Bahkan Pemprov Jatim pun akan memfasilitasi setiap diskusi maupun pertemuan untuk membahas masalah tersebut jika nantinya pembangunan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
“Kami siap memfasilitasi apa yang dibutuhkan di masa pembahasan pembangunan tol trans Madura ini,” jelasnya.
Pemerintah Pusat Mendukung
Sementara mewakili Menkopolhukam RI, Staf Khusus Bidang Sosial dan Politik Menkopolhukam RI Dr. H. Imam Marsudi menyampaikan, bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung seluruh upaya masyarakat Madura untuk mewujudkan tol trans Madura selama memberikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Namun, dia tidak menginginkan keberadaan tol trans Madura yang diharapkan menjadi beban masyarakat dan negara. Sehingga, keberadaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
“Pak Menko berpesan, apapun yang dilakukan untuk Madura muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Madura. Terpenting apa yang dilakukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura,” tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga sudah berupaya menggagas pelebaran jalan di kawasan exit Suramadu (Surabaya-Madura) menuju ke Blega maupun Tanah Merah dengan melebarkan jalan akibat terdapat pasar yang mengakibatkan kemacetan.
“Semoga FGD ini bisa memberikan hasil terbaik. Semua harus dihitung apakah keberadaan tol ini nantinya menimbulkan kontroversi atau manfaat bagi masyarakat. Karena pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang tidak sedikit,” terangnya.(ima)
