Kondisi perekonomian global semakin tidak menentu. Banyak negara,termasuk Indonesia, semula meyakini pasca-pandemi Covid-19 kondisi itu akan membaik. Namun ternyata risiko bergeser dari pandemi Covid-19 ke gejolak ekonomi global. Apa penyebabnya? Dan bagaimana kita menghadapinya, sekaligus mencari solusi agar tidak terlibas resesi ekonomi global tersebut? Bagaimana pula sektor industri otomotif? Untuk menjawab pertanyaan itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (AdiraFinance) dan MUFG Bank, Ltd. (MUFG Bank) berkolaborasi untuk ketiga kalinya dengan menggelar acara economic outlook bertajuk “The Indonesia Summit 2023” pada Kamis (27/10/2022). Berikut laporannya.
Laporan Gatot Susanto
KRISIS ekonomi yang terjadi di Eropa, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain, memang diprediksi tidak sampai melanda Indonesia. Karena itu kita harus tetap optimistis dalam menapak masa depan. Namun demikian kita tetap harus melakukan antisipasi, meningkatkan kewaspadaan, khususya bila resesi ekonomi di negara lain itu”buntutnya” sampai menyambar negeri kita tercinta ini.
Kitas etidaknya bisa belajar dari negara-negara yang mengalami musibah tersebut. Pelajaran dari Eropa, misalnya. Inflasi melonjak akibat gangguan pada supply chain dunia. Saat permintaan mulai pulih, pasokan tidak serta merta mampu mengimbangi. Mismatch antara permintaan dan penawaran ini menyebabkan kenaikan harga yang membuat masyarakat kalang kabut. Bahkan sampai terjadi kerusuhan di Eropa.
Situasi ini semakin runyam dengan adanya “api” perang Rusia Vs Ukraina yang tidak kunjung padam. Karena itu The Indonesia Summit 2023 yang digelar Danamon, Adira, dan MUFG Bank ini penting lantaran menghadirkan para pemangku kebijakan, pakar dan praktisi ekonomi yang tahu kondisi sebenarnya sekaligus berusaha menawarkan solusi untuk menghadapinya.
Mereka antara lain Suahazil Nazara (Wakil Menteri Keuangan), Kasan Muhri (Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan), Pahala Mansury (Wakil Menteri BUMN), Riyatno (Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM), Hiroshi Watanabe (Presiden Institute for International Monetary Affairs), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan Indonesia 2014 – 2016).
Selain itu, ada pula Masyita Criystallin (Staf Ahli Menteri Keuangan), Shinta Widjaja Kamdani (CEO Sintesa Group), Kukuh Kumara (Sekretaris Jenderal GAIKINDO), hingga Kusharijono, Direktur PT Astra Otoparts Tbk. Dalam The Indonesia Summit 2023 ini, untuk Hadapi Ancaman Krisis Global yang melanda dunia, Bank Danamon, Adira, dan MUFG Bank Ajak Masyarakat Tetap Optimistis tapi Waspada.
Suahazil Nazara menggarisbawahi situasi ini diperparah oleh konflik Rusia vs Ukraina. Sejak operasi militer Rusia dimulai Februari 2022 lalu, harga komoditas bergejolak. Kenaikan harga energi mendorong lonjakan inflasi di Eropa dan Amerika Serikat. AS mencatat rekor inflasi 9,1% di Juli, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di negara-negara Uni Eropa juga mencatat rekor 9,9% di September.
“Akibat lonjakan inflasi, pasar keuangan bergerak volatil, terutama setelah The Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga acuan secara eksesif. Capital outflow di pasar saham dan surat utang tidak terhindarkan. Hal lain yang perlu digarisbawahi, lebih dari 60 negara menghadapi risiko gagal bayar utang. Tidak sedikit negara yang memiliki rasio utang terhadap PDB di atas 60% sampai dengan di atas 10%,” katanya.
Muara dari kondisi ekonomi global ini adalah stagflasi, kondisi di mana ekonomi melemah namun disertai inflasi yang tinggi. Stagflasi adalah kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi.
