ANKARA|DutaIndonnesia.com – Warga Turki melakukan “coblosan” Pemilu pada Minggu 14 Mei 2023 yang dimulai pukul 08.00 pagi tadi hingga pukul 17.00 sore hari waktu setempat. Pemilu kali ini dinilai sangat penting dalam sejarah 100 tahun Turki modern.
Setelah 20 tahun berkuasa, petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan menghadapi penantang utamanya, Kemal Kilicdaroglu. Pemungutan suara kali ini menentukan tidak hanya siapa yang memimpin Türki, negara anggota NATO berpenduduk 85 juta jiwa itu, tetapi juga bagaimana arah pemerintahannya, ekonominya, dan bentuk kebijakan luar negerinya.
Seperti dikutip dari CGTN, Minggu (14/5/2023), jajak pendapat menunjukkan bahwa Kilicdaroglu, yang memimpin aliansi enam partai oposisi, sedikit unggul. Tetapi, jika salah satu dari mereka gagal mendapatkan lebih dari 50 persen suara, akan ada pemilihan putaran kedua pada 28 Mei mendatang.
Mengutip liputan6.com, pemilu ini berlangsung tiga bulan setelah gempa bumi di Türki tenggara yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Bencana itu mengubah cara orang memilih pemimpinnya. Para pemilih juga akan memilih parlemen baru, kemungkinan persaingan ketat antara Aliansi Rakyat yang terdiri dari Partai AK (AKP) yang berakar dari Islam konservatif Erdogan dan MHP nasionalis dan lainnya.
Mereka akan berkompetisi melawan koalisi Nation Alliance pimpinan Kilicdaroglu yang dibentuk dari enam partai oposisi, termasuk Partai Rakyat Republik (CHP), yang didirikan oleh pendiri Türki Mustafa Kemal Ataturk.
Pemilih Kurdi, yang merupakan 15-20 persen pemilih, akan memainkan peran penting, dengan Nation Alliance tidak mungkin mencapai mayoritas parlemen dengan sendirinya.
Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-Kurdi bukan bagian dari aliansi oposisi utama tetapi dengan keras menentang Erdogan setelah banyak anggotanya dicopot dari posisi pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
HDP telah menyatakan dukungannya untuk Kilicdaroglu dalam pemilihan presiden. Ini memasuki pemilihan parlemen di bawah lambang Partai Kiri Hijau karena kasus pengadilan yang diajukan oleh seorang jaksa tinggi yang berusaha untuk melarang HDP karena memiliki hubungan dengan militan Kurdi, yang dibantah oleh partai tersebut. (nas)
