SURABAYA| DutaIndonesia.com – Konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat memanas dengan wacana Muktamar “tandingan” yang akan digelar oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy. Namun “muktamar tandingan” yang rencananya dilaksanakan di Jakarta pada 2-3 September 2024 itu akhirnya ditunda.
Sebelumnya PKB pimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar telah menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar Bali memutuskan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali menjabat sebagai Ketua Umum PKB dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura PKB.
Terkait muktamar “tandingan”, mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan, bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memberikan arahan perihal penjadwalan ulang forum tertinggi partai tersebut. “Dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk,” kata Lukman saat dihubungi di Jakarta.
Konflik PKB sendiri berawal dari keretakan hubungan antara pimpinan PKB dan pimpinan PBNU, yang dipicu pembentukan Pansus Haji DPR dan pemberhentian Yaqut Cholil Qoumas yang sekarang menjabat Menteri Agama, dari PKB. Yaqut sendiri mendukung Muktamar yang digelar kubu Lukman Edy.
“Saya tidak menggagas soal (muktamar) itu, tetapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 September 2024.
Dia mengatakan tidak ada istilah “muktamar tandingan” tetapi yang ada ialah “muktamar lagi”. Dia pun mendengar ada banyak pihak yang merasa kecewa dengan Muktamar PKB yang digelar di Bali.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas muktamar yang seharusnya tanggal 2 dan 3 September, mereka bilang ya itu muktamar yang sebenarnya. Kan versinya begitu, bukan tandingan,”katanya.
Sejumlah kalangan menilai elite di masing-masing kubu dalam PKB sebaiknya islah. Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi M.I.P. menilai, pendiri PKB perlu “turun gunung” menginisiasi pertemuan antara elite PKB di kedua kubu, termasuk pula dengan PBNU. Salah satu pendiri PKB adalah KH Ma’ruf Amin, yang sekarang menjabat Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Syura PKB hasil Muktamar Bali. Selain Kiai Ma’ruf, juga KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus).
Saat terjadi konflik di masa lampau, Gus Mus juga menyarankan agar kedua kubu bertemu. Gus Mus yang merupakan paman Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebelumnya juga mendukung islah saat dulu PKB pecah menjadi dua kubu.
“Sesepuh, dan kiai NU, khususnya penggagas atau pendiri PKB, sebaiknya bertemu dan mempertemukan elite yang terlibat dalam masalah ini (kubu-kubuan dalam PKB, Red.), termasuk PBNU. Secara hukum, menurut UU, PKB dan PBNU memang tidak terkait, tapi secara historis terkait. Jadi, hubungan historis. Karena itu, komunikasinya bisa dilakukan secara kultural, para inisiator pendirian PKB yang masih ada, seperti Kiai Ma’ruf Amin dan Gus Mus, perlu bertemu mencari solusi atas masalah ini,” kata Fahrul Muzaqqi, kepada DutaIndonesia.com, Selasa (3/9/2024).
Pelaku sejarah berdirinya PKB dinilai perlu mengambil langkah mendamaikan para pihak yang berkonflik.
Saat dimintai komentar soal islah PKB ini, KH Abdussalam Sohib (Gus Salam), cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri, yang juga paman Ketum PKB Muhaimin Iskandar, menilai, islah sulit dilakukan dalam konflik PKB kali ini.
“Menurut saya, materi islahnya apa? Wong memang yang satu (kubu) ingin merebut, satunya lagi mempertahankan Konstitusi. Sulit untuk diharapkan ada islah, Selama PBNU masih dikendalikan oleh segelintir elitenya yang penuh syahwat politik dan nafsu kekuasaan,” katanya kepada DutaIndonesia.com, Selasa (3/9/2024).
Namun demikian, kata Gus Salam, masih mungkin dilakukan “islah informal”. “Mungkin bisa, kalau informal. Yang harus dilandasi niat baik, khususnya dari oknum-oknum PBNU. Saya kira hanya butuh kesadaran, kedewasaan berpikir, dari oknum-oknum yang di PBNU. Mereka yang memulai seharusnya mereka juga yang mengakhiri. Sumber konflik ada di oknum-oknum PBNU yang sesungguhnya makelar politik tapi bersembunyi di balik jamiyyah dan organisasi,” katanya.
Tak Pengaruhi Pilkada
Fahrul Muzaqqi juga menilai konflik PKB hanya terjadi di tataran elite di Jakarta, tidak sampai merembet ke akar rumput. Karena itu pula terjadinya kubu-kubuan di dalam tubuh partai warga Nahdliyyin ini tidak sampai mempengaruhi pilkada, khususnya di Jawa Timur.
“Pengaruhnya tidak signifikan. Kalau isu ini dibawa ke Pilkada malah tidak baik, meski di Jatim calonnya dan pemilihnya banyak dari kalangan NU,” katanya.
Seperti diketahui, tiga bakal calon dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim masing-masing ada yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU). Petahana Khofifah Indar Parawansa, misalnya, yang didampingi bakal cawagub Emil Elestianto Dardak dan dicalonkan gabungan parpol, adalah salah satu Ketua PBNU serta Ketua Umum Muslimat NU. Sedang cagub Tri Rismaharini yang diusung PDIP didampingi cawagub Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang juga kader NU. Apalagi bakal calon yang diusung PKB yakni Luluk Nur Hamidah yang berpasangan dengan Lukmanul Khakim.
“Konflik PKB ini di tataran elite, tidak sampai ke bawah. Kemenangan calon ditentukan bagaimana mereka bisa maksimal menarik simpati para pemilih, dengan melihat track record-nya, prestasi, dan kontribusinya kepada masyarakat. Jadi, sangat ditentukan figur calonnnya,” kata Fahrul. (gas)
