PAMEKASAN| DutaIndonesia.com – Potensi Keuangan Social Islam (KSI) di Jawa Timur jumlahnya sangat bear. Jika dihitung tiap tahun potensi KSI itu bisa mencapai angka Rp 40 triliun. Kekuatan KSI ini bisa menjadi sumber yang bisa dioptimalkan untuk membantu pembangunan wilayah.
Hal itu dikemukakan Dr KH Husnul Khuluk Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur saat memberikan paparan dalam kegiatan Rakor Perumusan Strategi Menurunkan Kemiskinan Ekstrim Melalui Sinkronisasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektoral Wilayah Bakorwil IV Pamekasan, Kamis (11/7/2024) kemarin.
Kegiatan ini dibuka Kepala Bakorwil IV Pamekasan, dihadiri para pejabat dari Bappeda Jawa Timur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari empat kabupaten di Madura, diantaranya dari Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan seluruh Ketua Baznas di empat kabupaten di Madura.
Dari Rp 40 triliun dana KSI di Jatim tersebut, kata Husnul Khuluk, jika berjalan maksimal, yang bisa terkumpulkan melalui Baznas Jatim jumlahnya akan mencapai Rp 32 triliun. Dana KSI ini ada beberapa jenis antara lain Zakat, Infaq, Sadakah, Wakaf dan dana social keagamaan lainnya (DSKL).
“Dana social Islam ini terpencar, zakat infaq sadakah itu dalam pengelolaan Baznas dan lembaga amil zakat lainnya. Sesuai UU Nonor 23 Tahun 2011 dan dipertegas lagi dengan instruksi presiden, Baznas dijamin menjadi satu satunya lembaga yang diberikan hak mengumpulkan dan pengelolaan zakat, infaq dan sodaqah,” ungkapnya.
Dia mengaku KSI di Jatim belum tergali maksimal, baik dari potensi infaq sadakah zakat wakaf maupun yang lainnya. Dia memperkirakan kalau dikumpulkan maka potensi dana KSI se Jatim akan mencapai Rp 40 triliun. Dengan rincian terkumpul melalui Baznas Rp 32 triliun, Rp 8 triliun bisa terkumpul dari wakaf.
Namun, kata dia, dari potensi Baznas Jatim yang diperkirakan bisa menjacapi Rp 32 triliun itu, sampai saat ini yang terkumpul hanya Rp 1,2 tiriliun. Selain itu ada potensi KSI yakni zakat yang tidak dilaporkan dan dananya tidak masuk ke Baznas, misalnya zakat fitrah, qurban di masjid masjid. Itu semua potensinya sekitar Rp 1,3 tiriliun.
Soal wakaf, Husnul menegaskan bahwa jumlah tanah yang diwakafkan sangat besar dan sebagian besar diberikan untuk lembaga pendidikan, masjid dan musholla. Sedangkan wakaf produktif minim sekali. Kedepan dia berharap berbentuk wakaf produktif, sehingga punya kontribusi mempercepat perbaikan ekonomi masyarakat.
“Baznas punya program yang lain dari program pemerintah. Misal punya program bidang ekonomi, ada pemberdayaan ekonomi, ada zet auto, semacam penjualan ayam goreng, dikelola oleh para pedagang yang ekonominya rendah kemdian diberi rombong diberi modal, potensi zakat dikembangkan melalui pemberdayaan ekonomi,” paparnya.
Ada pula zet auto, yakni remaja dididik memperbaiki sepeda motor, diberi alat kebutuhan membuka service, mereka mandiri buka service sepeda motor diberi modal. Dibidang pendidikan ada program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Keluarga tidak mampu, punya anak mampu dan mau kuliah, maka diberi bea siswa SKSS.
Lalu perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni. Baznas Jatim sudah membantu 1.000 rumah lebih. Sebelumnya 1 rumah program RTLH hanya Rp 15 juta, tahun 2024 ini satu rumah jadi Rp 20 juta. Dan ini bisa langsung diserahkan kepada pemilik rumah untuk dibangun.
Beberapa program dan potensi yang ada di Baznas ini, kata Husnul, kemudian dikomunikasikan dengan instansi pemerintah. Instansi pemerintah lalu akan mengumpulkan zakat, dan hasilnya disalurkan ke Baznas. Dalam pendistribusiannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap OPD bisa mengambil dananya untuk didistribusikan pada, misalnya para Pegawai Tidak tetap (PTT) yang gajinya rendah.
“Misal Dinsos Prov Jatim, itu zakatnya 1 bulan mencapai Rp 150 juta, maka tiap bulan narik 70 % dari dana itu disalurkan untuk marbot dan PTT. Kalau ada pegawai yang punya anak pinter, kebutuhan sekolahnya kurang, maka bisa dibantu dengan uang yang dari instansi itu. Baznas itu oleh dari rakyat untuk rakyat,” jelasnya.
Persoalan utama yang sedang dihadapi, lanjut Husnul, kurangnya SDM, government, infrastrutur, teknologi informasi, yang jauh penting adalah data. Kita tahu masing masing punya data, Baznas punya, Lazizmu punya data, Dinsos Bappeda punya data, tapi ada beberapa kelemahan yakni validitas datanya kurang.
Data yang diperoleh dari lembaga non pemerintah, tidak lengkap, sehingga siapa muzakki, siapa mustahiq datanya tidak jelas. Dia berharap perlu dijaring satu data keuangan syariah. Perlu sinkronisasi data milik BPS, Bappeda, Dinsos, BI, OJK, bagaimana sebetulnya kita mengintegrasikan datanya.
“Data yang dimiliki BI, Disnos, Bappeda dan lainnya itu kita sinkronkan. Kita akan tahu orang miskin kita itu dimana, berapa sehingga tidak terjadi over. Sekarang sering terjadi ada orang yang dapat bantuan bermacam macam, dari Dinsos dapat, Baznas dapat, namun ada juga yang tidak dapat dari mana pun,” pungkasnya. (mas)
