MOJOKERTO| DutaIndonesia.com – Pemkab Mojokerto, kalangan penggilingan padi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) kompak mencari solusi mengatasi mahalnya harga beras. Sekretaris LSM Masyarakat Mojokerto Peduli Pertanian (MMPP), Ir Sutrisno, MSc, misalnya, mengusulkan 5 langkah mencegah mahalnya harga beras di Mojokerto.
Pertama, kata dia, Pemerintah melalui Bulog wajib membeli gabah petani saat panen. Kedua, meningkatkan peran Gapoktan. Ketiga, membuat aturan pembatasan menjual beras keluar daerah. Keempat, menghidupkan lumbung desa di setiap desa, dan kelima menjual beras murah di setiap desa sampai ke dasa wisma.
“Saat panen raya, Bulog bisa membeli gabah sebanyak-banyaknya dari petani. Untuk distok dan diproses jadi beras dan dijual saat ada gejala harga beras akan mahal. Lalu peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di setiap kecamatan diberdayakan. Artinya, pengurus Gapoktan dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah pertanian. Utamanya, memperlancar penyaluran dan mencegah kelangkaan pupuk bersubsidi. Lalu meningkatkan sumberdaya petani, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di setiap desa. Pengurus Gapoktan juga harus bisa bekerja sama dengan perangkat desa dan petani dengan baik dan saling menguntungkan,” katanya kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (20/9/2023).
Dikatakan, setiap desa perlu mengaktifkan kembali lumbung desa. Untuk itu perangkat desa, petani, dan tokoh masyarakat harus bersatu menghidupkan lumbung desa. Saat panen, pengurus bisa mengisi lumbung desa dengan gabah dari petani.
“Caranya, pengurus bisa membeli gabah dari petani dengan harga yang berlaku di pasaran saat itu. Pengurus bisa menjual gabah atau beras ke anggota dengan harga yang wajar. Tidak boleh gabah atau beras dari lumbung desa dijual ke warga di luar desa kecuali stoknya berlebih,” katanya.
Untuk mensukseskan program lumbung desa dibutuhkan gudang penyimpanan gabah atau beras serta modal untuk membeli gabah petani. Untuk itu biaya membangun gudang dan modal awal sebaiknya dikoordinasikan dengan Pemda setempat.
“Ini penting agar pengadaan gudang lumbung desa tidak menyalahi aturan hukum. Perangkat dan pengurus lumbung desa bisa minta petunjuk Pemda dulu. Termasuk menentukan dana membuat gudang lumbung desa itu dari mana. Apakah dari ADD, atau dana lain dari Pemda. Boleh tidaknya, sebelum menggunakan dana itu, sebaiknya pengambil keputusan berkoordinasi dengan bidang hukum dan pemerintahan desa di Pemda. Ini agar di kemudian hari tidak ada implikasi hukum dalam menggunakan dana desa. Kalau boleh yo monggo kalau tidak boleh sebaiknya jangan dilanggar,”katanya.
Selanjutnya, kata Sutrisno, Pemda perlu mengeluarkan aturan melarang menjual gabah atau beras ke luar Mojokerto. Apalagi jika Mojokerto diprediksi akan terjadi kelangkaan beras atau harga beras mahal.
“Agar operasi pasar (OP) beras murah tepat sasaran, Bulog harus menjualnya di setiap desa sampai ke tingkat dasa wisma. Dengan cara itu, bisa dipastikan beras murah yang dipakai OP tidak mungkin salah sasaran,” katanya.
Sementara itu, Perkumpulan Penggilingan Padi (Perpadi) Kab. Mojokerto, Agus Mulyohadi, mengatakan, pemerintah perlu secepatnya menemukan solusi mengatasi dan mencegah munculnya persaingan pembelian gabah antara pengusaha bermodal besar di tingkat petani. Meski hal itu menguntungkan petani, namun dalam jangka panjang bisa berpengaruh pada stok beras di daerah itu juga.
Menurut Agus, di Kabupaten Mojokerto tidak ada pembatasan menjual beras keluar Mojokerto. Hal ini bisa membuat harga beras semakin mahal, karena stok beras di Mojokerto semakin menipis.
“Itu terjadi jika di Mojokerto tidak ada aturan yang membatasi menjual beras keluar Mojokerto. Seyogyanya kondisi seperti sekarang ini, saat produksi gabah di tingkat petani menurun akibat musim kemarau, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan penting itu. Salah satu poinnya adanya pembatasan pembelian gabah oleh perusahaan bermodal besar yang dibawa keluar dari Mojokerto,” katanya.
Agus juga mendukung gagasan menghidupkan lumbung desa. Pasalnya gerakan lumbung pangan di desa-desa keberadaannya cukup vital saat terjadi kekurangan beras. “Stok pangan di lumbung desa sangat dibutuhkan warga desa saat terjadinya kelangkaan beras,” ujarnya.
Hasil pertanian yang disimpan di lumbung desa saat musim paceklik bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam mengatasi kekurangan bahan makanan utamannya beras. “Tujuannya menstabilkan stok dan harga beras di daerah itu,” ujarnya.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, merespon aspirasi warga itu. Dia pun akan mengkaji sekaligus menindaklanjuti hal itu dengan lembaga terkait yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
Bupati juga mengkaji dugaan adanya beberapa usaha penggilingan padi bermodal kecil menghentikan operasionalnya di mana hal itu dibahas dalam rapat tim TPID. “Kini tim cek lapangan untuk mengetahui berapa jumlahnya, dan akar masalahnya usaha ini berhenti operasional itu apa?” katanya. (bas)