Lantas bagaimana dengan Indonesia?
Kondisi Indonesia, kata Suahazil, cukup resilien. Konsumsi domestik masih terjaga, investasi meningkat, dan aktivitas produksi juga dalam taraf ekspansif yang ditunjukkan level PMI di atas 50. Berkat kenaikan harga komoditas, Neraca Perdagangan Indonesia surplus, 29 bulan berturut-turut.
“Ini yang membuat kita optimis di samping tetap waspada terhadap gejolak yang terjadi secara global,” katanya.
“Tidak seperti negara lain yang berpotensi mengalami default, rasio utang terhadap PDB Indonesia relatif rendah di 39% dan level ini akan dipertahankan, sesuai dengan ambang batas yang diperbolehkan oleh undang-undang,” tambahnya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan 5,3% dan inflasi diprediksi 3,6%. Saat ini, tingkat inflasi 5,59% masih manageable, ditopang oleh peran APBN sebagai shock absorber dan ini akan dilanjutkan pada tahun depan. Sebagai shock absorber, APBN akan diarahkan untuk menjaga tingkat daya beli, menjaga momentum pemulihan dengan pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan, serta menjaga belanja prioritas.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Jika pandemi Covid-19 berakhir, Indonesia perlu memikirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pertama, salah satu sumber pertumbuhan baru itu adalah hilirisasi industri minerba. Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor komoditas minerba dalam bentuk mentah.
Selain memberikan nilai tambah berkali lipat, hilirisasi industri minerba telah menambah lapangan pekerjaan dan secara langsung meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk melanjutkan inisiatif ini.
Kedua, dorong penggunaan produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo selalu menekankan gunakan produk dalam negeri. APBN kita tahun 2023 itu lebih dari Rp3.000 triliun dan hampir Rp 750 triliun di antaranya bisa digunakan untuk belanja produk dalam negeri. Alokasi belanja ini, meski jangka pendek bisa menjadi sumber pertumbuhan baru.
Ketiga, ini sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam jangka panjang, yaitu transformasi ekonomi hijau.
Transformasi ini akan membuka banyak peluang baru dan untuk itu, Indonesia tidak ragu berkomitmen terhadap agenda perubahan iklim. Indonesia berkomitmen menuju Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dari tahun itu. Untuk itu, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mengurangi penggunaan energi fosil dan bersamaan meningkatkan energi baru terbarukan.
Optimisme Sektor Perdagangan
Kasan Muhri, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, juga memberi gambaran optimistis atas situasi ekonomi Indonesia. Namun demikian tetap harus menjaga kewaspadaan.
Kinerja perdagangan Indonesia sampai dengan saat ini terbilang sangat baik. Neraca Perdagangan pada September 2022 surplus US$4,99miliar. Selama 29 bulan berturut-turut, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan. Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-September 2022 mencapai US$39,87 miliar, ditopang oleh ekspor nonmigas yang mampu tumbuh 33%menjadi US$207,19 miliar.
Kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor global juga mengalami peningkatan. Di 2017, peringkat Indonesia berada di urutan 29 dengan pangsa 0,96%. Pada 2021, peringkat Indonesia naik satu peringkat dengan pangsa ekspor 1,04%.
Perdagangan global diprediksi bakal melambat pada tahun depan akibat gangguan pada rantai pasok. Sempat pulih pada tahun 2021, perang antara Rusia dan Ukraina membuat tren berbalik arah. WTO memprediksi, volume perdagangan barang tahun 2023 hanya akan tumbuh 1%.
Kementerian Perdagangan memiliki dua kebijakan, yaitu perdagangan dalam negara dalam rangka stabilisasi harga pangan dan ketersediaan pangan. Kedua kebijakan terkait dengan perdagangan luar negeri dengan mencermati negara tujuan ekspor. Mitra perdagangan Indonesia yang utama, China, juga masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan dari sisi impor maupun ekspor.
China mencatat pertumbuhan ekonomi 3,9% di Q3. Namun, kinerja tersebut lebih didorong oleh aktivitas produk dan ekspor sementara sisi konsumsi masih melambat. Kondisi sebaliknya terjadi di negara tujuan ekspor tradisional seperti Eropa.
