MADIUN|DutaIndonesia.com – Para pedagang beras di Jawa Timur (Jatim), seperti Surabaya dan Madiun, serta Jakarta mengeluh pasokan beras dari daerah menurun. Mereka khawatir beras langka mengingat produksinya yang minim di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim. Apalagi ditambah adanya bencana alam seperti gempa bumi di Cianjur dan banjir di sejumlah daerah yang pasti akan menyerap stok beras di Bulog.
Beberapa minggu terakhir ini, pasokan beras ke Surabaya, tepatnya ke Pasar Beras Bendul Merisi, mulai melambat. Seiring melambatnya pasokan beras tersebut, harga mulai merangkan naik. Semua ini ditengarai karena produksi menurun akibat anomali cuaca beberap bulan terakhir ini.
Agus Rochmat, pedagang beras Bendul Merisi, kepada Global News dan DutaIndonesia.com, Rabu (30/11/2022), mengatakan, belakangan ini pengirimkan beras dari daerah mulai melambat. “Saya sendiri seperti biasanya menerima beras dari daerah sebanyak 1 sampai 2 ton beras. Biasanya kalau saya pesan sekarang, keesokan harinya sudah terkirim, tetapi saat ini tidak lagi. Ini saya sudah pesan seminggu lalu, tetapi hingga kini belum dikirim,” katanya.
Di saat seperti itu, malah harga ikutan naik. Di tingkat eceran untuk beras jenis Bengawan Biasa, harganya Rp 11.000 per kilogram, kini naik menjadi kisaran Rp 12.000. Cukup besar kenaikannya. Dia mengatakan, dirinya tak bisa memprediksi dengan tersendatnya pengiriman pasokan dari daerah, apa harga juga akan naik lagi. Hanya saja, seperti biasa, bila stok kosong otomatis akan naik harga beras tersebut.
Ditanya dengan akan adanya impor beras yang akan dilakukan Bulog? Tentang ini dia mengatakan, soal impor beras itu sudah tugas pemerintah. Pedagang, katanya, hanya ingin ada “ketenangan harga” saja. Jangan terlalu bergejolak. Kalau bergejolak, rugi pedagangnya.
Pedagang di Kabupaten Madiun juga mengeluh kesulitan belanja beras karena di tingkat distributor dan pedagang besar tidak ada barang. Selain itu, harga juga mengalami kenaikan. Hal tersebut dialami oleh Gunawan (62), seorang pedagang beras eceran di Pasar Barak Dempelan.
Dia mengungkapkan beberapa minggu terakhir ini kesulitan mencari beras. Bahkan mencari sampai Wonogiri pun sulit. Selain itu harga terus merangkak naik hingga Rp 400 per kilogram. Biasanya dia menjual untuk beras biasa dengan harga Rp 8.800 per kilogram. Dengan sulitnya beras dan kenaikan harga, dia menaikkan harga menjadi Rp 9.200 per kilogram. Sedangkan untuk beras wangi dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram.
“Beberapa minggu ini mencari beras sulit bahkan di Wonogiri juga sulit. Sudah begitu harganya naik lagi,” ungkap Gunawan saat ditemui wartawan Global News di kiosnya, Rabu kemarin.
Menurutnya, sulitnya mencari beras akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Hal ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk itu dia berharap stok beras dapat tersedia dan tercukupi serta harga kembali stabil.
“Kalau harga naik terus kasihan masyarakat, daya belinya jadi lemah. Saya berharap barang ada dan harga stabil. Bahkan saya mendengar harga beras akan terus naik hingga Januari 2023,” ujarnya.
Kepala Disperindagkop dan UM Kab. Madiun saat dihubungi Global News melalui Kabid. Perdagangan, Toni Eko Prasetyo, menyatakan bahwa stok pangan khususnya beras di Kabupaten Madiun aman dalam 3 bulan ke depan. Karena lumbung pangan Kabupaten Madiun terbaik ke-7 se-Jawa Timur. Selain itu, Madiun juga memproduksi beras sendiri.
“Stok beras di Kabupaten Madiun masih aman dalam 3 bulan ke depan,” jelas Toni saat dihubungi Global News Rabu kemarin.
