Mengutip tirto.id, komentar ini menurut anggota fraksi ABRI di MPR periode 1993-1995 Letnan Jenderal Sayidiman muncul karena Soemitro tidak suka dengan Harmoko. “Kami bukan tidak setuju Golkar dipimpin orang sipil, tapi Pak Mitro tidak suka Harmoko secara pribadi yang dinilainya oportunis dan tukang ngolor belaka. Kami juga tidak setuju dengan pimpinan Golkar yang tentara seperti Sudharmono, sebab dia tidak membawa Golkar ke demokrasi yang sehat,” ungkap Sayidiman.
Cees Van Dijk dalam “The Year 1993: 1998 Casts its Shadow” menerangkan sebelum Munas Golkar 1993 berlangsung, sudah muncul perdebatan mengenai latar profesi ketua umum Golkar yang akan datang.
Sebagian pihak ingin ketua umum Golkar berasal dari warga sipil, sedangkan sebagian lainnya menginginkan ketua umum golkar berasal dari pensiunan perwira militer – seperti yang selalu terjadi sejak Golkar didirikan pada 1964. Menurut Sudharmono, sesungguhnya Soeharto telah lama menginginkan orang sipil lebih berperan di dalam Golkar, tetapi kaderisasi sipil berjalan tidak lancar.
Sedangkan peneliti politik militer Indonesia, Harold Crouch, mengungkapkan Harmoko dilantik bukan karena dia orang sipil, tetapi karena dia adalah ‘pilihan istana’.
“Dari segi itu, kedudukan Harmoko mungkin sama dengan kedudukan salah seorang pendahulunya, yaitu Letjen Sudharmono yang dilantik sebagai Ketua Umum Golkar 10 tahun lalu. Seperti Harmoko, ciri istimewa Sudharmono bukan statusnya dari segi dikotomi sipil-militer, tetapi hubungan akrabnya dengan Kepala Negara,” ujar Crouch, sebagaimana dikutip oleh Salim. (det/tid)
