SURABAYA| DutaIndonesia.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Menjelang Muktamar, terjadi konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sejak tahun 2005 silam sudah melenceng dari tujuan awal pembentukan partai oleh NU. Gus Yahya juga menilai PKB di bawah Cak Imin seperti dipimpin oleh seorang raja.
Konflik semakin menajam saat Gus Yahya mengungkap adanya “Mandat Tebuireng” yang diklaim sebagai mandat aspirasi dari para kiai PBNU. Intinya, salah satu mandat itu mendorong PBNU membenahi PKB. Gus Yahya juga menyebut ada Kiai NU meminta Muktamar Luar Biasa PKB.
Suhu politik semakin mendidih saat Gus Yahya dan dua kiai PBNU menghadap Presiden Jokowi hingga muncul istilah Muktamar PKB Tandingan. Lalu akankah Cak Imin yang pernah naik kursi ketum PKB melalui “muktamar tandingan” — Pada tanggal 2-4 Mei 2008, DPP PKB pimpinan Cak Imin menggelar Muktamar Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, setelah sebelumnya PKB pimpinan Gus Dur selesai menggelar muktamar di Parung–juga akan menghadapi kondisi yang sama? Akankah sejarah berulang?
Yang jelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat ini mewaspadai upaya para pihak yang ingin membuat Muktamar PKB tandingan. Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat ditanya terkait Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta membahas konflik PKB-PBNU.
Cak Imin menegaskan muktamar PKB yang akan datang hanya akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Dia pun meminta pihak kepolisian tak mentolerir dan langsung membubarkan jika ada forum yang mengklaim menjadi muktamar PKB tandingan.
“Kalau ada orang yang mengatasnamakan Muktamar PKB, liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol,” kata Cak Imin di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Cak Imin menegaskan forum muktamar PKB tandingan adalah suatu hal yang melanggar hukum. Ia merujuk pada Undang-undang Parpol yang melindungi kedaulatan partai politik. “Kalau ada yang atas namakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gus Yahya mengakui pertemuan dengan Jokowi itu turut membahas konflik PKB-PBNU. Namun, kata dia, pembahasan itu karena Jokowi bertanya di sela-sela pembahasan tentang kerjasama PBNU dengan Pemerintah.
“Ya tadi disinggung sedikit beliau bertanyalah ya, ini ada apa, dan kami jelaskan. Kami jelaskan semuanya dan beliau bisa memahami, menerima dengan baik,” kata Gus Yahya saat ditemui di Istana Kepresidenan.
Yahya menghadap Jokowi didampingi Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU Kh Anwar Iskandar.
Kedatangan tiga kiai NU itu ke Istana di tengah-tengah konflik PKB dengan PBNU. Dua pihak itu adu mulut dan saling melaporkan di ranah hukum. Di sisi lain PKB akan menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus di Bali. Salah satu agenda Muktamar adalah memilih ketua umum periode selanjutnya. Sejauh ini Cak Imin merupakan calon satu-satunya, sebab belum muncul kandidat lain. Namun Cak Imin menyebut dirinya belum tentu mau dicalonkan lagi pada Muktamar Bali. (nas)