Hal senada disampaikan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kab. Madiun, Sumanto, bahwa cadangan pangan milik Pemkab Madiun yang dikelola DKPP masih ada 43 ton. Cadangan tersebut akan digunakan apabila terjadi kedaruratan pangan, seperti bencana dan kejadian serius lainnya.
“Kalau tidak ada bencana dan tidak ada yang serius, stok beras kita aman,” ujar Sumanto.
Sesuai data di Kabupaten Madiun, lanjut Sumanto, produksi padi selama ini mengalami surplus, sehingga cadangan beras tidak ada masalah. Selain itu, kebiasaan petani di Kabupaten Madiun setelah panen, menyimpan padi hingga panen berikutnya.
“Kabupaten Madiun produksi padi masih surplus, petani juga selalu menyimpan padi hingga panen berikutnya,’’ lanjutnya.
Terkait kenaikan harga beras, Sumanto menambahkan, selagi masih dalam batas wajar tidak masalah. Dalam hal ini Pemda terus melakukan pemantauan di lapangan. “Kalau kenaikan dalam batas wajar, tidak masalah,” imbuhnya.
Soal kabar stok beras menurun, Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun menganalisa hal tersebut disebabkan musim panen di musin kemarau (MK) 2 tahun 2022 tidak serempak. Biasanya bulan Oktober panen raya. Selain itu ada organisme pengganggu tanaman (OPT) yang disinyalir meledak, seperti serangan WBC, sehingga menyebabkan stok beras berkurang.
“Tapi menurut laporan, produksi kita tetap terjaga aman. Prediksi kita masih ada surplus (padi) sekitar 300 ribu ton. Karena kegagalan panen akibat serangan WBC kurang lebih 0,5 persen,” pungkasnya.
Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta juga mengeluhkan menurunnya pasokan beras dari daerah. Karena itu mereka mendesak agar pemerintah segera merealisasikan impor beras melalui Perum Bulog.
Mereka menilai, situasi perberasan nasional sudah mengkhawatirkan lantaran pasokan menipis. Ketua Koperasi Pedagang Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC) Jakarta, Zulkifli Rasyid, menjelaskan, rata-rata harga beras medium di pasar induk terus melonjak. Dari semula kisaran Rp 8.300 per kg menjadi Rp 9.200 per kg dan mendekati HET beras medium di level konsumen sebesar Rp 9.450 per kg. Adapun kebutuhan beras keluar masuk untuk PIBC per hari sekitar 2.500-3.000 ton. Saat ini, menurut Zulkifli, pasokan yang masuk ke PIBC sudah mengalami penurunan.
“Kenapa? Karena beras dari daerah sudah tidak ada. Boleh dikatakan satu-satunya yang bisa mensuplai ke pasar induk adalah Bulog. Tapi (cadangan) di Bulog juga kurang cukup,” katanya dalam sebuah webinar yang digelar Pataka, Selasa (29/11/2022).
Menurut Zulkifli, titik kritis beras akan terjadi pada Desember 2022 hingga Februari 2023. Menurut dia, tanpa langkah konkret impor akan sangat berbahaya dan berpotensi terjadi kekosongan beras pada periode itu karena musim panen belum tiba.
“Pemerintah harus sesegera mungkin impor. Saya katakan ini sudah sangat (berbahaya). Kami yang penting ada yang mau dijual, mahal jual mahal, murah jual murah. Kalau tidak ada yang mau kami jual, bagaimana?” ujar dia.
Surplus Kok Langka?
Saat dikonfirmasi DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (30/11/2022), Ghufron Ahmad Yani, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Pertanian dan Peternakan Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Timur, membenarkan kelangkaan beras di daerah tersebut. Karena itu wajar bila pedagang menjerit mengingat tidak ada beras yang akan mereka jual.
