JAKARTA| DutaIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun politik “keseimbangan semu”. Gaya politik Jokowi ini merangkul semua kekuatan politik sehingga akhirnya bisa mengeliminasi keberadaan oposisi. Gaya politik semacam ini kurang bagus bila dilihat dalam sistem demokrasi yang sebenarnya juga mempersyaratkan adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang. Saat ini, nyaris tidak ada oposisi sehingga terkesan pemerintahan Presiden Jokowi sangat kuat.
Politik keseimbangan semu itu ditandai oleh strategi bagi-bagi kursi di pemerintahan. Hari-hari ini tradisi politik bagi-bagi kursi menteri menjadi pembicaraan publik saat Cawapres nomor urut 2 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku ditawarkan kursi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kursi Menhan akhirnya diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika Gerindra yang semula oposisi memilih putar haluan menjadi bagian dari pendukung Pemerintah.
Awalnya, Cak Imin dalam acara Indonesia Millenial & Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023) lalu, merespons Waketum PAN Yandri Susanto yang mempertanyakan sikap Cak Imin menggaungkan narasi perubahan padahal masih berada di pemerintahan Jokowi.
Cak Imin lantas menyinggung PAN sempat menjadi partai di luar pemerintahan Jokowi. PAN semula seperti Gerindra menjadi oposisi. Bahkan, pada gelaran Pilpres dua kali berturut-turut PAN mendukung Prabowo Subianto.
“Yandri ini adalah PAN, bilang saya nggak konsisten karena koalisi Jokowi tapi idenya perubahan. PAN ini dua kali pemilu dukung Prabowo. 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi,” kata Cak Imin, dikutip dari detikcom.
Berbeda dengan PAN, PKB justru sejak Pilpres 2014 dan 2019 konsisten mendukung Presiden Jokowi. Ketum PKB itu lantas menyinggung PAN yang akhirnya mendapat jatah satu kursi menteri usai bergabung sebagai partai pro pemerintah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sekarang menjabat Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju.
“Ya saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu, lumayanlah, nggak ada hujan enggak ada angin,” ujarnya.
Saat itulah Cak Imin mengaku bahwa posisi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju sebenarnya ditawarkan kepadanya. Namun, posisi tersebut akhirnya diisi oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto setelah partai Gerindra memutuskan menjadi bagian pro-pemerintah.
“Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janjinya begitu. Jadi tiba-tiba Pak Prabowo masuk, jadi koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, koalisi ini adalah koalisi yang kembang-berkembang, flexible, sangat cair,” katanya.
Cak Imin juga memandang masih banyak pencapaian yang mesti dipertahankan ketika Koalisi Perubahan memenangkan Pilpres 2024. Seperti misalnya capaian pertumbuhan ekonomi yang baik.
“Jadi menurut saya tinggal memaknai perubahan, menurut saya, banyak hal yang bisa dipertahankan dari pemerintahan ini, misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kita bisa lihat pertumbuhannya bisa 5 persen, kalau Amin menang bisa tujuh persen, itu namanya perubahan. Yang engak benar banyak juga yang harus diubah,” tegasnya.
Respons Gerindra
Lalu bagaimana respon Gerindra soal klaim “Cak Imin menhan” itu? Gerindra memandang, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
“Mengenai masalah yang ditunjuk menhan itu, saya tidak mau banyak komentar, karena itu kan adalah prerogatif daripada presiden,” kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco dalam konferensi pers, Kamis (30/11/2023).
Dasco menjelaskan partainya masuk belakangan di pemerintahan Jokowi sehingga tak mengetahui perjanjian koalisi sebelumnya. Saat itu, partainya memutuskan bergabung usai mendapat tawaran dari Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan program kampanye di bidang pertahanan yang digadang Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 silam.
“Bahwa ketika kemudian dalam penjajakan-penjajakan ataupun dalam perjanjian-perjanjian koalisi kita waktu itu enggak tahu karena kita tidak dalam koalisi yang sama, tapi kemudian karena kami diajak untuk bergabung di pemerintahan dan ditawarkan oleh Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan program kampanye Pak Prabowo di bidang pertahanan, ya itu kita terima pada waktu itu selebihnya kita enggak ngerti,” imbuhnya.
Bagus Tapi…
Sebenarnya gaya politik Jokowi ini bagus, yang kemudian disambut oleh Prabowo. Bahkan, Prabowo memujinya. Namun masalahnya memang di akhir-akhir masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi melakukan upaya politik yang terkesan berlebihan, sehingga menimbulkan suudzon politik yang berlebihan pula.
Upaya itu, seperti mendukung pencalonan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto sebab aturannya belum memungkinkan Gibran menjadi capres atau cawapres. Dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat capres cawapres adalah minimal berusia 40 tahun. Gibran masih berusia 36 tahun.
Lalu ada seorang mahasiswa, Almas Tsabiruqqi, mengajukan gugatan judicial review atas aturan itu. Gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu kemudian dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ironisnya, Ketua MK yang memenangkan gugatan soal syarat capres cawapres itu adalah paman Gibran sendiri atau adik ipar Jokowi, yakni Hakim Anwar Usman.
Sesuai hukum, langkah ini sah-sah saja. Namun masyarakat tentu sah pula merespon dengan suudzon bahwa dalam kaitan ini sangat mungkin terjadi kongkalikong. Conflict of interest dan sejenisnya. Apalagi Anwar Usman kemudian kena sanksi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan mencopot Anwar Usman dari posisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Jokowi sendiri sekarang masih menjabat kepala negara.
Pada saat bersamaan, putra Jokowi yang lain, Kaesang Pangarep, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Maka, seakan lengkap sudah, suudzon bahwa ada upaya Jokowi untuk membangun dinasti politik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dinasti politik sah-sah saja. Wajar. Tokoh lain melakukan hal yang sama. Namun dalam masalah Gibran dan Kaesang waktunya tidak tepat. Tak heran muncul orang-orang yang sakit hati hingga mencap sebagai orde baru dan seterusnya.
Lalu apakah Prabowo-Gibran akan meneruskan gaya politik Jokowi ini bila nanti menang Pilpres 2024? Sebaiknya tidak! Prabowo harus menawarkan gaya politiknya sendiri, yang mungkin sah-sah saja mengadopsi dari sebagian gaya politik Jokowi. Prabowo harus belajar menemukan gaya politik sendiri yang ditujukan untuk membangun Indonesia yang berkemajuan dengan rakyatnya yang adil, makmur, sejahtera. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya saja.
Prabowo tidak perlu takut dengan oposisi. Tidak perlu takut dengan lawan politik. Artinya, ketidakseimbangan tentu ada, tapi harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dijaga dengan kecerdasan berpolitik. Bukan melakukan keseimbangan semu, seolah-olah seimbang, tapi sebenarnya tidak. Seolah-olah demokratis tapi sejatinya otoriter. Prabowo harus memimpin dengan gaya Prabowo, bukan Prabowo rasa Jokowi. Mengapa? Ya, karena itu yang ditunggu rakyat Indonesia sekarang. (*)
