NIJMEGEN|DutaIndonesia.com – Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Belanda– dan juga PCI NU di negara lain (PCI NU Internasional, Red.)– siap mengawal penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Muktamar NU digelar di tiga tempat di Lampung pada 23-25 Desember 2021. PCI NU yang selama ini dikenal kritis ingin agar marwah NU dipertahankan sesuai kehendak para kiai pendirinya agar ormas Islam terbesar di Indonesia ini terjaga martabatnya.
“Sebagai bagian dari Nahdliyyin kami (PCI NU) berharap Muktamar bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik termasuk terpilihnya ketum PBNU dari kader terbaik. Pendeknya waktu persiapan pelaksanaan Muktamar memungkinkan pihak lain ‘bermain’ dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan. Ini yang harus diwaspadai,” kata Ketua PCI NU Belanda, Ahmad Afnan Anshori, kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu 17 November 2021.
Selain memimpin PCI NU Belanda, Ahmad Afnan Anshori yang asal Jombang Jawa Timur ini sekarang menempuh pendidikan doktor jurusan Religious Studies di Radboud Universiteit Nijmegen, Belanda. Saat ini Ahmad fokus riset dengan tajuk “Religious Approaches to Ecological Conservation in Indonesia: Correlating Beliefs and Practice in Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah” di universitas tersebut.
Menjelang Muktamar ke-34 NU di Lampung, sekarang banyak kalangan “bermain” untuk menggolkan orangnya agar bisa menjadi ketua umum PBNU. Mereka yang bermain selain politisi, juga pejabat hingga pengusaha. Saat ini, dua kandidat calon kuat ketua umum PBNU adalah KH Said Aqil Siroj (Kiai Said) yang merupakan petahana dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang sekarang menjabat Katib Aam PBNU. Sejumlah parpol dinilai ikut menggelindingkan isu calon ketua umum antara lain PKB dan Partai Demokrat.
Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution misalnya mengusulkan Jusuf Kalla (JK) sebagai Calon Ketum PBNU. Hal itu mendapat kritik dari PKB. Politikus PKB Luqman Hakim menyarankan agar Demokrat mengangkat JK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saja bukan Ketum PBNU.
“Nah, kalau ada elite Partai Demokrat yang ngebet menjadikan Pak JK sebagai ketua umum (PBNU), saran saya agar lebih mudah terwujud, jadikanlah Pak JK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” ujar Luqman Hakim. Tokoh muda NU dari Indonesia Timur, Abdul Hamid Rahayaan, sebelumnya juga sempat mengingatkan kepada pihak-pihak luar NU agar tidak mencampuri urusan Muktamar NU.
Melihat situasi yang memanas itu, kata Ahmad Afnan, PCI NU akan menjadi bagian dari kekuatan kontrol dan penyeimbang agar Muktamar berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Dia juga berharap agar pemilihan ketum dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
“Syukur-syukur pemilihan ketua umum PBNU bisa ditempuh dengan mekanisme musyawarah mufakat. Meskipun punya hak suara, kami tidak ingin terlibat upaya dukung mendukung yang membabi buta. Jadi saat ini kami wait and see untuk melihat visi, misi, dan program kerja para calon. Intinya kami ingin Muktamar berlangsung dengan riang gembira dan damai,” katanya.
Dia menegaskan, seharusnya tidak ada kubu-kubuan di Muktamar NU. Tidak perlu ada aksi dukung-mendukung yang menyisakan luka dan dendam. “Sekali lagi, ini pemilihan ketum PBNU, bukan Pilpres. Semoga panasnya suhu hanya menjelang pelaksanaan Muktamar saja dan adem lagi saat pelaksanaan dan pasca Muktamar,” katanya.
Saat ditanya soal figur para kandidat, Ahmad Afnan Anshori menolak memberi komentar. “Saya no comment soal ini. Biar Muktamirin yang menentukan. Saya percaya mereka tahu siapa yang terbaik saat ini untuk memimpin NU dengan kompleksitas tantangan yang akan dihadapi. Siapa saja boleh menyampaikan pendapat tentang nama calon,” katanya.
Ahmad Afnan Anshori juga menegaskan bahwa NU harus independen lepas dari ketergantungan pihak lain. Misalnya dari aspek pembiayaan organisasi. Termasuk anggaran Muktamar. Saat ini dari aspek pembiayaan perlu kemandirian. Ini sudah dilakukan dengan program Koin Muktamar. Semoga dana yang terkumpul cukup signifikan sehingga mampu menutup pembiayaan pelaksanaan muktamar nanti. Jika tidak, dikhawatirkan ada pihak lain yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan “bantuan”. Tentu saja tidak ada yang gratis, bukan?” katanya.
Sementara dari aspek kontrol, kata dia, telah dibentuk Majlis Tahkim. “Kita berharap para ulama sepuh yang ada dan duduk di sana benar-benar mampu bersikap netral dan mampu mengawal Muktamar dengan menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah. Kita harus selalu ingat bahwa ini pemilihan ketua PBNU bukan Pilpres,” katanya.
Dia pun melihat situasi panas menjelang Muktamar NU memang sedikit terkait Pilpres. Karena itu, para politisi pun ikut nimbrung di arena ini sebab NU sangat seksi bagi kepentingan politik mereka sebab NU ormas Islam dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia . “Betul. Apalagi jika kita kaitkan dengan agenda 2024,” katanya.
