AMMAN| DutaIndonesia.com – Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza” atau “Seruan untuk Bertindak: Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza” di Yordania. KTT Tanggap Darurat Gaza ini digelar menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Gaza Palestina yang sudah disetujui Dewan Keamanan PBB.
Saat menemui Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, di Amman, Yordania, sebelum pelaksanaan KTT Tanggap Darurat Gaza, Prabowo menyatakan terus memantau situasi yang memburuk di wilayah yang sekarang dijajah Israel itu.
“Pemerintah Indonesia saat ini juga terus memantau dengan cermat perkembangan yang memburuk di Gaza,” ujar Prabowo, dikutip dari siaran pers Kementerian Pertahanan RI, Rabu (12/6/2024).
Prabowo dan Raja Abdullah II membahas bantuan kemanusiaan dan perlindungan untuk rakyat Gaza. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa Yordania telah menjadi salah satu mitra paling aktif dengan Indonesia dalam memperjuangkan rakyat Palestina. Prabowo juga menyampaikan prihatin karena terus bertambahnya jumlah korban luka dan meninggal akibat serangan Israel.
“Jumlah korban jiwa dan luka terus meningkat. Indonesia sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di Gaza yang sangat rentan saat ini,” kata Prabowo.
Sedang Raja Yordania Abdullah menekankan perlunya gencatan senjata segera di Gaza. Selain itu juga perlindungan terhadap warga sipil di negeri yang tercabik oleh perang itu. Prabowo sebelumnya juga mengaku siap mengirim pasukan TNI ke Gaza untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, mengatakan, KTT itu digelar sehubungan dengan seruan gencatan senjata di Jalur Gaza. Tujuannya agar para kepala negara dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat tanggapan komunitas internasional terhadap bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.
“Kehadiran perwakilan dari Pemerintah Indonesia dalam konferensi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza,” ujar Edwin.
Sebelumnya DK PBB menyetujui resolusi yang dirancang Amerika Serikat untuk gencatan senjata di Gaza. Resolusi itu diadopsi dengan 14 negara yang mendukung, sementara satu abstain, Rusia.
Dewan Keamanan PBB disebut menyambut baik proposal gencatan senjata baru yang diusulkan Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei, yang diterima Israel, menyerukan Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya menerapkan ketentuannya.
Kelompok Hamas disebut menerima resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dan siap untuk berunding. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kelompok itu akan mendiskusikan rincian resolusi tersebut dan meminta Amerika Serikat untuk memastikan Israel juga mematuhi resolusi tersebut.
Zuhri juga mengatakan Hamas menerima resolusi DK PBB terkait gencatan senjata, penarikan pasukan Israel, dan pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina di Israel.
“Pemerintah AS kini menghadapi ujian nyata untuk melaksanakan komitmennya dalam memaksa pendudukan [Israel] untuk segera mengakhiri perang sebagai implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Abu Zuhri, dilansir Reuters, Rabu kemarin. (cnni/kcm)
