KYIV| DutaIndonesia.com – Warga Ukraina sudah tahu soal proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prabowo Subianto, pada acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit di Singapura, Sabtu (3/6/2023). Namun Ukraina menanggapi dingin proposal Prabowo tersebut sebab sulit mereka terima mengingat Rusia sudah menginvasi Ukraina.
Pepi Aprianti Utami, warga negara Indonesia yang tinggal di ibukota Kyiv dan bekerja di Radio Ukraina mengaku sudah tahu proposal Prabowo tersebut. Dia juga yakin bahwa maksud Menhan Prabowo baik untuk perdamaian. Namun sayang waktunya tidak tepat.
“Saya sudah menanggapi di post juga. Saya yakin maksudnya Pak Prabowo itu baik, tapi waktunya tidak tepat. Bisa dibilang kedaluwarsa karena situsi sekarang itu sudah sangat berbeda. Selain itu juga tidak spesifik proposal perdamaiannya. Saya sudah baca artikelnya dan memang ternyata itu proposal standar tidak sesuai dengan situasi di Ukraina. Orang-orang di sini juga menanggapi proposal Pak Prabowo sangat negatif. Sayang,” kata Pepi Aprianti Utami kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (7/6/2023) siang.
Dia mengatakan, Ukraina sudah diinvasi oleh Rusia. Negeri Beruang Merah itu melakukan agresi militer skala besar di mana Rusia sudah menganeksasi wilayah Ukraina. Bahkan telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Ukraina. “Rusia melakukan deportasi ilegal dan genosida, juga ecosida (pemusnahan sumber daya dan ekosistem, Red.),” ujarnya.
Dalam kondisi itu, kata dia, proposal yang diajukan oleh Menhan Prabowo menjadi terdengar absurd di telinga orang Ukraina dan negara partner. Dia menjelaskan bahwa di proposal itu setidaknya ada dua point yang mendukung agresor, yaitu DMZ atau zona demiliterisasi dan referendum.
“Dan juga negosiasi mustahil dilakukan selama Rusia masih ada di dalam wilayah Ukraina. Kalau Rusia sudah menarik pasukannya mundur ke batas yang diakui oleh negara-negara di PBB baru negosiasi bisa dilakukan. Proposal Pak Prabowo itu mungkin masih terdengar wajar kalau diajukan waktu sebelum Rusia menginvasi Ukraina,” katanya.
Rusia sejauh ini masih melakukan serangan udara ke wilayah Ukraina. Namun karena Ukraina sudah mempunyai sistem anti- “air defense” yang canggih sehingga sekarang ratio menghalau rudal Rusia cukup tinggi mencapai sekitar 80-90%.
“Saya sendiri masih beraktivitas seperti biasa sih, meskipun beberapa hari kemarin digempur serangan udara oleh Rusia. Ya, mungkin karena Ukraina sudah punya sistem anti air defense yang canggih kali ya, sekarang ratio menghalau rudalnya tinggi sekitar 80-90%. Oh ya, kemarin malam itu bahkan 100%,” katanya.
Untuk Ukraina, kata Pepi yang baru saja membaca buku “War Chronicles Ukraine”, mengusir Rusia dari Ukraina juga termasuk upaya perdamaian. Sebab untuk berdamai sepertinya mustahil karena Rusia sudah melakukan banyak kejahatan kemanusiaan.
Maka Ukraina bersikeras akan memproses secara hukum. Tapi kalau untuk negosiasi itu masih terbuka lebar. Namun ya sayangnya Rusia masih tidak mau. Bahkan Selasa (6/6/2023) pagi saja Rusia malah melakukan kejahatan lagi dengan meledakkan bendungan di Nova Khakovka.
“Banyak desa yang tenggelam, semakin lama semakin naik kan airnya. Proses evakuasi juga sudah dilakukan, tapi belum tahu apa ada korban jiwa atau tidak. Yang pasti banyak yang kehilangan tempat tinggal,” kata Pepi sambil membagikan link berita dari The Kyiv Independent berjudul Russian forces destroy Kakhovka dam, triggering humanitarian disaster. Dalam video yang menyertai berita itu terlihat bendungan yang juga menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air Kakhovka yang hancur di Oblast Kherson.
Sebelumnya, Menhan Prabowo menyampaikan saran rencana perdamaian Ukraina-Rusia pada acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit di Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Prabowo punya lima saran, yakni gencatan senjata, saling mundur 15 km, membentuk pasukan pemantau dan menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi, pasukan pemantau terdiri dari negara-negara yang disepakati kedua pihak, dan melakukan referendum. “Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih,” kata Prabowo, seperti dilansir AFP.
Sama dengan yang disampaikan Pepi Aprianti Utami, Duta Besar Ukraina untuk RI, Vasyl Hamianin, sebelumnya juga menyatakan bahwa referendum mustahil dilakukan Ukraina lantaran wilayah tersebut sudah diakui dunia sebagai wilayah Ukraina. Bukan wilayah Rusia.
“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana. Setelah Federasi Rusia melancarkan agresinya, Rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB,” kata Vasyul Hamianin dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6/2023).
Namun Ukraina memaklumi saran dari Indonesia dengan pemahaman bahwa Indonesia memang punya pengalaman sejarah semacam itu. Namun untuk Ukraina, wilayah-wilayah yang kini diduduki tentara Rusia menjadi palagan pelanggaran kemanusiaan. Solusinya bukan referendum, tapi penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.
“Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu,” kata Vasyl Hamianin. (gas)
