SURABAYA|DutaIndonesia.com – Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Chandra Wilwatikta, Pandaan, pada 15 Maret 2022 mendatang. Selain untuk memilih ketua AKD Jatim definitif, Musda kali ini juga untuk mencanangkan sejumlah program kerja yang akan dijalankan ke depan. Selain untuk memakmurkan masyarakat desa, AKD Jatim juga memberdayakan kepala desa (kades) sendiri mengingat banyak kades di Jatim perlu ditingkatkan kondisi ekonominya.
“Bagaimana bisa memakmurkan warganya kalau kadesnya sendiri belum makmur? Karena itu kades harus memiliki usaha yang memberikan pemasukan yang cukup untuk kesejahteraan keluarganya. Selanjutnya juga wajib bisa membantu mensejahterakan warganya,” kata Pembina AKD Jatim, Dwi Putranto Sulaksono, saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Persiapan Musda AKD Jatim, di Amarta Hills Hotel & Resort Kota Batu, Kamis-Jumat (27-28/1/2022).
Dwi Putranto Sulaksono lalu menceritakan sekilah sejarah AKD Jatim di hadapan peserta rapat yang sebagian besar pengurus AKD di kabupaten/kota. Banyak di antara para peserta rapat adalah kades baru sehingga tidak banyak tahu keberadaan AKD Jatim yang kantornya di Pasar Wisata, Sedati, Sidoarjo tersebut. “Silakan ke kantor AKD Jatim. Cukup representatif. Lokasinya dekat bandara,” katanya.
Dwi menjelaskan bahwa sebelum AKD Jatim berdiri banyak kades hidup sederhana. Mereka mengabdi untuk warganya secara total sampai lupa meningkatkan kehidupan keluarganya sendiri.
“Bahkan, banyak kades tidak pernah ke kota atau menginap di hotel. Banyak di antara mereka juga belum pernah naik pesawat. Saya ajak mereka ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib desanya. Mereka menginap di hotel, tapi apa yang terjadi? Banyak fasilitas hotel rusak, dan saya harus menggantinya,” kata Dwi disambut tawa peserta rapat.
Saat itu AKD Jatim menjadi motor penggerak utama lahirnya Undang-undang No.6 Tentang Desa yang akhirnya ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Januari 2014. Sebuah perjuangan yang berat. Namun AKD Jatim kompak. Tanpa lelah terus berjuang agar UU Desa segera disahkan. Selain mengadakan aksi di Jakarta, AKD Jatim juga melakukan serangkaian seminar, diskusi, dialog di sejumlah televisi, dengan topik perlunya UU Desa. Forum itu menghadirkan nara sumber pejabat negara, anggota DPR, hingga pakar. Selama 10 tahun AKD Jatim mengawal proses kelahiran UU Desa sudah diterbitkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh tim yang diketuai wartawan senior Budi Harminto.
“Sekarang UU Desa sudah dijalankan. Warga desa dan kades sudah menikmati hasilnya. Dulu kades tidak punya bargaining position, atau posisi tawar, sekarang kades sudah mempunyai posisi tawar. Sekarang kades banyak dibutuhkan orang, mulai bupati, gubernur hingga presiden butuh kades, sebab kades paling tahu kondisi rakyat. Bahkan, sekarang ada kades jadi bupati. Ini tidak lepas dari perjuangan AKD Jatim. Saya ingin nanti lebih banyak lagi kades jadi bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden. Lalu, untuk saya sendiri apa? Saya tidak ingin apa-apa. Tidak terobsesi jadi pejabat, jadi bupati atau gubernur. Tidak pernah. Saya sudah bahagia menimang cucu, melihat kades dan warganya bisa makmur,” kata Dwi disambut tepuk tangan peserta rapat.
