JAKARTA | DutaIndonesia.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengadakan pertemuan dengan sosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta kementerian dan lembaga terkait kebijakan Arab Saudi yang akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H atau dalam bulan Agustus 2021 ini.
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Pemerintah RI dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak akan terburu-buru memberangkatkan jamaah umrah–meski jumlah pendaftar sudah sangat banyak. Kementerian Agama (Kemenag) dan PPIU sepakat untuk memprioritaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu demi keselamatan calon jamaah.
“Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi,” kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi di Jakarta, Sabtu (31/7/2021), seperti dikutip dari laman kemenag.go.id Minggu 1 Agustus 2021.
Khoirizi mengatakan, pihaknya sudah menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi PPIU. Hadir, perwakilan dari Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri. Pertemuan itu diadakan Sabtu 31 Juli 2021 kemarin.
“Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial,” kata Khoirizi.
Dikatakan Khoirizi, upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Yang terbaru, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.
“Namun, saat ini semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemi, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid,” ujarnya.
“Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus Covid-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” ujarnya.
Pertemuan tersebut, kata Khoirizi, juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan.
Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat, baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di lapangan (Arab Saudi). Saat ini, kata Endang, sejumlah negara, antara lain Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi.
“Lebih baik kita fokus ke penanganan Covid-19 terlebih dahulu,” tegasnya.
