiliki wadah yang memadai, padahal sumber daya manusianya sudah sangat banyak,” ujarnya.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU dapat melahirkan kebijakan yang membuka ruang kontribusi bagi ilmuwan Nahdliyin bereputasi internasional dalam pengembangan organisasi.
Selain isu organisasi, Gazali menilai penyediaan lahan pemakaman bagi warga Muslim di Jepang juga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Dengan jumlah warga negara Indonesia di Jepang yang kini mencapai sekitar 266 ribu jiwa, ketersediaan lahan pemakaman dinilai belum memadai. Ia berharap PBNU dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah Jepang terkait penyediaan lahan pemakaman Islam.
“Seandainya PBNU bisa berkomunikasi dengan pemerintah, tentu akan lebih baik. Pemerintah Indonesia melalui KBRI dapat berbicara dengan pemerintah Jepang agar di sana juga diizinkan memiliki lahan pemakaman Muslim,” jelasnya.
Gazali menjelaskan, saat ini fasilitas pemakaman Muslim di Ibaraki dan Saitama sudah tersedia, tetapi kapasitasnya terbatas dan mulai penuh. Di sisi lain, biaya pemulangan jenazah ke Indonesia juga sangat tinggi. (Gatot Susanto)
