JAKARTA| DutaIndonesia.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan status tersangka dan menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Tiga tersangka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Dalam keterangan persnya, Direktur Penyidikan Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan terkait kesalahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga membuat tiga orang itu diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut Syarief, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk oleh mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG. Yayasan-yayasan itu tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka.
“Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki saudara DH, SS dan LP (tersangka),” kata Syarief.
Selain memiliki yayasan terafiliasi tersebut, menurut Syarief, Dadan bersama-sama dengan Sony dan Lodewyk dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum melakukan intervensi kepada PPK. Sehingga, dalam proses pengadaan barang dan jasa di BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan terjadi mark up.
Syarif pun memerinci pengadaan barang yang dinilai tidak mendukung operasional MBG. Yakni, pengadaan motor listrik sebanyak 21.821 unit dengan total pengadaan Rp1 triliun; pengadaan 32 ribu pasang sepatu; pengadaan 31 ribu tablet; pengadaan 5.400 unit televisi 75 inchi.
“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Syarief.
Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memberi warning para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan baik dan tidak menjadikannya sebagai sarana memperkaya oknum. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Presiden Prabowo berkelakar agar mitra SPPG yang nakal kembali ke jalan yang benar dan mengakui jika memang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan MBG.
“Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi,” kata Presiden Prabowo.
Ia menyampaikan MBG memiliki peran penting dalam memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia serta mencegah kekurangan gizi yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Pelaksanaan program tersebut dilakukan mengingat masih terdapat daerah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi. Presiden menyoroti masih ada daerah dengan lebih dari 20 persen, bahkan mendekati 30 persen, anak-anak mengalami kekurangan gizi.
Ia menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan pemerintah. Bahkan, personel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat ditambah demi memastikan implementasi program prioritas tersebut berjalan dengan baik.
“Penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa MBG yang dijalankan BGN merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memastikan manfaatnya diterima masyarakat. “(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” kata Prabowo.
Tidak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra SPPG yang telah menjalankan program MBG, termasuk yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis maupun daerah terpencil.
Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Konsolidasi nasional ini dihadiri sekitar 12.173 peserta dan 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia. (jok)