Harga komoditas gas dan minyak melambung dan banyak negara Eropa mencarialternatif energi yang lebih murah seperti batu bara. Ini yang menyebabkan permintaan meningkat dan harga batu bara pun melonjak ke level tertinggi US$400per ton. Kemudian akibat kenaikan inflasi, harga pangan juga meningkat sehingga ada peluang ekspor produk makanan dan minuman ke Eropa.
Pemerintah Indonesia mengidentifikasi negara-negara tujuan ekspor yang kinerja ekonominya relatif baik dan tidak mengalami dampak krisis yang signifikan, seperti Asia Selatan (Bangladesh dan India). Selain itu, Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara di Asia Barat, serta Amerika Latin menjadi tujuan ekspor untuk kategori tujuan ekspor non tradisional.
Secara umum, Pemerintah Indonesia berupaya mempertahankan ekspor ke negara tujuan tradisional sambil menggarap pasar-pasar baru ke negara tujuan nontradisional. Yang perlu ditekankan adalah, dalam situasi krisis daya beli akan tertekan dan masyarakat akan mengurangi konsumsi.
Maka, kita harus paham, orientasi produk yang diekspor adalah produk yang dibutuhkan masyarakat negara tujuan ekspor, bukan produk sekadar keinginan atau tersier. Di dalam negeri, kita berupaya menjaga stabilitas harga pangan, terutama volatile food. Saat ini siklus tren harga sedang menurun, seperti gandum, gula,daging, dsb, dibandingkan tahun lalu. Tapi, saat ini ada risiko nilai tukar karena mata uang dolar menguat. Ini risiko yang dihadapi pelaku usaha yang bahan bakunya impor.
Risiko tersebut menjadi perhatian Kemendag agar jangan sampai terjadi gangguan rantai pasok terhadap bahan baku.
Tiga Tantangan
Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN, menyebut, ada tiga tantangan yang akan dihadapi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.
Pertama, pandemi belum berakhir. Bagaimana kita bisa mandiri di sektor kesehatan, salah satu sektor yang diprioritaskan untuk mandiri pada 2045.
Kedua, kemandirian dan ketahanan pangan. Indonesia mengimpor 4,1 juta ton gula setiap tahun, 1,5 juta ternak untuk memenuhi kebutuhan daging. BUMN punya peran besar untuk mencapai target kemandirian dan ketahanan pangan tersebut.
Ketiga, kemandirian energi. Konflik Rusia dan Ukraina diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2023 dan selama konflik berlangsung harga minyak sulit turun. Ini membuka mata bahwa kemandirian energi sangat penting.
Faktanya setiap hari Indonesia mengimpor 300 – 350 ribu barel crude oil untuk kebutuhan dalam negeri.
Visi Indonesia 2045 adalah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Untuk mencapai visi tersebut, masalah kemandirian di sektor kesehatan, pangan, dan energi harus bisa diselesaikan. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,7%, setidaknya sektor energi harus tumbuh 1,2 – 1,3 kali dari proyeksi pertumbuhan. Ini menandakan, setiap tahun kapasitas energi harus tumbuh sedikitnya 5% per tahun.
Di 2030, target kita adalah melipatgandakan kapasitas kelistrikan. Tantangan utama sektor kelistrikan adalah Indonesia harus mengurangi emisi karbon lebih dari 30% dan sisi lain juga membangun pembangkit energi terbarukan. Salah satu inisiatif kunci adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia bisa menempatkan diri sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik untuk pasar dalam negeri dan luar negeri sekaligus. Indonesia melalui badan usaha milik negara telah menggandeng dua pabrikan baterai ternama untuk memulai persiapan produksi baterai listrik secara masif.
Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, juga menyebutkan tantangan Indonesia. Ada lima faktor yang bisa mengancam ekonomi Indonesia, mulai dari perang dagang AS-China, pandemi Covid, Perang Rusia-Ukraina, ketegangan China-Taiwan, dan krisis pangan dan energi.
