JAKARTA|DutaIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Rabu (15/6/2022) siang. Muhammad Lutfi diberhentikan dari posisi Menteri Perdagangan (Mendag) di tengah gonjang-ganjing minyak goreng (migor). Untuk itu Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M. Lutfi di Istana Presiden Jakarta, Rabu siang. Selain itu, Jokowi juga melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Hadi Tjahjanto mengantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Negara juga melantik sejumlah wakil menteri, antara lain Wamen ATR Raja Juli Antoni yang merupakan Dewan Pembina PSI, Wamendagri John Wempi Watipo yang sebelumnya menjabat Wamen PUPR, dan Wamenaker Afriansyah Noor yang merupakan Sekjen PBB.
Tampak hadir dalam acara pelantikan itu, seluruh ketua umum parpol koalisi, antara lain Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Sebelum mengumumkan reshuffle dan melantik para menteri dan wamen baru, Jokowi mengajak seluruh ketua umum parpol koalisi untuk makan siang.
Selanjutnya Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Hadi Tjahjanto selepas dilantik menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri ATR/BPN. Kepada Zulhas, Jokowi meminta dia selalu turun ke lapangan untuk melihat langsung masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat.
“Memerlukan kerja-kerja terjun lapangan untuk melihat langsung yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” tutur Jokowi saat konferensi pers di Istana Presiden, Rabu (15/6/2022).
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut, ekspor juga harus menjadi urusan Menteri Perdagangan. Namun, kata dia, yang lebih penting urusan kebutuhan pokok harus bisa dijaga dengan maksimal.
M. Lutfi terdepak dari jabatan Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut karena polemik minyak goreng. Skandal ekspor migor bahkan menyeret Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka. Karena itu, banyak kalangan menilai Zulkifli Hasan seperti memasuki “belantara mafia pangan”.
Karena itu pedagang pasar saat memberikan ucapan selamat kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap Mendag yang baru bisa menyelesaikan persoalan pangan.
“Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengucapkan selamat atau welcome to jungle kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan merupakan menteri yang cukup rumit karena menghadapi persoalan akhir-akhir ini menjelang Idul Adha,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/6/2022).
Meski masalah pangan tidak langsung dapat diselesaikan, pedagang berharap ada upaya perbaikan, penertiban dan konsolidasi nasional untuk kembali memulihkan ekonomi dalam negeri. “Dalam hal ini memperkuat program untuk keberhasilan pangan nasional,” lanjutnya.
Mansuri juga menambahkan harapan bahwa masalah pangan di Indonesia harus segera diperbaiki. Tidak hanya itu, dia berharap kebijakan dari Mendag yang baru bisa berpihak ke pedagang pasar tradisional, UMKM dan memperkuat perdagangan dalam negeri.
“Kami ingin menyambut welcome to jungle kepada pak menteri, belantara hutan ini harus diperbaiki, dirapikan dan satu harapan kami berpihak-lah kepada pedagang pasar tradisional, berpihak-lah kepada UMKM dan perkuat perdagangan dalam negeri agar tidak tersesat di dalam hutan,” tutupnya.
Di tempat terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Kementerian Perdagangan adalah salah satu inti dari perekonomian Indonesia sehingga pemimpinnya harusnya seorang profesional. Sebab, ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan.
“Ya mungkin sedikit ada kekecewaan ya, kalo mendag itu ketum parpol. Mendag adalah yang paling disorot kinerjanya. PR dan tantangan perdagangan ke depan bukan hanya jaga stabilitas pangan di dalam negeri tapi juga meningkatkan kinerja ekspor dan juga bagaimana perdagangan bisa koordinasi dengan sektor lainnya,” ujar Bhima dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (15/6/2022).
Meski ada kekecewaan, dia berharap Zulkifli bisa membuktikan diri bahwa ia mampu menangani permasalahan yang ada di Kemendag terutama harga minyak goreng yang sampai saat ini belum ada solusinya.
“Saya kira kita kasih waktu 100 hari ke depan. Apakah persoalan paling sederhana seperti minyak goreng secara nasional harga bisa turun di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan rantai distribusinya pun bisa dibenahi,” kata dia.
Selain itu, Zulkifli juga diharapkan bisa mempertahankan kinerja ekspor dan mengantisipasi dampak negatif dari tekanan resesi di Amerika Serikat (AS) dan ancaman inflasi. “Bukan hanya sekedar neraca dagang gemuk karena ekspor komoditas tapi juga ekspor yang bernilai tambah atau ekspor dari barang produksi,” kata dia.
Di sisi lain Ekonom Core Faisal menyebutkan, meski tidak profesional dalam perekonomian namun Zulkifli memiliki nilai tambah yakni hubungan yang baik dengan mitra kerja Kemendag.
“Pak Zulkifli punya kekuatan relasi dengan DPR. Di mana persoalan Kemendag memang membutuhkan orang-orang yang punya hubungan relasi yang baik untuk bisa menjadikan satu kebijakan lebih efektif, karena banyak urusan yang nggak bisa diselesaikan sendiri oleh kementerian bersangkutan,” pungkas Faisal.
