SURABAYA| DutaIndonesia.com – Para petani di Jawa Timur (Jatim) mendukung penuh langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memberantas mafia pupuk. Hal ini setelah Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, semakin gencar memberantas mafia pupuk. Bahkan, sebanyak 27 mafia pupuk yang merugikan petani mencapai Rp3,23 triliun sudah ditindak tegas.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, K.T. Raminto, petani di Desa Kesamben Kabupaten Jombang Sutiknyo, serta Jalal Saputra, petani di Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan, mendukung penuh langkah Mentan Amran memberantas mafia pupuk tersebut.
“Kami sangat mendukung mafia pupuk diberantas. Mafia pupuk ini perlu ditindak karena merugikan petani dan negara, tapi bila pupuk bersubsidi cukup mereka tidak akan punya peluang untuk memproduksi. Tidak bisa bermain lagi,” kata Raminto kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (27/11/2024).
Raminto mengatakan, stok pupuk saat ini di kelompok tani se-Kecamatan Madiun cukup. Hal itu setelah ada kebijakan dari Kementan menambah kuota pupuk untuk petani.
“Kayaknya cukup dengan penambahan pupuk realokasi. Sudah cukup sekarang,” ujarnya. Sementara harga pupuk subsidi di Kabupaten Madiun, kata dia, sesuai ketentuan yakni harga eceran tertinggi (HET) baik Urea maupun NPK.
Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun, Parna, juga mendukung penuh langkah Mentan.
“Kami sangat merespon positif apa yang dilakukan Pak Menteri Pertanian karena sebagai petugas yang bersentuhan langsung dengan petani sangat paham bagaimana beratnya sebagai petani. Belum nanti risiko hama dan penyakit, belum nanti waktu panen harganya turun. Banyak petani kita yang ditawari harga pupuk murah akhirnya beli tetapi tidak memberi dampak yang berarti terhadap pertumbuhan tanaman ini. Artinya petani sudah keluar uang tapi tanaman tidak ada perbedaan setelah dipupuk palsu,” katanya kepada DutaIndonesia.com dan Global News kemarin.
Pantauan di kalangan petani Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Jombang harga pupuk Urea bersubsidi diterima petani dari kelompok Rp 150.000/ sak (50 kg) yang diberikan sesuai jatah. “Misalnya sawah boto 100 dapat 15 kg,” kata seorang petani di Kec. Kesamben.
Sedang pupuk Urea yang dijual bebas produksi Petrokimia Gresik Rp 330.000 / sak dan NPK bersubsidi Rp 170.000/sak. NPK yang dijual bebas Rp 230.000/ sak untuk yang beratnya 25 kg. Untuk pupuk subsidi sejauh ini petani masih kesulitan. “Pupuk subsidi petani masih sulit. Buktinya petani sekarang belum punya pupuk. Kalau nonsubsidi gampang tapi harganya mahal,” katanya.
Langkah pemerintah memberantas mafia pupuk juga disambut gembira para petani di Pamekasan Madura. Selanjutnya para petani menilai paling penting bagaimana ketersediaan pupuk tercukupi dan harganya tak bergejolak. Kalau ini sudah bisa diatasi, produksi pangan akan meningkat. Khususnya produksi padi akan meningkat sehingga swasembada pangan dipastikan bisa dicapai dalam waktu 4-5 tahun.
“Persoalan pupuk di daerah sudah bertahun-tahun terjadi. Membeli di kios yang katanya resmi kadang habis. Kalau pun ada harganya melonjak. Juga demikian di Pakong, Pamekasan, persoalan kelangkaan pupuk sudah biasa dirasakan oleh petani,” kata Jalal Saputra, petani Desa Pakong, Kec. Pakong, Pamekasan, Kamis (28/11/2024) siang.
Jalal berharap semoga persoalan pupuk ini benar-benar cepat diatasi. Ini penting karena berdampak psikologis kepada petani. Kalau pupuk murah dan mudah, petani pun semakin giat menanam padi. Lebih lanjut Jalal mengatakan, seperti sekarang ini, saat musim tanam tiba, pupuk sulit didapat. Anehnya barang itu ada, tetapi dengan harga yang berlipat-lipat.
“Sekali lagi semoga kabar perbaikan tata niaga pupuk ini tidak hanya ‘angin surga’. Petani benar-benar menanti perbaikan tata niaga pupuk yang baik menjadi kenyataan,” katanya.
Seperti diketahui Mentan Andi Amran Sulaiman menindak 27 mafia pupuk yang merugikan petani Rp3,23 triliun. “Sebanyak 4 perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian,” kata Amran dalam rilis resminya, Selasa (26/11/2024).
Amran menegaskan petani paling dirugikan dari kasus mafia pupuk ini dengan potensi kerugian mencapai Rp3,23 triliun. Sedangkan potensi kerugian negara menyentuh Rp316 miliar.
Dia menegaskan keempat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu itu langsung di-blacklist oleh Kementan. Amran menyebut pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam produksi pertanian sehingga harus dipastikan ketersediaan dan kualitasnya.
Kementan menegaskan kasus ini bakal diusut tuntas. Amran menyebut pihaknya akan menyerahkan kasus mafia pupuk ini kepada pihak berwenang.
“Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani. Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” sambung Amran.
Imbas kasus ini, Amran juga langsung menonaktifkan 11 pegawai Kementan yang terlibat. Mereka yang dinonaktifkan meliputi pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan sejumlah staf.
Kementan menegaskan, upaya bersih-bersih di Kementan dan tata niaga pupuk ini menjadi bukti komitmen melindungi kepentingan petani. Anak buah Prabowo itu juga menekankan pentingnya tata kelola pangan yang bersih dan transparan. Amran memastikan pengawasan bakal semakin diperketat ke depannya. Harapannya, praktik serupa bisa dicegah dan tak terulang. (her/fan)
