Haruskah Materi Politik Dilarang Dalam Khutbah Idul Adha Muhammadiyah?

oleh

 

Oleh Masdawi Dahlan*

WAKIL Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ( PWM) Jawa Timur Dr. Sholihin Fanani, MPSDM mengingatkan kepada para mubaligh Muhammadiyah untuk tidak membuat gaduh dengan menyampaikan khutbah berbau politik saat menjadi imam dan khatib salat Idul adha.

Dia menegaskan hal itu dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Idul Adha 1445 H yang diselenggarakan Majelis Tabligh PWM bersama Majelis Tabligh PDM dan Takmir Masjid/Musholla Muhammadiyah se-Jawa Timur, Kamis (13/6/2024) malam.

“Saya berharap isi atau materi ceramah mubaligh Muhammadiyah saat Idul Adha sudah tidak lagi mengkritik pemerintah atau membuat gaduh umat,” katanya dalam Rakor yang dilaksanakan secara zoom meeting sebagaimana dimuat dalam laman Majelis Tabligh.id, edisi 13 Juni 2024.

Menurut dia sudah tidak pada tempatnya mimbar ceramah diisi dengan materi mengkritik pemerintah atau tentang politik. Agar tidak kecolongan terhadap materi atau isi khutbah saat Idul Adha, panitia salat Idul Adha harus berani meminta materi khutbah para khatib atau mubaligh yang akan menjadi khatib salat id.

Sholihin juga berpesan agar para mubaligh Muhammadiyah saat khutbah Idul Adha nanti mengedepankan kolaborasi dengan majelis atau lembaga lain seperti Dikdasmen atau Lazismu. Mumpung masih tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka akan menjadi lebih baik, kata dia, jika dalam ceramah Idul Adha itu juga diselipkan promosi sekolah-sekolah.

Senada dengan hal ini, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Prof. Biyanto juga menyampaikan, ceramah para mubaligh Muhammadiyah saat salat Idul Adha nanti harus sudah menjauhkan dari isu-isu politik khususnya pilkada termasuk informasi seputar Bank Syariah Indonesia (BSI) dan tambang.

Muhammadiyah dan Politik

Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari politik, karena Muhammadiyah dilahirkan tahun 1912 lalu tujuannya sebagai gerakan politik mencapai kemerdekaan, dengan melakukan gerakan pendidikan dan social ekonomi. Sekalipun tidak bisa lepas dari dan selalu bersinggungan dengan politik, Muhammdiyah menjalani perilaku politiknya dengan etis taktis dan strategis, atau dalam istilahnya Prof Amien Rais Muhammadiyah menggunakan Hight Politic.

Sebagai organisasi keagamaan Islam tertua Indonesia Muhammadiyah memandang bahwa politik adalah masalah riil dalam kehidupan masyaraat berbangsa dan bernegara. Semua aspek kehidupan tidak bisa terlepaskan bahkan akan selalu bersentuhan dengan kebijakan politik.

Dalam melaksanakan misi dakwahnya dalam soal politik, Muhammadiyah selalu mengikuti sunnah atau perilaku politik yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yaitu politik beretika, indah santun dan berintegritas dalam penataan kehidupan untuk kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah menjauhkan diri dari masuk dalam perangkap politik praktis, sehingga Muhammadiyah selalu menjaga jarak dengan kekuatan politik dan kekuasan. Meski demikian Muhammadiyah terus melakukan gerakan dakwah dan pendidikan politik kepada warganya dan kepada umat secara umum. Sehingga warga Muhammadiyah dan kaum muslimin bisa memahami apa itu politik, apa itu partai politik.

Warga Muhammadiyah faham apa itu pemimpin dan kepemimpinan dan bagaimana memilih pemimpin dan begaimana seharusnya seorang muslim bersikap dalam menyikapi momentum politik tertentu, yang sesuai dengan etika dan ajaran politik menurut Islam. Dan dakwah politik itu bisa dilakukan diberbagai momentum termasuk dalam momentum khutbah Idul Fitri dan Idul Adha.

Himbauan agar para khatib untuk tidak menyampaikan materi yang berbau politik dalam khutbah salat hari raya mungkin maksudnya adalah politik praktis. Dimana para khatib dihimbau untuk tidak lagi mempersoalkan tentang hasil final Pilpres maupun berbagai dinamika politik praktis dan manuver partai politik menjelang Pilkada serentak yang akan dilakukan akhir tahun ini.

Itu tidak berarti penyampaian materi tentang pendidikan politik tidak boleh dilakukan. Pendidikan politik tetap sangat penting dan besar manfaatnya karena itu berkaitan dengan masalah urgent dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari hari. Umat perlu diberi pemahaman yang benar tentang bagaimana aturan hidup berbangsa dan bernegara, juga siapa pemimpin yang baik, dan bagaimana cara memilihnya dan bagaimana konsekwesi jika pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang terbaik.

Kematangan masyarakat tentang politik, akan menjadi dasar dan menjadi kekuatan untuk mengartikulasikan pilihan politiknya yang pada akhirnya akan menjadi peluang bagi umat untuk bisa berpartisipasi mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip ajaran agama dan nilai nilai moral dan aturan perundang undangan kebangsaan dalam bernagara.

Prof Daniel Rasyid Guru Besar ITS Surabaya pernah mengatakan salah satu kelemahan politik umat Islam adalah karena pendidikan politik bagi umat Islam kurang maksimal diberikan. Materi materi kajian atau khutbah di masjid selalu dipenuhi dengan materi keagamaan (ibadah mahdah), jarang menyinggung atau bahkan ketakutan jika memberikan materi pendidikan politk. Akibatnya gerakan politik umat Islam selalu kalah dalam kontestasi memilih pemimpin belasan tahun belakangan ini.

Idul Adha dan Politik

Dalam momentum Idul Adha sebenarnya materi politik amat bisa disampaikan dengan mengambil pelajaran tentang makna sebuah kesabaran, keikhlasan dan ketulusan untuk rela berbagi untuk menjalankan perintah dan kepasrahan kepada Tuhan, dengan memperhatikan kepentingan sesama warga negara. Idul Adha bermakna perintah agar umat melepaskan ego kelompok, ego kekuasaan, ego politik, ego harta untuk berbagi, berkurban atau memperhatikan kepentingan bersama.

Pada titik ini mestinya muballigh atau penceramah bisa menyampaikan pelajaran terpenting dari perayaan Idul Adha, yakni perlunya kesadaran bersama secara tulus dan ikhlas berkurban melepas ego kelompok, pribadi dalam hidup bernegara. Yang lemah harus diupayakan untuk jadi kuat, dan yang kuat harus tetap kuat namun bersedia ikhlas dan sadar untuk membuka diri dengan menolong yang lemah. (*)

*Penulis adalah  Wartawan DutaIndonesia.com dan Global News Biro Pamekasan dan Ketua Majelis Pustaka, Informatika dan Digitalisasi (MPID) Pempinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pamekasan.

No More Posts Available.

No more pages to load.