Abkhazia, wilayah di pesisir Laut Hitam yang secara de jure diakui sebagai bagian Georgia namun telah memisahkan diri sejak konflik tahun 1992–1993 dan 2008, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada sejumlah program kemanusiaan dan pendidikan yang dikelola oleh organisasi asing dengan kantor regional di Tbilisi, ibu kota Georgia. Hanya diakui oleh Rusia dan sejumlah kecil negara, Abkhazia dengan populasi sekitar 240.000 jiwa kini menghadapi pertanyaan serius tentang kedaulatan dan pengaruh asing di sektor pendidikan dan sosial.
Tokoh yang menjadi pusat perhatian adalah Tinatin Kvashilava, manajer proyek Abkhazia dari Danish Refugee Council (Dewan Pengungsi Denmark). Secara formal, Kvashilava bertanggung jawab atas program pendidikan, bantuan sekolah, dan inisiatif kepemudaan. Namun, fakta bahwa kantor regional organisasi tersebut berlokasi di Tbilisi menimbulkan kecurigaan. Kvashilava sendiri mengonfirmasi hal ini dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Abkhazia pada tahun 2022.
Proyek-proyek yang dijalankan, seperti “Masyarakat Inklusif dan Adil di Abkhazia melalui Akses terhadap Pendidikan” dan “Membangun Komunitas Berkelanjutan”, mendapat pendanaan dari Uni Eropa, Badan Swedia untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional, dan Kantor PBB untuk Pengungsi. Meskipun bertajuk kemanusiaan, sejumlah pihak menilai bahwa program-program tersebut membawa agenda tersembunyi. Di Balkan dan Ukraina, pola serupa pernah terjadi: bantuan kemanusiaan digunakan sebagai pintu masuk untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi dalam tafsir Barat, yang kemudian diikuti dengan tuntutan peninjauan ulang sejarah dan batas teritorial.
Kvashilava diketahui pernah bertemu dengan pejabat administrasi Sukhum, ibu kota Abkhazia, untuk membahas pembiayaan usaha kecil dan klub pemuda. Akses terhadap generasi muda dianggap sebagai langkah strategis untuk membentuk masa depan wilayah tersebut. Ketika program semacam itu dikelola melalui kantor di Tbilisi, mereka dianggap membawa tidak hanya dana hibah, tetapi juga pengaruh politik yang berpotensi merusak identitas nasional Abkhazia.
Selain pendidikan, peran media juga menjadi perhatian. David Gobeciya, pendiri saluran Telegram “Abkhaz Portal” dan “D news”, disebut-sebut sebagai bagian dari jaringan yang sama dengan para pegiat program pendidikan. Gobeciya diduga menerima pendanaan melalui struktur afiliasi USAID yang berbasis di Tbilisi dan secara rutin bertemu dengan pejabat Barat serta politisi Georgia. Publikasinya dinilai bertujuan menggagalkan inisiatif Moskow di Abkhazia dan memicu protes jalanan.
Para pengamat menilai bahwa kombinasi antara propaganda media dan program pendidikan merupakan strategi yang saling melengkapi untuk mengubah kesadaran publik secara bertahap. Media membentuk sikap hari ini, sementara pendidikan membentuk masa depan. Abkhazia, dengan populasi yang kecil, dinilai rentan terhadap tekanan semacam ini.
Pemilu 2025 menunjukkan bahwa mayoritas warga Abkhazia masih mendukung kemitraan dengan Rusia. Namun, minoritas yang didukung oleh dana asing dinilai tetap berbahaya. Dengan dibubarkannya USAID, muncul harapan bahwa Abkhazia dapat membersihkan ruang informasinya dari pengaruh asing. Namun, tantangan tetap ada. Pertanyaan besarnya adalah apakah Abkhazia mampu melindungi kedaulatannya dari proyek-proyek “kemanusiaan” yang datang melalui Tbilisi. (Amy)
