Kompolnas: Khilafatul Muslimin Takkan Pernah Eksis dan Tak Relevan dengan NKRI

oleh

JAKARTA|DutaIndonesia.com- Komisioner Kompolnas RI Muhammad Dawam mengatakan bahwa upaya penertiban bagi perkumpulan dan ormas di Indonesia baik dari aspek administrasi maupun aktivitasnya memang terasa perlu untuk ditata dengan presisi sesuai prinsip dasar kelembagaan perkumpulan maupun ke-Ormasannya. Demikian dikatakannya usai sebuah diskusi kepada DutaIndonesia.com di Jakarta, Kamis (16/7/2022).

Menurut Gus Dawam, sapaan akrabnya, ideologi dan gerakan kelompok perkumpulan dan Ormas di Indonesia harus sesuai dengan jiwa ke-Indonesiaan.

“Hemat kami, Polri dalam melakukan tindakan penegakan hukum semisal terhadap kelompok dan jaringan Khilafatul Muslimin ini adalah dalam rangka menertibkan untuk menuju tertib sosial dan tertib bernegara baik dari aspek ideologi maupun gerakannya,” tegasnya.

Gus Dawam pun menghimbau kepada seluruh elemen Khilafatul Muslimin untuk terus melestarikan kesepakatan pendiri bangsa sebagai kesepakatan yang sudah final pendirian negara, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia ini dalam setiap gerakannya. 

“Sistem lain yang mencoba merubah kesepakatan final, sebaiknya dan bahkan seharusnya sampai kapanpun harus ditolak,” tegasnya lagi.

Disamping itu, katanya, khilafatul Muslimin tidak memiliki relevansi dalam kebangsaan Indonesia, juga hal tersebut menciderai kesepakatan pendiri bangsa dalam konsep Darul ‘Ahdi Was Syahadah, atau Darul Mitsaaq; Negara atas Dasar Perjanjian dan Persaksian yang sudah final berupa Indonesia, yakni: Eksistensi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD NRI 1945. 

“Sistem apapun yang menolak kesepakatan awal, tidak boleh berkembang biak dan wajib untuk ditolak,” jelas Gus Dawam.

Menurutnya, konsep yang diusung Khilafatul Muslimin dan kelompok sejenisnya apabila benar dalam upaya untuk mengganti Pancasila dengan berbagai varian gerakannya harus ditindak sampai ke akar-akarnya.

“Hemat saya, tindakan hukum oleh aparat Kepolisian adalah dalam rangka merawat tenun ke-Indonesiaan dan sekaligus merapikan apapun bentuk sistem yang berbeda dengan sistem yang telah disepakati bersama. Ketika mendengar kabar bahwa ada indikasi pendanaan yang dihimpun dalam operasi kegiatan Khilafatul Muslimin yang begitu massif, maka langkah aparat penegak hukum kita untuk tegaknya jaminan tertib sosial dan keamanan dalam negeri adalah langkah yang sudah tepat,” ungkap Gus Dawam

Ia pun menyarankan kepada Khilafatul Muslimin agar kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, sebab gerakan ataupun konsep pendirian negara dengan sistem lain, yang barangkali dicita-citakan jaringan NII dan Khilafatul Muslimin, tidak akan pernah eksis dan tidak akan pernah relevan di Indonesia. (hud)

No More Posts Available.

No more pages to load.