SURABAYA| DutaIndonesia.com –
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisas Wilayah Jawa Timur menyampaikan refleksi akhir tahun atas dinamika nasional sepanjang 2025. Refleksi ini menjadi cermin bersama bagi publik, elite, pemerintah, dan pemangku kebijakan agar tahun 2026 menjadi fase lompatan perbaikan—lebih bermoral, lebih akuntabel, lebih manusiawi.
Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, Ulul Albab, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa Indonesia telah menempuh perjalanan penting selama 2025 di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan tata kelola pemerintahan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang menuntut pembenahan serius.
“Tahun ini kita tumbuh, tapi belum semua ikut tumbuh. Kita sibuk membangun citra, tapi kurang mendengar suara rakyat. Ritual keagamaan meningkat, namun moral publik masih sering kalah oleh kepentingan. Korupsi masih hadir dalam wajah baru yang lebih rapi dan tersenyum. Indonesia tidak kekurangan orang pintar—yang kurang adalah ruang bagi orang jujur,” ujar Ulul Albab.
Ekonomi Tumbuh, Kesejahteraan Belum Merata
Pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 persen, namun belum sepenuhnya menetes ke bawah. UMKM masih kesulitan akses modal, biaya hidup meningkat, kelas menengah tertekan. ICMI Jatim menilai perlu akselerasi ekonomi berbasis UMKM, desa, industri halal, dan digitalisasi ekonomi rakyat.
Politik Masih Ramai Kamera, Kurang Ruang Dialog
ICMI Jatim menyoroti fenomena politik pencitraan yang cenderung menggeser orientasi pelayanan publik. Banyak kebijakan dikemas meriah dalam publikasi, namun implementasi di lapangan belum menjawab kebutuhan rakyat.
“Kami mendorong lahirnya politik gagasan, bukan politik panggung. Pejabat perlu lebih sering turun untuk mendengar, bukan turun hanya untuk tampil dan disorot kamera,” tegas Ulul Albab.
Kehidupan Sosial-Budaya: Modern, Tapi Kian Jauh dari Akar
Perubahan sosial bergerak cepat. Digitalisasi memudahkan komunikasi, namun melemahkan keintiman sosial dan karakter publik. Gotong royong menipis, polarisasi meningkat, etika publik melemah.
ICMI Jatim menyerukan revitalisasi budaya santun, literasi digital, pendidikan karakter, serta penguatan komunitas dan keluarga sebagai ruang pembentuk moral bangsa.
Keberagamaan Semarak, Tapi Moral Publik Belum Bijak
ICMI menilai kehidupan keagamaan 2025 berkembang pesat, namun perlu diikuti internalisasi akhlak sosial.
“Agama harus menjadi energi perubahan, bukan hanya simbol. Masjid tidak hanya tempat ibadah, tetapi pusat pemberdayaan dan peradaban. Ceramah indah harus bisa diimplementasikan menjadi aksi nyata,” tegas Ulul Albab.
Kasus korupsi masih tinggi. Indeks persepsi korupsi stagnan. ICMI mendorong pemerintah memperkuat reformasi birokrasi berbasis teknologi, transparansi anggaran, perlindungan whistleblower, dan penguatan lembaga antikorupsi tanpa kompromi.
Korupsi bukan sekadar tindak pidana. Tapi bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
Korupsi: Perlu Shock Terapi Sistemik
Penanganan Bencana: Perlu Respons Lebih Cepat dan Tegas
Tahun 2025 diwarnai sejumlah bencana alam—banjir, kekeringan ekstrem, tanah longsor, erupsi gunung, hingga gelombang panas. Pemerintah sudah berupaya, namun koordinasi penanganan di beberapa daerah masih lambat, tumpang tindih, dan kurang sistematis.
ICMI Jatim menegaskan bahwa penyelamatan jiwa manusia adalah prioritas tertinggi negara.
“Ketika situasi darurat, negara harus hadir tanpa ragu. Jika dampak bencana besar dan publik mendesak, pemerintah tidak boleh segan menetapkan status bencana nasional. Kecepatan dan keberanian lebih penting dari pencitraan,” jelas Ulul Albab.
ICMI mendorong kebijakan bencana berbasis mitigasi, melalui:
early warning system yang terintegrasi,
peta kerentanan wilayah berbasis data,
edukasi kebencanaan di sekolah & masjid, serta rumah-rumah ibadah,
cadangan logistik regional yang mudah disalurkan, dan SOP penetapan status darurat yang transparan.
Agenda ICMI Jatim Menuju 2026
Sebagai kontribusi pemikiran, ICMI Jawa Timur mengajukan 10 rekomendasi nasional untuk tahun 2026:
Ekonomi inklusif rakyat kecil berbasis UMKM, koperasi modern, dan industri halal.
Digitalisasi pelayanan publik total untuk memotong jalur birokrasi dan celah korupsi.
Politik gagasan & berbasis data, bukan hanya narasi personal.
Pendidikan vokasi dan teknologi untuk menghadapi bonus demografi.
Revitalisasi literasi budaya, etika publik, dan karakter bangsa.
Gerakan moral agama yang membumi dan produktif.
Anggaran digital terbuka (Open Budget) hingga tingkat desa.
Penguatan lembaga antikorupsi dan perlindungan whistleblower.
Sistem mitigasi bencana nasional yang adaptif dan preventif.
Pemimpin merakyat dalam keputusan, bukan hanya dalam konten.
Penutup
Akhir tahun bukan hanya waktu merayakan, tetapi waktu bercermin. Indonesia tidak kekurangan prestasi, tetapi juga tidak boleh menutup mata dari kelemahan. Tahun 2026 harus menjadi tahun percepatan moral, tata kelola, dan keberpihakan pada rakyat.
“Kami mengajak pemerintah, akademisi, ormas, kampus, pesantren, media, dan seluruh komponen bangsa untuk bergerak bersama. Indonesia tidak boleh hanya besar di peta, tetapi juga besar dalam moral, etika, dan keberpihakan. Dari Jawa Timur, kami titip pesan: mari kita mulai perubahan dari diri sendiri, dari kantor kecil, dari masjid kecil, dari keputusan sederhana yang jujur dan amanah,” tutup Ulul Albab. (bab)
