NAGOYA|DutaIndonesia.com – Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 di Lampung batal digelar pada 23-25 Desember 2021 setelah Pemerintah memutuskan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia menjelang liburan Natal dan tahun baru (Nataru).
Silang sengkarut terjadi terkait apakah Muktamar NU dimajukan atau diundur sampai akhir Januari 2022. Polemik ini semakin membelah kubu-kubuan di antara kandidat yang terpolarisasi pada dua kelompok besar, yaitu petahana KH Said Aqil Siroj (SAS) dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Kelompok SAS disebut menginginkan Muktamar diundur pada akhir Januari 2022 agar sesuai dengan momen Harlah NU. Sementara kelompok Gus Yahya menginginkan Muktamar dipercepat pada tanggal 17-19 Desember sebelum berlakunya PPKM. Namun, empat orang yang akan memutuskan masalah itu, yaitu Rais Am, Katib Am, Ketum dan Sekjen, dinilai sudah pula diasosiasikan menjadi bagian dua kelompok calon ketum tersebut sehingga seakan sulit ditemukan solusinya.
Mantan Ketua PCI NU Jepang, Dr H Miftakhul Huda, M.Sc, yang juga Asistant Professor di Nagoya University, Jepang, melihat, prokontra soal Muktamar NU itu biasa. Beda pendapat juga lumrah di kalangan NU. Namun, masalah maju atau ditundanya Muktamar harus dilihat secara objektif juga sesuai kondisinya.
“Kalau menurut saya perbedaan itu biasa, tinggal lihat objektif saja dari berbagai sisi. Misalnya, pertama, prosedural sesuai AD-ART dalam memutuskannya soal waktu pelaksanaan Muktamar. Kedua, objektif melihat kondisi penanganan Covid-19. Ketiga, mengikuti petunjuk atau nasihat kiai khos atau Majelis Tahkim,” katanya kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu 24 November 2021.
PCI NU atau NU internasional sendiri belum memberikan usulan resmi soal waktu pelaksanaan muktamar ini. Meski demikian Miftakhul Huda berharap agar polemik ini sekadar dinamika yang sehat saja di antara warga nahdliyin yang bergembira menyambut muktamar. “Jadi bukan persaingan tidak sehat yang menjurus kampanye hitam sehingga menyakiti para kontestan maupun para penggembira masing-masing kandidat,” kata ahli teknologi nano lulusan Jepang asal Pekalongan Jawa Tengah ini.
Miftakhul Huda menegaskan bahwa maju atau mundurnya pelaksanaan muktamar NU tidak akan berpengaruh pada calon ketua umum PBNU. Pasalnya, jadi tidaknya seseorang sebagai ketum PBNU sudah ditakdirkan. “Insya Allah yang bakal jadi calon sudah diputuskan oleh Allah SWT,” ujarnya. Hal ini menjawab isu bahwa mundurnya pelaksanaan muktamar membuat para penguasa politik maupun kapital bisa lebih intens menggalang dukungan untuk calon yang didukungnya. Miftakhul Huda juga wanti-wanti agar Pemerintah dan pihak lain tidak ikut campur dalam Muktamar NU.
“Yang paling penting itu, pemilihan ketum ini dilaksanakan secara guyub rukun, tidak saling kampanye hitam maupun menjatuhkan dan sesuai prosedur yang ada. Kita perlu wanti-wanti juga pemerintah jangan ikut campur. Mendukung atau memuluskan salah satu kandidat. Kalau itu ada gejala akan terjadi, ini perlu dicegah. Mereka (pelaku intervensi) perlu diajak ngopi. Baik yang memberi dan diberi (politik uang misalnya) perlu diajak ngopi dan ditanya siapa yang menyuruhnya,” katanya sambil bercanda.
