Keputusan ini diambil lantaran, di wilayah luar Jawa-Bali, tercatat mengalami kenaikan angka penularan yang cukup tinggi. Selain ini, kondisi geografi yang bersifat kepulauan, proses pengawasan dan pengentasan penularan pandemi COVID di luar Jawa-Bali perlu proses yang lebih panjang.
Karena memang berbeda dengan Jawa yang menurun. Di luar Jawa juga karena nature kepulauan dan wilayah luas, maka akan diperpanjang selama 2 minggu,” tegas dia.
Ancaman PHK
Menanggapi perpanjangan PPKM, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani, mengatakan, perpanjangan PPKM ini akan berimbas pada semakin banyaknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karenanya pemerintah disarankan segera membahas secara tripartit antara pemerintah, pelaku usaha dan juga karyawan.
“Pemerintah lebih baik membahas secara tripartit, antara pemerintah-pelaku usaha-karyawan. Karena efek selanjutnya dari PPKM yang berkepanjangan adalah potensi PHK,” kata dia dikutip dari merdeka.com, Senin (9/8/2021).
Menurutnya, banyak usaha yang mengalami tekanan yang sangat dalam sejak awal Juli dimana PPKM darurat diberlakukan. Oleh karenanya pembahasan ini menjadi penting untuk merespons dampak yang dipikul oleh pelaku usaha dan juga para karyawan.
“Pengusaha lebih mengharap agar pemerintah fokus dengan penerapan prokes dan akselerasi vaksinasi,” katanya. (det/mdk/l6)
