SURABAYA | DutaIndonesia.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyambut positif atas pelantikan jabatan pimpinan sejumlah OPD yang baru saja dilakukan Pemprov Jatim. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat bertemu dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di ruang Banmus DPRD Jatim, Rabu 28 Juli 2021.
Sekalipun demikian, legislatif DPRD Jatim Kusnadi tetap meminta agar sejumlah OPD yang kosong terlebih yang vital juga segera diisi pejabat definitif. Di antara yang kosong seperti Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dirut RSJ Menur, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jatim, Kepala Bakorwil Malang, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga dan sejumlah posisi jabatan strategis lain.
“Tentunya itu harus segera diisi. Tidak bisa tidak. Kita juga sampaikan kepada beliau (Gubernur Khofifah). Semua OPD itu vital,” kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi saat ditemui seusai rapat pimpinan bersama Gubernur Jatim, Rabu (28/7/2021) sore.
Kusnadi mengatakan, meski kekosongan itu harus segera diisi namun bukan berarti harus dilakukan secara tergesa-gesa. Mekanisme dan ketentuan untuk menentukan figur yang tepat harus terus dipegang teguh. “Kita juga tidak berharap karena alasan vital kemudian pengisiannya cepat-cepat. Sak onok’e wong terus diangkat, tidak boleh begitu. Harus tetap sesuai ketentuan,” ucap Kusnadi yang merupakan Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam rapat pimpinan yang berlangsung tertutup itu, Kusnadi mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menjelaskan terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov, Rabu kemarin. Misalnya, mengapa baru terlaksana saat ini.
Menurut Kusnadi, Khofifah menyampaikan jika sebetulnya pengisian belasan jabatan OPD itu sudah rampung sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja, pelantikan urung terlaksana lantaran sejumlah hal dan pertimbangan.
Seperti, pertimbangan apakah pelantikan akan berlangsung secara tatap muka lantaran harus tanda tangan pakta integritas atau hanya cukup dengan virtual. Dalam proses itu, juga ternyata ditambah pelaksanaan PPKM Darurat serta hantaman pandemi Covid-19. “Kami berterimakasih Gubernur melakukan pelantikan kepada beberapa OPD di Pemprov Jatim,”pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menambahkan bahwa pertemuan itu lebih sebagai “ice breaking” untuk memecah kebuntuan komunikasi antara Kepala Daerah dan DPRD Jatim. Sebab di saat pandemi ini kan masing-masing sibuk dengan tugas masing-masing.
“DPRD sibuk turun ke masyarakat, mengadakan baksos, dan lain-lain. Kepala daerah dan aparat birokrasi juga sibuk memastikan bahwa di masa pandemi ini semuanya berjalan baik. Nah, di tengah-tengah itu banyak informasi yang butuh konfirmasi langsung dari Kepala Daerah. Misalnya soal jumlah pasien yang meninggal, yang dirawat, juga soal bansos, insentif nakes, dan lain-lain,” terang politikus asal Partai Gerindra.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa menegaskan kenapa Dinas Kesehatan masih kosong? “Kan ada timsel ketuanya itu Pak Nuh, jadi sampeyan tanya ke Prof Muh. Nuh. Meskipun rotasi itu ada tim panselnya,” jawabnya singkat. (kominfoJatim)