Tahun 2022 adalah momentum pemulihan bagi ekonomi Indonesia. Di antara negara anggota G20, inflasi Indonesia kedua terendah setelah China. Tingkat kemiskinan turun ke level 9,54%, lebih rendah dari level sebelum pandemi.
Tingkat pengangguran di 2022 juga lebih rendah dibandingkan 2021 di mana wabah saat itu merebak begitu luas. Indikator-indikator tersebut membuat posisi Indonesia cukup menarik bagi investor. Realisasi investasi pada Januari-September 22 mencapai Rp 892 triliun atau hampir 75% dari target sepanjang tahun 2022.
Yang menarik, sejak Q3 2022, investasi lebih besar mengalir di luar Jawa dengan porsi 52%. Hal itu merupakan buah dari pembangunan infrastruktur yang massif di wilayah luar Jawa di periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan sektor, ada peralihan cukup signifikan di mana Basic Metal Industry, Metal Goods, Non Machinery and Equipment terus meningkat di mana pada2019-2021, investasi di sektor tersebut naik 91% menjadi Rp 117 triliun. Di tahun 2021 sektor tersebut menempati urutan pertama realisasi investasi di Indonesia. Hal itu sejalan dengan kebijakan hilirisasi di sektor mineral dan pertambangan (mineraba).
Pemerintah melanjutkan reformasi ekonomi melalui Undang-undang Cipta Kerja. UU tersebut merevisi 77 undang-undang dan menyederhanakan regulasi dalam 186 aturan turunan. Pemerintah juga memperkenalkan konsep investasi baru lewat Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Pada intinya peraturan ini menyederhanakan proses perizinan sehingga bisa meningkatkan kemudahan berusaha bagi para investor.
Terbelit Utang
Hiroshi Watanabe, Presiden Institute for International Monetary Affairs, yang mengetengahkan topik The global economy, what to expect in Asia and the aftermaths of covid-19. Dia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak dampak, termasuk dampak nanti setelah pandemi berakhir.
Menurut WHO, pandemi diperkirakan bakal berakhir dan banyak negara terbelit masalah utang. Perdagangan global juga belum akan menuju titik normal karena China masih menerapkan kebijakan ekstrim dalam penanganan Covid. Apa yang terjadi saat ini adalah, dunia mengalami gejolak inflasi, terutama di Amerika Serikat dan Eropa.
Hal ini memicu kebijakan moneter ketat di mana banyak negara menaikkan tingkat suku bunga. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah laju pertumbuhan ekonomi tertahan, bahkan bisa terkontraksi sehingga membuka peluang terjadinya resesi.
Kenaikan suku bunga The Fed memicu penguatan yield obligasi AS dan imbasnya, mata uang dollar semakin menguat. Di September 2022, indeks dollar yang mengukur kekuatan mata uang dollar terhadap 6 mata uang utama dunia mencetak rekor tertinggi dalam 20 tahun terakhir ke level 109,59.
Situasi semakin rumit karena perang Rusia dengan Ukraina telah memicu dampak negatif terhadap perdagangan global. Rusia sebagai salah satu produsen minyak dan gas mendapat sanksi larangan ekspor. Ukraina, produsen gandum terbesar keempat di dunia juga mengalami hambatan pengiriman komoditas tersebut.
Akibatnya harga komoditas energi dan pangan melonjak karena pasokan dari dua negara tersebut terhambat. Di Eropa krisis energi tidak terelakkan karena Rusia adalah pemasok utama gas di kawasan tersebut. Transisi energi selain gas membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga konflik Ukraina-Rusia juga menyeret negara-negara Eropa ke dalam pusaran krisis.
Isu lain adalah perang dagang AS dan China yang semakin memburuk akibat perlambatan ekonomi di China. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan kurang dari 3% tahun ini. Pertama kali dalam 15 tahun, pertumbuhan ekonomi China akanlebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di Asia.
Kondisi di China diperkirakan bakal berdampak buruk terhadap rantai pasok di Asia Timur dan zona Pasifik bagian Barat. Bagaimana menjaga supply chain berjalan baik perlumen jadi perhatian bagi negara-negara di kawasan tersebut.
