Dulu Presiden Gus Dur mewacanakan poros Jakarta-Beijing, apa bedanya dengan sekarang?
Dalam konteks Presiden Gus Dur mewacanakan poros Jakarta-Beijing, sejatinya lebih dari itu, beliau bahkan mewacanakan poros ekonomi Jakarta-Delhi-Beijing (Indonesia-India-China) pada kunjungan bilateral ke India pada Februari 2000.
Dalam konteks saat itu kita harus memahami bahwa Indonesia masih pada rangkaian proses reformasi di mana beliau presiden pertama yang dipilih secara demokratis pasca kejatuhan Presiden Suharto di mana agenda pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas beliau melalui diplomasi ekonomi untuk menjadikan Indonesia semakin stabil secara ekonomi dan keamanan.
Upaya tersebut meliputi menumbuhkan iklim kondusif investasi, bantuan asing, perdagangan bebas, hingga perbaikan kualitas demokrasi demi memperbaiki nama baik Indonesia di mata internasional yang tentu memerlukan kolaborasi dengan pihak luar.
Sehingga dalam kaitannya pada wacanakan poros Jakarta-(Delhi)-Beijing, kebijakan Presiden Gus Dur dinilai oleh para analis sebagai upaya untuk menyeimbangkan posisi Indonesia dari tekanan serta dominasi negara-negara Barat sekaligus juga menghidupkan spirit kesadaran “Pan Asia” sebagai perwujudan perlawanan halus anti-Barat. Tentu hal ini benar-benar bertolak belakang dari kebijakan Presiden sebelumnya (Suharto) yang condong pada Barat (AS).
Dalam konteks politik luar negeri Bebas-Aktif, tentu kebijakan luar negeri Presiden Gus Dur dianggap kurang konsisten dengan adanya upaya pembentukan poros tersebut namun di satu sisi memiliki sisi positif yaitu upaya mengurangi ketergantungan dan bayang-bayang negara Barat dalam pengaruhnya pada politik, ekonomi dan keamanan Indonesia.
