Oleh Ulul Albab
Ketua Litbang DPP AMPHURI
NEGARA besar tidak pernah bergerak hanya karena persahabatan. Mereka bergerak terutama untuk menjaga kepentingannya.
Amerika Serikat dilaporkan mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan Houthi di Muscat, Oman. Dalam pertemuan itu, Houthi menyatakan tidak berniat menyerang kapal Amerika dan tetap berkomitmen pada gencatan senjata 2025. Mereka juga disebut tidak akan menyerang kapal Israel maupun kapal komersial lainnya—kecuali kapal milik Saudi.
Jika laporan itu benar, pesannya sangat jelas: Amerika mengamankan kepentingannya sendiri tanpa otomatis mengamankan Arab Saudi.
Namun, kita juga tidak tepat menyimpulkan bahwa Amerika sepenuhnya meninggalkan Saudi.
Hampir bersamaan dengan pertemuan tersebut, Washington menyetujui kemungkinan penjualan 48 pesawat tempur F-35 dan perlengkapannya senilai sekitar 24,3 miliar dolar AS kepada Riyadh.
Amerika tetap membantu. Tetapi, bentuknya sangat kalkulatif: menjual kemampuan pertahanan, berbagi informasi, dan menjaga jarak dari kemungkinan terseret ke dalam perang baru.
Saudi pun mencari jalan lain. Riyadh dilaporkan meminta Beijing menggunakan pengaruhnya terhadap Iran agar menahan Houthi. China bersedia menyampaikan kekhawatiran itu karena eskalasi di Bab el-Mandeb dapat mengganggu jalur minyak dan perdagangan yang sangat penting bagi ekonominya.
Sekali lagi, China bergerak bukan semata-mata untuk menjaga Saudi. China sedang menjaga jalur energinya.
Begitulah politik internasional bekerja. Amerika menjaga kapal dan kepentingannya. China menjaga pasokan energinya. Iran menjaga pengaruh regionalnya. Houthi menggunakan kekuatan militer sebagai alat tawar. Saudi mempertahankan wilayah, infrastruktur, dan keselamatan rakyatnya.
Lalu, siapa yang secara khusus menjaga jamaah Indonesia?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting setelah sebuah drone dicegat di sebelah selatan Makkah. Houthi membantah menargetkan kota suci tersebut. Namun, tidak lama kemudian, puing drone lain yang dicegat di wilayah Thaif dilaporkan menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.
Artinya, bahaya tidak selalu datang karena senjata berhasil mencapai sasaran. Senjata yang dihancurkan di udara pun dapat menjatuhkan puing, menutup wilayah udara, membatalkan penerbangan, mengubah rute perjalanan, dan memicu kepanikan.
Indonesia tidak boleh hanya menunggu pengumuman dari Saudi, maskapai, atau negara-negara besar. Kita membutuhkan sistem perlindungan sendiri yang mampu memetakan posisi jamaah, menyampaikan peringatan dini, mengaktifkan pusat komando, menyiapkan pengalihan rute, menjamin akomodasi darurat, serta memberikan informasi seragam kepada jamaah dan keluarganya.
Sistem nasional itu harus dipimpin pemerintah. Asosiasi menjadi simpul koordinasi. PPIU menyediakan data jamaah yang akurat dan memperbaruinya secara berkala. Maskapai, perusahaan asuransi, perwakilan Indonesia, dan penyedia layanan di Arab Saudi harus mengetahui perannya sebelum keadaan darurat terjadi.
Peringatan Khusus untuk PPIU
Jangan memberangkatkan jamaah hanya dengan skenario perjalanan normal. Pastikan setiap rombongan memiliki petugas yang dapat dihubungi selama 24 jam, data kesehatan dan kontak keluarga, titik kumpul darurat, jalur komunikasi cadangan, serta prosedur apabila penerbangan dibatalkan atau jamaah terpisah dari rombongan.
Jangan pula menjanjikan bahwa semuanya pasti aman. Berikan informasi secara jujur tanpa menakut-nakuti. Jamaah berhak mengetahui risiko, tetapi mereka juga berhak melihat bahwa travelnya benar-benar siap.
Dalam keadaan krisis, PPIU tidak boleh menghilang di balik alasan force majeure. Keadaan kahar mungkin berada di luar kendali perusahaan, tetapi kewajiban memberi informasi, menjaga jamaah, mengurangi kerugian, dan mencari penyelesaian tidak ikut hilang.
Tanah Suci terlalu mulia untuk dibiarkan bergantung pada perubahan kepentingan negara-negara besar. Dan jamaah Indonesia terlalu berharga untuk dilindungi hanya dengan harapan bahwa konflik tidak akan mendekat. (*)
