PAMEKASAN| DutaIndonesia.com – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif sebesar 32% impor barang asal Indonesia membuat pengusaha di Jawa Timur (Jatim) cemas. Termasuk kalangan UKM-UMKM. Meski Trump sendiri akhirnya menunda kebijakan tersebut selama 90 hari, para pengusaha mengeluhkan akibat kenaikan tarif impor tersebut.
Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah mengirim tim negosiasi terdiri atas enam orang, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, ke AS. Tujuannya agar tarif impor bisa turun.
Menghadapi ketidakpastian itu, pengusaha ekspor-impor di Jatim mulai mengeluhkan kebijakan Trump tersebut. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Drs Abd. Fatah MSi mengakui adanya keluhan dari UKM atau UMKM di bawah binaan Dinas Kelautan yang mengalami masalah dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat itu, yakni pelaku usaha tambak udang.
Dia mengatakan para pelaku usaha tambak udang itu selama ini relatif mandiri, tanpa terlalu banyak mendapat intervensi dari pihak Dinas Perikanan. Mereka tidak mengekspor langsung namun menyediakan bahan baku udang, sedang yang mengekspor adalah kalangan pengusaha.
Keluhan pasti sudah ada. Di antaranya usaha udang, tapi kan mereka bergerak tanpa dibina oleh kita karena dianggap mandiri oleh kita. Kalau udang eksporternya tidak langsung oleh petambak, tapi pengusaha. Bahan bakunya saja dari tambak udang, sementara pelaku ekspornya adalah mereka pengusaha yang bergerak di bidang ekspor itu, katanya kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (16/4/2025).
Dia mengaku telah menerima keluhan dari para pelaku usaha tambak udang itu. Keluhannya berupa pembatasan produksi dari pihak eksporter, karena ada perintah untuk tidak menabur benih terlebih dulu, karena adanya kebijakan dari Amerika Serikat. Dia menegaskan rata- rata ekspor udang dari Pamekasan memang ke Amerika Serikat. Sehingga para pelaku tambak udang itu juga harus istirahat standby sambil menunggu informasi lebih lanjut.
Bulan puasa kemarin masih ada panen dekat Lebaran, setelah itu ada informasi seperti itu (kebijakan Trump). Keluhan itu bisa bersifat biasa saja, namun bisa menjadi pemikiran memberatkan mereka, kalau misalnya dalam jangka waktu yang sangat panjang, mereka bertanya apa yang akan digarap ke depan. Mereka juga akan memikirkan modal usahanya dari kanan kiri, ungkapnya.
Selain ekspor udang, Fatah mengaku belum mendapatkan adanya keluhan pada bidang lain dari Bidang Pengolahan Disperindag sebagai bidang yang menangani pembinaan dari ekspor tersebut. Bidang pengolahan ini yang menangani kaitannya dengan produk perikanan yang bernilai tambah yang jadi bahan ekspor.
Misalnya kaya usaha ikan teri yang biasa dijadikan olahan jadi teri crispi, jadi itu bidang pengolahan. Saya memang belum sempat tanya kepada mereka. Karena mereka kadang kadang include dalam kegiatan yang memang dilakukan bidang pengolahan, ungkapnya.
Para pelaku usaha bidang perikanan di Pamekasan, tambah Fatah, sudah punya kelompok sendiri yang tergabung di UMKM Basaraya. Hampir 85 persen produk berasal dari perikanan ada di kelompok itu. Dia yakin pasti ada produk yang bisa diekspor dari jenis usaha mereka.
Sementara itu Muttaqin Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan membenarkan bahwa salah satu usaha bidang perikanan yang ada di Pamekasan telah menembus pasar ekspor.
Dia mengatakan UMKM yang ditangani oleh Diskop bersifat umum, namun untuk bidang tertentu di bawah binaan Dinas atau OPD terkait, misalnya, usaha tambak udang yang membina adalah Dinas Perikanan.
Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM), Endy Alim Abdi Nusa, dikonfirmasi, Selasa (15/4/2025), mengatakan, bahwa produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) relatif tidak terdampak secara langsung atas kebijakan pertambahan nilai ekspor ke Amerika.
Endy menjelaskan, selama ini produk yang bisa ekspor adalah produk industri, bukan produk UKM maupun UMKM. Jadi kalau dari kami dari sisi UKM itu rata-rata memang yang bisa ekspor ke sana itu sifatnya industri bukan UKM, katanya.
Endy mencontohkan, produk furniture yang telah memasuki pasar ekspor Amerika dari Jatim, selama ini merupakan produk dari industri. Bukan buatan dari pelaku UKM. Jadi kalau barang-barang yang itu kayak furniture itu sudah industri, ujar Endy yang juga mantan kepala Biro Pengandaan Barang dan Jasa.
Meski tidak merasakan dampak secara langsung di sektor UKM, pihaknya terus melakukan koordinasi dan juga mengupdate berbagai informasi, khususnya kebijakan dari Pemerintah Pusat. Kalau prinsip di tempat kami kalau memang ada kebijakan pemerintah terkait barang-barang yang diekspor ya kita akan ikuti, imbuhnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, produk gerabah dari pelaku UKM Jatim pernah lakukan ekspor perdana pada tahun 2024 lalu, namun ke pasar Jepang. Bahkan, pada akhir tahun 2024 lalu, melalui program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor), beberapa produk perikanan Jatim tembus ekspor Amerika, Tiongkok, Jepang dan Singapura. *mas/kmf
