SURABAYA|DutaIndonesia.com — Para santri dan santriwati harus belajar dalam lingkungan pondok pesantren yang sehat, aman, dan nyaman.
Kasus santri menjadi korban pelecehan seksual di sejumlah kecil pondok pesantren membuat masyarakat syok, sebab bisa mencoreng citra pesantren sebagai lembaga pendidikan agama. Paling akhir heboh pelecehan seksual yang dilakukan seorang pimpinan rumah tahfidz yang kemudian disamakan dengan pondok pesantren.
Terkait hal itu, Plt Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, mengingatkan perlu tindakan tepat untuk menyelesaikan masalah pelecehan seksual di lingkungan pesantren.
Hal itu harus dilakukan dengan pendampingan terhadap korban, baik secara hukum, moral, sosial, serta memastikan masa depannya.
“Kita tidak perlu saling menyalahkan dan menuduh satu sama lain, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Sekarang terpenting adalah masalah depan korban yang harus mendapat perhatian utama,” tutur Gus Salam, panggilan akrabnya, di PWNU Jawa Timur, Minggu 12 Desember 2021.
Gus Salam, yang Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers, didampingi Pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur KH Romadhon Khotib, dan Plt Sekretaris RMI Jawa Timur, Ust Abdul Mustakim.
Gus Salam mengungkapkan hal itu, terkait masalah pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhirnya. Seperti terjadi di Bandung, dilakukan oleh seseorang guru (ustadz) sebuah Rumah Tahfidz. Jangan sampai yang ‘kecelakaan terjadi’ itu menjadi stigma negatif bagi pesantren pada umumnya.
Kebetulan, Rumah Tahfidz tidaklah sama dengan pondok pesantren. Karena itu, Rumah Tahfidz tidak punya kaitan dengan RMI atau bukan pondok pesantren yang berkarakter Ahlussunnah Waljamaah.
Untuk itu, RMI Jawa Timur segera mengambil langkah strategis melakukan koordinasi intensif dengan pihak internal di lingkungan NU. Seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NU, Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK) NU. Selain itu, juga dengan pihak eksternal seperti LBH, KPAI, Kementerian Agama dan aparat lain yang berwenang.
“Mari kita semua terbuka agar kejadian serupa tidak terulang bagi korban. Baik bagi korban langsung atau pun keluarga korban, mohon untuk tidak takut melaporkan. Kami pastikan, kami akan memberi pendampingan,” tutur Gus Salam.
Atas kejadian tersebut, bagi NU khususnya RMI, adalah momentum untuk introspeksi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.
“Salah satunya kami akan menerbitkan Sertifikat Pesantren Sehat & Aman,” tutur Gus Salam.
Kegairahan Orangtua
Di tengah masalah pandemi Covid-19, membuktikan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bisa menjawab tantangan zaman. Dengan tetap menaati protokol kesehatan, ponpes menjadi alternatif lembaga pendidikan yang mengedepankan akhlak dan adab di masyarakat.
“Alhamdulillah, di tengah situasi sulit seperti pandemi ini, pondok pesantren terus bahkan semakin mendaparkan kepercayaan dari masyarakat dalam mendidik generasi bangsa. Konsekwensi logisnya tentu banyak tantangan yang harus direspon dengan baik dan terukur,” tutur Gus Salam.
Ia mencontohkan, salah satu tantangan itu adalah munculnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang menamakan diri pesantren untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tapi di dalam terjadi praktik-praktik yang bertolak belakang dengan tujuan utama didirikanya pondok oesantren.
Hukum Berat Pelaku
KH Romadhon Khotib dari LBM NU Jawa Timur mengatakan, para pelaku tindak pelecehan seksual sepantasnya mendapat hukuman terberat. Bila perlu dihukum seumur hidup atau hukuman mati.
“Dalam Bahtsul Masail yang kami adakan, para ulama dengan merujuk pada kesepakatan Empat Mazhab (Imam Syafi’i, Imam Ahmad ibn Hanbali, Imam Malik dan Imam Hanafi). Khususnya, pendapat ulama Syafi’iyah sepat memberi hukum seberat-beratnya, seperti hukuman mati. Sedang kalau hukuman kebiri, para ulama tidak merekomendasi,” tutur Kiai Romadhon Khotib, yang juga Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur. (red)