Di sisi lain dia juga heran sebab ada data Menteri Pertanian (Mentan) menyebutkan bahwa Indonesia surplus beras. Ghufron Ahmad Yani pun mengkritik data Mentan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Sementara Kementan (Kementerian Pertanian) menyampaikan bahwa ada surplus 6 juta ton hingga akhir tahun 2022, yang benar yang mana ini? Koordinasi antar- lembaga sepertinya menjadi sesuatu yang sangat mahal di negeri ini. Jadi tidak pernah ketemu, sehingga ujung-unjungnya yang mengemuka adalah impor, yang secara otomatis akan berdampak pada psikologi harga gabah, di saat petani sedang memasuki musim tanam dan lagi-lagi yang dirugikan adalah petani. Kalau semua berpihak kepada petani seharusnya yang mengemuka adalah pemerintah akan membeli gabah petani secara besar-besaran sehingga petani pun happy,” katanya.
Ghufron menegaskan, bahwa negara harus memastikan soal pangan aman, apa pun keadaannya. Apalagi saat ini sedang memasuki musim-musim kritis terkait dengan cuaca yang sangat ekstrem.
“Kepastian keamanan pangan harus mengutamakan serapan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh petani-petani kita sendiri. Paradigma ketahanan pangan harus dinaikkan menjadi kedaulatan pangan, artinya seluruh stakeholder pangan negara harus senapas dalam mendorong, mendukung, mengeducate dan melindungi kepentingan petani kita kerena merekalah pahlawan kehidupan bangsa, bukan sebaliknya dengan bermain hitungan kapital semata,” kata Ghufron Ahmad Yani kepada DutaIndonesia.com dan Global News.
Bagaimana dengan impor beras? Menurut dia, importasi dilakukan seharusnya sebagai langkah the last opsional setelah serapan produksi petani dalam negeri, tapi sayangnya kondisi ini terbalik. Dia pun mengungkap fakta, dari 1 juta ton yang ditugaskan kepada Bulog justru 500 ribu ton alokasi dalam negeri tidak bisa dilakukan.
PW LPPNU Jatim, kata dia, meminta supaya dilakukan sergab produksi dalam negeri terlebih dahulu mengacu dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa kita surplus beras. Apalagi Indonesia baru saja menerima penghargaan IRRI.
“Jadi malulah kita kalau impor, jika ternyata di lapangan tidak ada barangnya ya monggo dipanggil Menteri Pertanian (Mentan), dan mengapa tidak ada barangnya? Semua harus bergerak membuka hal ini,” ujarnya.
Yani menegaskan ke depan hendaknya yang mengisi Bulog adalah kelompok tani, Gapoktan, KUD, BUMDes yang sudah terdaftar dalam Simluhtan. Sehingga akan diperoleh data yang valid tentang jumlah tanam, potensi panen, dan harga bisa langsung diakses oleh petani. “Jadi, pertama, libatkan petani. Kedua, soal komunikasi antar lembaga yang mahal di negeri ini. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dan yang jadi korban adalah petani. Ironisnya selalu ada yang tertawa di balik kondisi seperti ini,” katanya.
Dilema Impor
Pakar Pertanian IPB University, Yusman Syaukat, dalam webinar Pataka juga menyebut senada. Dilema impor beras di tengah klaim surplus produksi beras nasional dinilai menjadi kemunduran kebijakan pangan Indonesia. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak memiliki perencanaan dan antisipasi yang tepat untuk memitigasi berbagai risiko pangan yang terjadi.
“Jadi, kalau kita sekarang kekurangan pangan (beras) dan cari solusinya sekarang, sungguh suatu kemunduran. Mestinya itu diantisipasi sebelumnya, apalagi penduduk kita tidak sedikit,” katanya.
Dia menuturkan, masalah dilema impor beras sudah terjadi berulang kali. Perbedaan klaim antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian tidak dapat diatasi dari tahun ke tahun. “Tahun ini kejadian, tahun depan kejadian lagi, dan seterusnya. Tidak ada solusi dari masalah. Ini klasik. Mestinya jangan sampai berulang kali pada periode berikutnya,” ujarnya.
Yusman mengatakan, cadangan beras nasional hingga akhir Juni 2022 berdasarkan survei BPS mencapai 9,17 juta ton dengan 6 juta ton di antaranya berbentuk gabah. Di satu sisi, Indonesia memiliki tanah yang subur bahkan dapat melakukan penanaman hingga tiga kali dalam setahun.