“Di saat pertumbuhan ekonomi di AS, Eropa, dan China melambat, saya melihat Asia Tenggara memiliki keuntungan, terutama Indonesia. Negara ini diuntungkan karena memiliki komoditas yang melimpah dan ini sebuah keuntungan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara Asia lainnya. Kenaikan suku bunga The Fed memang telah memicu capital outflow di negara-negara berkembang. Apa yang terjadi saat ini mirip dengan apa yang terjadi di 1980 an dan 1990 an di mana terjadi arus modal keluar. Tapi likuiditas asing saat ini masih tetap bertahan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang memberikan return lebih tinggi. Jadi, meskipun suku bunga naik, Asia masih memiliki posisi yang baik saat ini, terutama Indonesia. Di saat situasi di Eropa semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, posisi Asia masih sangat menarik berkat pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
Sepanjang negara-negara Asia mampu menjaga keberlangsungan produksi, Asia akan terus mampu berperan dalam perekonomian global. Stabilitas yang dimiliki negara-negara Asia tidak hanya menguntungkan ekonomi di negara kawasan, tapi juga berdampak baik terhadap perekonomian dunia.
“Kita tahu salah satu masalah yang dihadapi banyak negara adalah gangguan pada supply chain. Yang diperlukan adalah global spirit tapi sayangnya memang tidak ada jalinan komunikasi. Beberapa tahun lalu masih ada semangat untuk oneworld globalization. Tapi sekarang yang terjadi justru satu kawasan berbeda dengan kawasan lainnya. Yang kita butuhkan adalah solidaritas di masing-masing kawasan seperti halnya dilakukan oleh Asean Economic Community yang memiliki hubungan baik dengan Jepang dan Korea,” katanya.
Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Indonesia 2014 – 2016, memaparkan tema Indonesia’s outlook to 2023 and Macro economic landscape. Situasi ekonomi global saat ini cukup unik karena tidak ada satu pun yang pernah bangkit di masa pandemi berlangsung.
Asumsi paling dekat adalah pemulihan pasca krisis tahun 2008. Tapi perlu diingat, saat itu krisis hanya terjadi di sektor keuangan. Amerika Serikat menghadapi situasi di mana permintaan melonjak sedangkan pasokan tidak berubah. Maka tidak mengherankan bila AS mengalami inflasi yang tinggi hingga menembus rekor 40 tahun.
The Federal Reserve merespon dengan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak empat kali sampai hari ini. Kenaikan suku bunga hanya menyasar pada sisi permintaan dan tidak bisa secara langsung mempengaruhi tingkat penawaran.
Bank sentral mungkin bisa mengendalikan inflasi inti, tapi tidak dengan inflasi yang berasal dari volatile foods. Di sinilah fungsi kebijakan fiskal mengambil peran. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sebetulnya menghadapi dilema. Di sektor keuangan, semakin tinggi bunga, semakin sulit untuk menyalurkan kredit. Adapun di sektor riil lebih memikirkan nilai tukar rupiah yang melemah di mana sangat penting untuk menunjang aktivitas manufaktur.
Antisipasi ke depan adalah Indonesia perlu menjaga surplus di Neraca Transaksi Berjalan. Di Q2 2022, neraca transaksi berjalan Indonesia surplus 1,1% dari PDB dan diperkirakan berlanjut di Q3 2022. Tren ini yang harus dipertahankan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Masyita Criystallin, Staf Ahli Menteri Keuangan, menyajikan Sustainability and Efforts to Rebuild the Economy. Dia memaparkan adanya perbedaan besar antara krisis tahun 2008 dan tahun 2013 dengan krisis yang saat ini berlangsung. Krisis yang terjadi saat ini memberikan banyak tekanan yang langsung mengarah ke nilai tukar.
Turki contohnya, tingkat inflasinya menembus 84% dan year to date mata uangnya sudah melemah 30% terhadap dollar AS. Kondisi Indonesia cukup baik dibandingkan negara-negara peers. Nilai tukar rupiah masih cukup baik dan Indonesia mendapat kompensasi yang signifikan dari surplus neraca perdagangan.
