JAKARTA|DutaIndonesia.com- Sejumlah ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia membahas persiapan Muktamar ke-34 secara daring via zoom, Kamis 2 Desember 2021. Mereka membahas waktu penyelenggaraan muktamar yang menjadi polemik akhir-akhir ini, apakah dimajukan tanggal 17 Desember 2021 atau 31 Januari 2022.
Banyak PWNU memilih menggelar Muktamar dimajukan tanggal 17 Desember 2021, apalagi panitia lokal di Lampung Tengah termasuk tuan rumah disebut-sebut siap menggelar muktamar pada tanggal yang dimajukan tersebut.
Polemik tanggal Muktamar disebut-sebut karena perebutan posisi ketua umum PBNU. Pasalnya, ada kubu-kubuan yang takut calon ketua umum atau caketum-nya kalah. Tarik menarik itu khususnya terjadi di PBNU.
Usai mengikuti acara pertemuan virtual PWNU se-Indonesia tersebut, salah seorang Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengkritik kepengurusan PBNU. Kepengurusan PBNU saat ini, kata dia, sejatinya bukanlah mandataris Muktamar sebab mandataris Muktamar telah berakhir sejak pertengahan tahun 2020 lalu.
“Kalau ada yang ngomong Mandataris Muktamar, itu kekeliruan yang perlu dikoreksi. Yang benar kepengurusan perpanjangan yang diputuskan Konbes (konferensi besar) PBNU. Mandataris Muktamar telah habis masa jabatannya,” kata Gus Ipul menanggapi sejumlah pihak yang mempertanyakan keabsahan mandataris Muktamar. Padahal sesuai AD/ART organisasi, jabatan tertinggi di NU adalah jajaran Syuriah yang dalam hal ini dikomandani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
“Ingat mandataris Muktamar Jombang berakhir tahun 2020. Kepengurusan sekarang itu perpanjangan karena PBNU gagal menggelar Muktamar 2020,” kata Gus Ipul.
Sebelumnya Gus Ipul juga mengatakan kepengurusan PBNU secara resmi berakhir pada 25 Desember 2021. Sehingga, menurutnya, Muktamar NU harus digelar sebelum 25 Desember 2021.
“Sesuai hasil Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, muktamar digelar tanggal 23-25 Desember 2021, sehingga masa kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.
Sekadar diketahui, kepengurusan PBNU hasil Muktamar Jombang harusnya berakhir pada Oktober 2020. Namun karena pandemi, Munas dan Konbes Alim Ulama tahun 2020 memutuskan untuk memundurkan Muktamar pada Oktober 2021.
Dengan pengunduran ini, artinya kepengurusan PBNU hasil Muktamar juga berakhir dan Konbes NU memutuskan untuk memperpanjang kepengurusan. Artinya kepengurusan yang sekarang merupakan mandataris Konbes NU.
Setelah diundur hingga Oktober 2021, lagi-lagi PBNU tidak siap menggelar Muktamar dan hasil Munas-Konbes memundurkan lagi Muktamar hingga 23-25 Desember 2021.Namun, hingga kini PBNU belum memutuskan apakah akan jadi menggelar muktamar atau tidak. Apalagi pemerintah sudah memastikan akan menerapkan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. “Ada yang ingin menunda-nunda Muktamar,” kata Gus Ipul, seperti dikutip dari ngopibareng.id.
