SURABAYA| DutaIndonesia.com – Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1/2025). Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengumumkan, ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bakal memenuhi kebutuhan makanan pada program Makan Bergizi Gratis.
“Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” ujar Lalu melalui keterangan resminya seperti dikutip Senin pagi. Dapur MBG mulai memasak makanan untuk program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Rinciannya, ada 5 titik lokasi di Jakarta, 40 titik di Jawa Tengah, 32 titik di Jawa Timur, 58 titik di Jawa Barat, lalu masing-masing 3 titik di Banten dan DI Yogyakarta.
Lalu 6 titik di Aceh, 1 di Bali, 1 di Gorontalo, 2 di Kalimantan Selatan, masing-masing 1 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan 8 kecamatan di Kepulauan Riau.
Kemudian, 4 titik di Lampung, masing-masing 2 di Maluku dan Maluku Utara, 1 titik di Nusa Tenggara Timur, 2 di Papua Barat, 1 di Papua Selatan, 3 titik di Riau. Masing-masing 1 titik di Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara, 8 di Sulawesi Selatan, 2 titik di Sulawesi Tenggara, dan masing-masing 1 di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Mekanisme Penyaluran
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, untuk tahap awal, hanya daerah yang sudah siap yang akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.
“Jadi, untuk yang pertama, memang memperlihatkan daerah mana yang paling siap, karena ini sistemnya baru kemudian untuk membuat dapurnya perlu dengan standar-standar tertentu,” ucapnya dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.id, Sabtu (4/1/2025).
“Jadi, memang di daerah yang paling siap, tersedia lahannya, ada bangunan yang bisa dipakai atau bangunan yang bisa dibangun di situ, kemudian dalam radius, misalnya satu, satu setengah, atau dua kilometer, ada 3.000 anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita di situ,” lanjutnya.
Kendati demikian, Hasan optimistis program Makan Bergizi Gratis bisa dilakukan secara menyeluruh dalam kurun waktu 3-5 tahun.
“Jadi, pendistribusiannya dalam waktu paling lambat lima tahun. Tapi, BGN, kan, optimistis tiga tahun sudah semuanya. Jadi, intinya, kita hanya butuh bersabar saja sebentar, buat nanti semuanya akan dapat. Ini, kan, bukan dipilih, melainkan program universal. Ini program tidak menggunakan prioritas karena programnya universal,” ungkapnya.
Program ini disebut sebagai langkah besar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia untuk mengatasi masalah malanutrisi, stunting, serta mendorong penguatan ekonomi lokal.
Hasan Nasbi menyampaikan bahwa program ini akan menyediakan makanan bergizi bagi pelajar di sekolah, ibu hamil, dan balita secara bertahap. Dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), Hasan mengatakan bahwa pelaksanaan tahap awal program ini melibatkan 190 dapur MBG yang siap beroperasi.
“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Badan Gizi Nasional, besok (Senin hari ini, Red.) itu akan ada 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi,” ujarnya.
Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang didelegasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hasan menjelaskan bahwa di setiap dapur juga akan tersedia satu ahli gizi untuk memastikan kelayakan menu yang disajikan serta satu akuntan untuk menjamin tata kelola keuangan program berjalan transparan.
Hasan optimistis program ini akan terus berkembang hingga akhir tahun 2025 dengan target 5.000 dapur MBG yang mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat.
Efek domino untuk ekonomi lokal
Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, serta nelayan sebagai bagian dari rantai pasok. “Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa ini bukan sekadar program, tetapi investasi masa depan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045,” kata Hasan.
Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa. “Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ujarnya.
Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” katanya.
Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.
“Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucap Lalu.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda. Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.
Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya. Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah. Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.
Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. (kcm/ant)