Dibandingkan negara-negara berkembang lain, capital outflow di Indonesia sangat rendah. Fundamental Indonesia saat ini berbeda dengan 2008 dan 2013. Sebelumnya Indonesia memang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, hal itu mesti ditebus dengan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.
Sekarang, Indonesia tidak lagi mengalami defisit karena mampu mencetak surplus di neraca perdagangan. Salah satu faktor pentingnya adalah inisiatif untuk memulai hilirisasi industri minerba sejak beberapa tahun lalu telah membuahkan hasil.
Tingkat inflasi masih terjaga di level manageable meskipun telah terjadi kenaikan bahan bakar minyak. Pemerintah menempuh bauran kebijakan dalam menghadapi tantangan-tantangan utama ekonomi saat ini. Tahun 2023, kebijakan fiskal pemerintah akan fokus pada lima aspek, yaitu kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau.
Pemerintah akan terus mempertahankan tingkat rating surat utang untuk menjaga cost of fund. Proyeksi di tahun depan, defisit fiskal diproyeksi 2,85% dari PDB.
Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group, memaparkan How Businesses WillRespond to the Global Crisis & What They Need. Sebagai pelaku usaha, dia sering ditanya pendapat mengenai kondisi ekonomi terkini.
“Kami dari pebisnis optimistis tetapi juga cautious terhadap dinamika yang berkembang. Saat ini kami dari kalangan pelaku usaha menilai bisnis di tahun 2023 akan melambat dibandingkan 2022. Tapi, itu tidak berarti akan mengarah pada resesi ekonomi. Di tahun 2023, pertumbuhan industri manufaktur diprediksi masih akan positif namun lebih rendah dari apa yang bisa dicapai di tahun 2022.
Kegiatan bisnis di Indonesia sebetulnya masih baik. Market confidence-nya masih tinggi dan fundamental makro ekonomi juga terlihat bagus, bahkan lebih baik dibandingkan dua krisis yang pernah dilewati sebelumnya. Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan mendapat benefit dari kenaikan harga komoditas di pasar global. Indonesia juga memiliki jaringan pengaman sosial dan shock absorption policy sehingga bisa menjaga tingkat permintaan dan tingkat daya beli.
“Kami berharap kebijakan subsidi ini masih diterapkan pada tahun depan. Secara umum, pasokan energi dan pangan dunia tengah volatil dan ini akan berdampak terhadap industri manufaktur di negara berkembang. Volatilitas tersebut akan berimbas pada pengurangan kapasitas ekspor karena seperti yang kita ketahui, 70% bahan baku industri berasal dari impor. Dari sisi domestik, pengusaha perlu mengantisipasi kenaikan upah tenaga kerja, terutama di industri padat karya. Industri alas kaki dan tekstil, misalnya adalah salah dua yang sudah terdampak kenaikan upah buruh,” katanya.
Dari tantangan-tantangan yang ada, pelaku usaha berharap kebijakan restrukturisasi kredit diperpanjang. Sangat sulit menjalankan usaha tanpa dukungan pendanaan dari pinjaman dari perbankan.
“Jadi kami juga perlu memikirkan ketahanan industri itu sendiri. Adopsi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu diversifikasi pasar juga perlu dilakukan. Dari semua itu, industri perlu stabilitas. Pelaku usaha perlu stimulus pemerintah agar kemampuan belanja masyarakat bisa terus terjaga. Reformasi struktural harus dilanjutkan,” ujarnya.
Selama masa pandemi, reformasi struktural dilakukan di sektor kesehatan dan digital. Hasilnya dua bidang itu menjadi the winning sector. Kalau bicara inflasi, industri manufaktur akan lebih dulu terdampak. Maka reformasi struktural juga harus dilakukan di rantai pasok (supply chain).
“Ini tidak hanya akan berdampak ke industri manufaktur, tetapi juga cost of doing business secara keseluruhan,” katanya. (Bersambung)
TONTON VIDEONYA DENGAN KLIK DI BAWAH INI:
