JAKARTA| DutaIndonesia.com – Fitur TikTok Shop dipastikan ditutup pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Namun demikian ada kemungkinan fitur ini dibuka lagi setelah ada titik temu antara pihak TikTok dengan Pemerintah terkait izin TikTok Shop sebagai e-commerce, bukan lagi social- commerce seperti yang terjadi selama ini. Yang jelas, Pemerintah perlu memperhatikan juga bahwa fitur ini telah membantu banyak UMKM di Indonesia. Artinya, penutupan TikTok Shop ada untung dan juga ada ruginya.
Mengutip detikfinance, saat menanggapi rencana penutupan TikTok Shop, pakar Bisnis sekaligus guru Besar bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menilai keputusan pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Tiktok Shop tidak gegabah. Meski demikian, dia menilai informasi yang beredar kemungkinan besar bakal berubah dan harus disempurnakan sebab dalam setiap kebijakan bisa saja pemerintah juga salah.
“Salahnya di mana? Salahnya adalah TikTok Shop sebenarnya juga mempermudah usaha UMKM. Dan yang kedua, menurut saya penutupan TikTok Shop tidak akan menghidupkan sepinya pusat-pusat grosir seperti Tanah Abang,” katanya, Selasa (3/10/2023).
Rhenald mengatakan kesimpulan ini diperolehnya sebab berbagai pusat grosir, seperti Tanah Abang, mempunyai penyebab lain hingga kawasan itu berubah menjadi sepi. Ia menilai kawasan yang sempat dijuluki sebagai ‘pasar terbesar di Asia Tenggara’ tersebut justru bakal ramai lagi jika mau berbenah.
“Semisal Tanah Abang, yang harus diperbaiki itu parkir dan sewanya harus bisa lebih murah. Model kumuh dan macet tidak akan membuat Tanah Abang menarik dikunjungi. Karena poin pentingnya adalah konsumen tentu ingin nyaman berbelanja dan berekreasi. Jadi penutupan (TikTok Shop) tidak akan menyelesaikan persoalan itu,” katanya.
“Lagipula mereka yang berjualan di pusat grosir itu sebetulnya juga orang kaya semua, bukan lagi usaha mikro. Biaya sewa mahal dan mereka sebagian sudah jualan juga di Tiktok,” ujarnya.
Rhenald mengaku paham bahwa ada segelintir isu yang masih ‘menghantui’ TikTok. Pertama, persoalan data dan algoritma. Ia melihat masyarakat turut mengeluh karena algoritma yang terkandung dalam aplikasi itu tidak diketahui.
Alhasil, muncul fenomena seperti kemunculan produk tiruan, serta istilah shadow ban yang berarti promosi sejumlah produk tak muncul di aplikasi tersebut. Adapun persoalan lainnya, adalah banjir produk impor dari negara asal TikTok di pasar dalam negeri.
“Tiba-tiba ada kesamaan produk dari kompetitor. Berarti ada yang baca data itu dan kemungkinan besar diberi pengusaha lain. Kemudian, bagaimana bisa produk-produk skincare dari luar masuk besar-besaran dengan harga murah? Padahal sudah ada produk yang dibuat orang Indonesia. Dan kalau harganya sangat murah, itu yang disebut sebagai predatory pricing,” katanya.
Menurutnya, dalam kondisi ideal, pemerintah seharusnya mendorong TikTok Shop untuk berbenah serta meluruskan sejumlah isu yang beredar terkait aplikasi tersebut. Rhenald mengatakan TikTok Shop sebenarnya bisa menjadi salah satu kanal untuk mendorong produk UMKM Indonesia agar sukses. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sampai ekspor ke luar negeri.
“Jadi pemerintah harus mencari cara agar masyarakat Indonesia tidak jadi bangsa yang terbelakang dan mundur. Karena jualan memang seperti (modelnya) itu ke depan. Ini yang harus difasilitasi,” katanya.
Harus Ditutup
Ahli ekonomi yang juga Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan sepinya pusat perbelanjaan grosir seperti Tanah Abang terjadi karena perubahan gaya hidup konsumen yang kini lebih bersifat digital. “Mereka tertarik berbelanja secara online antara lain karena lebih mudah, tidak repot, dan juga banyak (produk) yang dianggap jauh lebih murah,” katanya.
Menurutnya, perubahan gaya hidup ini tidak bisa dicegah maupun dihindari. Piter pun melihat, pemerintah seharusnya mendorong pembuatan regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dan menjaga agar persaingan usaha tetap sehat.
Meskipun demikian, dia melihat penutupan social commerce seperti TikTok Shop adalah keputusan yang tepat. Aplikasi itu dinilai berpotensi melanggar perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.
“Dengan argumentasi di atas saya berpendapat ditutupnya TikTok Shop tidak akan otomatis meningkatkan kinerja pasar offline. (Tapi) Penutupan Tiktok Shop seharusnya diikuti juga dengan penutupan social commerce lain,” katanya. (det/wis)
