Oleh : KH. Imam Jazuli, Lc. MA*
SELAMAT dan tahniah atas amanah besar yang diemban oleh KH. Miftachul Akhyar dan KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dalam memimpin Nahdlatul Ulama periode 2026-2031. Terpilihnya beliau berdua membawa harapan segar sekaligus tanggung jawab peradaban yang amat berat.
Memasuki fajar abad kedua jam’iyah, tugas primordial yang terbentang di hadapan PBNU baru bukanlah sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan melakukan rekonsiliasi total dan meletakkan peta jalan penataan organisasi yang berorientasi ke depan.
Secara historis, kekuatan utama NU sejak dirintis pada tahun 1926 terletak pada daya rekat antara jam’iyah (organisasi) dan jama’ah (warga). Pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, dalam Muqaddimah Qanun Asasi menegaskan bahwa persatuan (al-ittihad) adalah poros keselamatan dan syarat mutlak bagi kejayaan umat.
Sejarah mencatat bahwa setiap kali energi sosial NU “terhisab” ke dalam polemik internal dan faksionalisme (firqoh), peran strategis keumatan dan kebangsaan NU cenderung meredup. Harga yang harus dibayar untuk sebuah perselisihan internal terlalu mahal. Belajar dari dinamika pasca-Muktamar dari masa ke masa, residu politik dan benturan kepentingan sering kali meninggalkan luka sosial yang melambatkan laju organisasi.
Di tengah ketidakpastian global dan pergeseran lanskap sosial-ekonomi nasional, fragmentasi adalah kemewahan yang tidak boleh lagi ditoleransi. Rekonsiliasi (islah) harus menjadi langkah nol PBNU—sebuah ikhtiar sadar untuk menyembuhkan faksionalisme dan meletakkan kembali keutuhan jam’iyah di atas segala kepentingan kelompok.
Penataan NU ke depan menuntut kepengurusan baru untuk berdiri sebagai pengayom yang merangkul seluruh spektrum Nahdliyin tanpa sekat-sekat historis maupun faksional. PBNU harus meretas kembali komunikasi yang sempat tersumbat dan menghimpun kembali potensi-potensi yang berceceran.
Kebesaran NU tidak dibangun di atas prinsip penyeragaman yang kaku, melainkan pada keahlian mengarsitekturi keberagaman kader menjadi sebuah simfoni perjuangan yang harmonis. Potensi sumber daya manusia (SDM) NU saat ini berada pada titik puncak historisnya.
Struktur kepengurusan baru perlu menjadi rumah besar yang merekatkan seluruh keahlian unggul—mulai dari kedalaman ilmu kiai pesantren, keparipurnaan akademisi, kepiawaian teknokrat, hingga mobilitas aktivis muda. Mengonsolidasikan seluruh potensi SDM ini secara inklusif dan meritokratis akan mengubah potensi kuantitatif NU yang masif menjadi kekuatan kualitatif yang nyata dan diperhitungkan di tingkat global.
Langkah ini mendesak karena tantangan abad kedua NU jauh lebih kompleks ketimbang abad pertama. NU kini berhadapan dengan disrupsi teknologi, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, serta pergeseran peta geopolitik dunia yang berpotensi memicu krisis kemanusiaan. Tanpa konsolidasi internal yang solid dan tata kelola organisasi modern (tanzhim), NU akan kesulitan merespons dinamika zaman yang bergerak cepat dan sporadis.
Transformasi kelembagaan NU tidak boleh lagi bertumpu pada pola patronase personal semata, melainkan pada penguatan sistem yang akuntabel dan profesional. PBNU baru perlu membangun tata kelola berbasis data (data-driven governance), memperkuat kemandirian ekonomi warga melalui jejaring usaha berbasis pesantren, serta menegaskan kembali peran kebudayaan NU sebagai pengawal moderasi beragama di ranah domestik maupun internasional.
Khidmah NU pada abad kedua pada akhirnya menuntut kualifikasi kader yang berbeda. Rekonsiliasi dan penataan struktur organisasi harus bermuara pada satu tujuan: penyiapan kader-kader terbaik yang militan, adaptif, dan berwawasan luas. Militansi abad kedua tidak hanya berakar pada keteguhan akidah Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah, tetapi juga pada penguasaan sains, teknologi, serta tata kelola publik yang berintegritas.
Kaderisasi yang militan dan terstruktur adalah kunci untuk memastikan sanad keilmuan dan perjuangan para pendiri NU tetap menyala di tengah arus modernitas. Kader abad kedua harus mampu menjadi penerjemah ajaran Islam Nusantara ke dalam bahasa-bahasa peradaban modern, baik di panggung kebijakan publik, laboratorium penelitian, hingga forum-forum diplomasi internasional.
Dengan kepemimpinan KH. Miftachul Akhyar dan Gus Kikin yang mengedepankan nilai-nilai keteladanan, kebersamaan, dan ketegasan visi, PBNU memiliki momentum emas untuk merapatkan kembali barisan. Mengakhiri polemik, merangkul semua elemen terbaik, dan melangkah bersama dalam satu derap napas adalah cara terbaik menghormati warisan para muassis, demi mewujudkan NU sebagai jangkar stabilitas kebangsaan dan Rahmatan lil ‘Alamin bagi dunia. Wallahu’alam. (*)
*Penulis :Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
