JAKARTA|DutaIndonesia.com – Plt Kabiro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, membantah tuduhan pihaknya ikut campur dalam urusan Muktamar NU di Lampung. Khususnya tudingan pihak PWNU Lampung yang mengatakan oknum Kemenag memborong hotel yang tersebar di Bandar Lampung bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Muktamar NU ke-34 di kota tersebut pada 23-25 Desember 2021.
“Itu tidak benar sama sekali,” kata Thobib dalam keterangan resminya kemarin.
Thobib menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dan mengecek kabar tersebut ke Kantor Wilayah Kemenag Lampung. Kemenag Lampung, kata dia, tidak memesan kamar-kamar tersebut. Sama halnya dengan Kemenag pusat di Jakarta. “Demikian juga Kemenag pusat tidak [memborong kamar hotel], karena penggunaan uang negara ada mekanismenya,” kata Thobib.
Seperti diberitakan sebelumnya Situasi “panas” terjadi menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung. Saling dukung kandidat calon ketua umum PBNU dilakukan sejumlah pihak dengan sangat vulgar. PWNU Lampung misalnya membeberkan soal adanya dugaan Kementerian Agama memborong hunian Hotel di Lampung jelang Muktamar ke-34 NU pada Desember nanti. Muhammad Irfandi selaku Ketua PWNU Lampung menyatakan kekecewaannya atas hal tersebut.
Tokoh muda NU dari Indonesia Timur Abdul Hamid Rahayaan mengingatkan kepada pihak-pihak luar agar tidak mencampuri urusan pelaksanaan Muktamar NU yang akan digelar pada 23-25 Desember mendatang di Provinsi Lampung.
Seperti diduga ada pihak luar yang sengaja melakukan intervensi untuk memenangkan salah satu calon Ketua Umum PBNU, dugaan keterlibatan pemerintah tersebut, yang terendus lewat aksi oknum yang mengatasnamakan dari Kementerian Agama yang dengan serempak memborong seluruh hotel di sekitar arena Muktamar.
“Tentu upaya tersebut merupakan strategi untuk memenangkan salah satu calon Ketua Umum PBNU,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Dikatakannya, jika memang cara itu dilakukan oleh pejabat negara, tentu kepala negara harus menjelaskan peristiwa ini kepada publik, apakah dilakukan atas perintahnya, ataukah datang dari inisiatif pribadi Menteri Agama.
“Kalau hal tersebut menjadi inisiatif pribadi staf dan Menteri Agama, maka tentu hal ini sangat memalukan, sikap Menteri Agama dan bawahannya yang memborong kamar hotel untuk kepentingan Muktamar merupakan bentuk pelanggaran etik dan moral,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, patut dipertanyakan dari mana anggaran tersebut bersumber, apakah dari Kementerian Agama atau yang lainnya, harus diperjelas maksud dan tujuan Kementerian Agama hingga ikut campur dalam urusan Muktamar NU.
“Inilah yang dimaksud dengan intervensi pemerintah tehadap urusan internal Nahdlatul Ulama,” terang Hamid.
Hamid pun menghimbau kapada seluruh ulama, para kiai, Ketua Wilayah dan Ketua Cabang NU di seluruh Indonesia agar waspada karena ada indikasi kuat adanya upaya untuk menguasai NU dengan cara kotor atau menghalalkan segala cara. “Saya minta kepada PBNU untuk mengambil langkah jika memang benar terjadi yang demikian, alangkah baiknya Muktamar ditunda pelaksanaannya sampai Maret 2022 agar tidak memberikan ruang kepada mereka yang ingin menang dengan cara kotor. Atau muktamar tetap dilaksanakan dengan catatan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dipilih oleh AHWA untuk menghindari permainan kotor pada saat Muktamar nanti,” tegasnya.
Apalagi, saat ini pandemi masih belum berakhir, tentu harus menjadi pertimbangan sendiri. Dan jika praktek kotor dibiarkan dalam pelaksanaan muktamar maka akan merusak perjalanan NU. Ke depan warga NU tidak percaya dengan kepemimpinan yang didapatkan dengan cara curang dan kotor, akan muncul pengurus NU tandingan atau dilakukan Muktamar luar biasa bahkan bisa muncul pengurus NU luar Jawa.
“Untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi, maka para ulama dan kiai segera mengambil langkah penyelamatan NU sehingga menghindari kehancuran pada tubuh NU,” pungkasnya.
Abdul Hamid berharap, Muktamar NU adem ayem, dan khusus meminta kepada presiden agar menginstruksikan kepada seluruh jajaranya untuk tidak ikut-ikutan mencampuri urusan internal NU, dan terkhusus kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan agar lebih fokus menyelesaikan masalah PCR daripada mencampuri urusan Muktamar NU.
“Nama anda saat ini cukup populer dalam rangka memenangkan salah satu kandidat calon Ketua Umum PBNU, bila hal ini benar maka anda harus siap berhadapan dengan seluruh aktivis dan warga NU karena anda dianggap perusak NU,” tutup Hamid. (wis/rls)
