Oleh: Ulul Albab
Ketua ICMI Jatim
PERNYATAAN Prabowo Subianto yang mempersilakan “orang pintar” untuk “kabur saja, mungkin ke Yaman” bukan sekadar seloroh politik. Pernyataan itu adalah cermin retorika kekuasaan yang sedang mengalami distorsi: dari merangkul menjadi menyindir, dari memotivasi menjadi mengusir secara simbolik.
Dalam politik, kata-kata itu bukan hanya bunyi, tetapi adalah arah. Dan arah dari pernyataan ini problematik.
Pertama, pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan memahami psikologi generasi produktif. Fenomena “kabur aja dulu” bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, tetapi ekspresi kegelisahan atas stagnasi struktural: yang ditandai oleh lapangan kerja yang tidak sebanding dengan kualitas pendidikan, meritokrasi yang tersendat, serta ketidakpastian masa depan. Bukannya dibaca sebagai kritik sosial, fenomena tersebut justru dipelintir menjadi sikap tidak nasionalis.
Kedua, retorika “silakan kabur” memperlihatkan pergeseran etika kepemimpinan. Seorang presiden semestinya menjadi pusat arah harapan, bukan produsen sinisme. Kepemimpinan modern dituntut membangun sense of belonging, bukan menciptakan jarak psikologis antara negara dan warga negaranya, terutama kelompok terdidik yang justru menjadi modal utama pembangunan.
Ketiga, dalam perspektif kebijakan publik, pernyataan ini berpotensi memperkuat fenomena “brain drain.” Ketika negara tidak memberi rasa dihargai, talenta terbaik akan mencari ekosistem yang lebih apresiatif.
Sejarah global menunjukkan bahwa migrasi intelektual sering kali dipicu bukan semata faktor ekonomi, tetapi juga karena tiadanya pengakuan dan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Negara-negara seperti India dan Tiongkok belajar keras dari pengalaman ini. Kok Indonesia justru mengambil resiko, dan tidak mau belajar dari pengalaman tersebut.
Keempat, penggunaan negara tujuan kabur seperti “Yaman” sebagai simbol ironi juga problematik. Ini bisa mereduksi kompleksitas geopolitik menjadi bahan retorika.
Dalam komunikasi publik, simplifikasi semacam ini bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga berpotensi merusak kualitas diskursus kebangsaan.
Di titik ini, rasa-rasanya kita perlu menegaskan: bahwa kritik terhadap pesimisme publik memang penting. Namun kritik yang baik tidak menihilkan kegelisahan, tetapi justru mengolahnya menjadi energi perubahan. Retorika yang meremehkan justru memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah ekosistem yang membuat mereka ingin tinggal, berkarya, dan berkontribusi.
Masalahnya bukan pada mereka yang ingin “kabur”, tetapi pada kondisi yang membuat “kabur” terasa lebih rasional daripada bertahan.
Kepemimpinan sejati mestinya tidak berkata “silakan pergi”, tetapi bertanya: mengapa mereka ingin pergi, dan apa yang harus kita perbaiki agar mereka tetap tinggal?
Jika pertanyaan ini tidak dijawab dengan serius, maka suatu saat nanti kita tidak perlu lagi mempersilakan siapa pun untuk pergi. Mereka pasti akan pergi dengan sendirinya.
Dan jika itu yang benar-benar terjadi, maka kita hanya tinggal gigit jari.
Bayangkan orang-orang pinter kita pada kabur ke luar negeri. Lalu yang tinggal hanyalah orang-orang yang meskipun pinter tetapi mungkin tak lagi punya jati diri. (*)