Hanya saja, situasi nasional yang dinilai aman belum tentu terlepas dari persoalan pangan di tingkat yang lebih kecil, dari provinsi hingga kabupatan/kota. Namun opsi impor yang dilakukan juga bukan perkara mudah. Sebab membutuhkan waktu dan mencari negara terdekat yang memiliki stok sisa beras yang dapat diekspor.
“Kebijakan pangan jangka pangan harus dibangun setelah adanya Badan Pangan Nasional. Sekarang seolah-olah tidak bermasalah, tapi bermasalah. Selalu begitu saja,” ujar dia.
Sebelumnya Budi Waseso Direktur Utama Perum Bulog mengatakan pihaknya ditugaskan untuk melakukan impor beras oleh negara untuk mengamankan stok beras yang saat ini di angka 594 ribu ton. “Ini sudah ada keputusan Rakortas, dan keputusan Rakortas itu semua menteri yang terkait sudah memberikan keputusan. Bulog itu hanya melaksanakan dari perintah, penugasan,” kata Budi Waseso di Gedung DPR Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Melansir Antara, Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan, bahwa dalam rakortas itu (Rapat Koordinasi Terbatas) Bulog ditugaskan untuk mengamankan stok beras untuk kebutuhan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar untuk intervensi harga, serta untuk kebutuhan kejadian luar biasa seperti penanganan bencana atau bantuan sosial.
Buwas menyebut keputusan dalam Rakortas mengamanatkan agar Bulog menyerap stok beras dalam negeri sebanyak 500 ribu ton yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian, dan 500 ribu ton pengadaan dari luar negeri.
Namun pengadaan beras dari dalam negeri tidak bisa dilakukan karena tidak tersedianya beras untuk dibeli oleh Bulog. Sehingga saat ini Bulog baru mengamankan 500 ribu ton beras komersil dari luar negeri yang sewaktu-waktu bisa diimpor ke Indonesia.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, memaparkan laporan dari Bulog yang tidak dapat menyerap beras sesuai dengan yang diinformasikan oleh Kementerian Pertanian karena tidak adanya pasokan di lapangan.
“Contoh laporan Pak Buwas, yang pertama PT Abadi Langgeng Gemilang Jember, memiliki stok 7 ribu ton dari informasi kesiapan stok atau target sesuai data Kementerian Pertanian sebesar 100 ribu ton. Dari stok tersebut dibuatkan kontrak pengadaan 7 ribu ton untuk Bulog. Coba jelaskan sama saya, kalau masih ada stok 100 ribu ton pasti 100 ribu tonnya Pak Buwas ambil,” kata Arief.
Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian data yang dilaporkan oleh Kementerian Pertanian dengan fakta di lapangan. PT Pilar Menara Mas Malang dilaporkan oleh Bulog hanya memiliki stok 260 ton, dari informasi yang disampaikan Kementerian Pertanian terdapat stok beras 20 ribu ton. Bulog tidak mengadakan kontrak pembelian beras tersebut.
Arief menegaskan bahwa saat ini stok Bulog sudah menipis dan bisa berpotensi berkurang menjadi 300 ribu ton karena akan digunakan untuk operasi pasar pada satu setengah bulan ke depan.
Apabila stok semakin menipis, Arief mengatakan dampaknya akan berbahaya karena negara tidak memiliki cadangan pangan apabila terjadi suatu bencana.
Selain itu juga harga beras akan melonjak naik karena tidak ada operasi pasar dari Bulog. Arief menekankan bahwa beras merupakan komoditas penyumbang inflasi pangan paling tinggi yang bisa berdampak pada inflasi nasional.
Solusi satu-satunya, lanjut Arief, Bulog harus melakukan top up atau penambahan stok beras dengan cara apapun, baik itu melalui penyerapan beras dalam negeri maupun dari luar negeri. “Saya meyakini, kalau seperti ini kita harus top up stok Bulog. Kalau kita bicara ketersediaan, dari mana pun top up stok Bulog. Saya tidak harus impor atau lokal, tapi saya lebih senang kalau beras petani Indonesia yang dibeli,” katanya. (her/fan/gas/ant)