Mendag Zulkifli Hasan pun menjawab keraguan ekonom itu. Dia langsung tancap gas akan menjadikan upaya meredam harga minyak goreng curah jadi Rp 14 ribu per kg sebagai upaya prioritas.
“Sebulan lalu saya berdiskusi dengan teman-teman minyak sawit pengusaha ada skala prioritas migor bisa ada di tempat Rp 14 ribu. Ada beberapa cara formula yang bisa diselesaikan. Tunggu 1-2 hari,” katanya di Kementerian Perdagangan, Rabu (15/6/2022).
Secara umum harga minyak goreng memang turun tapi belum sesuai target Presiden Jokowi di angka Rp 14 ribu per kg, untuk minyak goreng curah. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, harga minyak goreng curah turun hingga 5,20% dalam sebulan. Harga tersebut adalah rata-rata nasional.
Per tanggal 13 Juni 2022, tercatat harga minyak goreng turun jadi Rp16.400 per liter. Turun dibandingkan sebulan sebelumnya yang mencapai Rp17.300 per liter pada 13 Mei 2022.
Jika dibandingkan 23 Mei 2022, atau saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, terjadi penurunan sekitar 2,96%. Dari posisi Rp16.900 per liter pada 23 Mei 2022.
Gonjang Ganjing Migor
Silang sengkarut dan skandal migor ini disebut membuat M. Lutfi tergusur dari Kabinet. Namun Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pada dasarnya perombakan kabinet untuk membuat kinerja pemerintah lebih baik. Pramono berbicara mengenai urusan pangan yang menjadi persoalan dunia.
“Ini untuk membuat kabinet bisa bekerja lebih lincah, karena kan tidak semata-mata urusan di kementerian perdagangan. Karena sekarang ini persoalan pangan, persoalan inflasi, itu kan menjadi persoalan dunia. Maka untuk itu refreshing diperlukan,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Pramono juga mengatakan harga minyak curah sekarang perlahan mulai turun. Dia juga berharap hal ini berdampak ke para petani.
“Ya sekarang ini relatif dengan penanganan digitalisasi minyak goreng, minyak curah kita, harga minyak curah perlahan-lahan turun mulai dari kemasan sederhana, bagus, premium maupun minyak curah,” ujar Pramono.
“Tetapi kita mengharapkan kontinuitas ini juga berdampak pada petani, terutama petani swadaya sekarang ini kan buatanannya masih cukup rendah maka pemerintah akan memberikan insentif bagi eksportir,” sambung Pramono.
Perihal reshuffle, Pramono mengatakan, Presiden Jokowi sudah matang memperhitungkan masalah tersebut. Pramono menyebut Jokowi sudah tahu betul kebutuhan bagi kabinetnya.
“Ya kalau namanya reshuffle itu tentunya pertimbangannya banyak, terutama presiden tahu siapa yang paling beliau butuhkan saat ini. Maka sebagai pembantu presiden, ya membantu beliau. Memberikan pandangan kalau memang ada yang beliau akan putuskan,” ucap Pramono.
Selain itu, Pramono mengatakan perombakan kabinet juga didasarkan pada kebutuhan organisasi. Pramono mengatakan Jokowi sangat memahami semua persoalan yang dihadapinya.
“Ya, pertimbangannya tentunya kapabilitas, kapasitas, kebutuhan organisasi, karena kan presiden sudah di luar kepala persoalan urusan ekonomi, urusan energi dan apa yang menjadi tantangan ke depan kita sampai dengan 2024,” katanya.
Lahan IKN
Sementara itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan kepada Menteri Hadi Tjahjanto. Jokowi menilai Hadi adalah sosok yang cocok untuk mengisi posisi menteri ATR/BPN. Sebab, menurut dia, terkait masalah teritorial sudah dikuasai yang bersangkutan selama menjabat sebagai Panglima TNI dulu.
“Untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR/BPN, karena Beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan bekerjanya sangat getol,” tuturnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara memerintahkan Hadi agar masalah yang berkaitan dengan sengketa lahan dan sertifikasi tanah harus dapat diselesaikan. “Saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu,” tuturnya.
“Termasuk urusan lahan dan tanah yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” katanya.
Hadi membenarkan mendapat tugas menyelesaikan masalah sertifikat tanah tersebut.
“Tugas saya, pertama menyelesaikan sertifikat milik rakyat, yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat,” kata Hadi usai dilantik di Istana Negara.
Target pertama yang segera realisasikan oleh dirinya di lapangan masalahnya soal status masih K2 (sengketa) atau K3 (dicatat daftar tanah) pada tanah. Pihaknya akan selesaikan supaya segera terealisasi.
“Sengketa tanah akan diselesaikan kemungkinan overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat dan ketiga adalah terkait tanah di IKN itu akan segera kita selesaikan,” katanya.
Guna mempermudah penyelesaian masalah tersebut, Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Terkait tanah IKN itu kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi, nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah tersebut,” pungkasnya. (det/cnni/cnbci)
