JANGAN HANYA RAMPAS HARTA KORUPTOR, RAMPAS JUGA KESEMPATAN MEREKA MENGULANGI KEJAHATAN

oleh
Ulul Albab
Ulul Albab

Oleh Ulul Albab
Penulis Kampus Kehidupan

Akhirnya, setelah menunggu 18 tahun, Indonesia memiliki UU Perampasan Aset. DPR menyetujui pengesahannya dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026. Ini patut diapresiasi. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar merayakan lahirnya sebuah undang-undang, yaitu: apakah negara benar-benar memiliki keberanian untuk menggunakannya?

Sebab, selama ini, kita seperti menyaksikan sebuah pertunjukan yang itu-itu juga. Koruptor ditangkap. Pejabat diperiksa. Persidangan digelar. Vonis dijatuhkan. Masyarakat marah, lalu kemudian melupakan. Beberapa waktu kemudian, muncul lagi kasus korupsi baru dengan cerita yang hampir sama.

Seolah-olah korupsi di negeri ini bukan kejahatan yang harus dihentikan, tetapi penyakit yang cukup diobati dengan menangkap beberapa orang setiap kali kambuh.

Padahal, persoalan korupsi jauh lebih besar daripada orang yang tertangkap. Ada kekayaan hasil kejahatan yang disembunyikan. Ada perusahaan yang mungkin menjadi kendaraan pencucian uang. Ada jaringan perantara yang bekerja secara senyap. Ada relasi kekuasaan yang melindungi.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan ada sistem yang justru memberi kesempatan bagi pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Di sinilah UU Perampasan Aset menemukan relevansinya. Negara tidak cukup hanya memenjarakan pelaku. Kekayaannya juga harus dirampas melalui mekanisme hukum yang sah. Jangan sampai pelakunya dihukum beberapa tahun, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap aman, dinikmati, dan diwariskan.

Namun, jangan berhenti di situ. Yang harus dirampas dari koruptor bukan hanya hartanya, tetapi juga seluruh kesempatan, jaringan, dan celah yang memungkinkan mereka mengulangi kejahatan. Bagaimana caranya?

Pertama, bongkar sumber dan jaringan kekayaan hasil kejahatan. Jangan hanya mengejar rekening atas nama pelaku, tetapi telusuri aliran uang, perusahaan perantara, kepemilikan manfaat, dan transaksi yang sengaja disamarkan. Hukum harus mampu mengikuti jejak uang hasil kejahatan.

Kedua, bersihkan sistem pengadaan barang dan jasa, perizinan, perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, hingga berbagai proyek pemerintah. Di sanalah peluang korupsi sering kali tumbuh melalui pengaturan tender, mark-up, komisi tersembunyi, dan transaksi di bawah meja. Jangan sampai satu koruptor dipenjara, tetapi mekanisme yang melahirkan koruptor berikutnya tetap dibiarkan hidup.

Ketiga, jangan biarkan jabatan publik menjadi tempat berlindung bagi kepentingan pribadi dan kelompok. Kekayaan pejabat yang tidak wajar harus diperiksa secara serius melalui mekanisme hukum. Bukan berarti setiap orang kaya harus dicurigai. Tetapi jabatan publik membawa tanggung jawab untuk menjelaskan integritas pengelolaan kekayaan dan mencegah konflik kepentingan.

Keempat, tegakkan hukum tanpa mengenal kasta. Jangan hanya berani terhadap pegawai rendahan, tetapi gemetar ketika harus menyentuh pejabat tinggi, politisi, pengusaha besar, atau lingkaran kekuasaan.

Tentu, kekuasaan merampas aset juga harus dibatasi. Pengawasan pengadilan, pembuktian yang sah, hak membela diri, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh dikorbankan. Kita ingin negara kuat menghadapi koruptor, bukan negara yang sewenang-wenang terhadap warganya.

Ada satu hal yang juga tidak boleh dilupakan. Mengapa pembahasan undang-undang sepenting ini membutuhkan waktu 18 tahun? Mengapa keberanian politik untuk memberantas korupsi begitu lambat dan terkesan ragu-ragu?

Kini undang-undangnya telah disahkan. Jangan sampai keberanian negara justru berhenti di ruang paripurna saja.

Kampus Kehidupan memandang pemberantasan korupsi bukan sekedar urusan KPK, kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Tetapi adalah pekerjaan kebudayaan. Kita harus berhenti memuliakan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya, berhenti menganggap korupsi sebagai kecerdikan, dan berhenti memberikan kehormatan kepada orang yang membangun kemewahan dari penderitaan rakyat.

Sebab, korupsi tidak hanya mencuri uang negara. Tetapi juga mencuri kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, merampas hak orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan, merusak kepercayaan publik, dan menggerogoti masa depan bangsa.

Jangan hanya rampas harta koruptor. Rampas juga kesempatan mereka mengulangi kejahatan. Bongkar sistemnya. Putus jaringannya. Tutup celahnya. Bersihkan budayanya.

No More Posts Available.

No more pages to load.