Heboh Moge Pejabat Pajak, Arek Suroboyo di Amerika: Moge Bukan Simbol Orang Kaya di Amrik

oleh
Melkysedek Tirtasaputra, arek Suroboyo yang menjadi pengurus HDCI Amerika Serikat, sudah biasa naik moge HD untuk fun. Di Amerika mengendarai moge sudah biasa bagi para pecintanya dan bukan simbol kekayaan.

PHILADELPHIA |DutaIndonesia.com – Gaya hidup mewah pejabat pajak menjadi sorotan publik usai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20), anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, terhadap Cristalino David Ozora (17) terungkap. Dandy dituduh sering pamer kekayaan dengan cara mengendarai mobil mewah seperti Robicon dan motor gede (moge) Harley Davidson (HD).

Bukan hanya Dandy, foto Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo saat mengendarai motor gede (moge) bersama klub Belasting Rijder pun ikut menjadi viral sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi citra pejabat. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun turun tangan. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa Rafael Alun Trisambodo, ayah Dandy, yang memiliki harta kekayaan fantastis mencapai Rp 56,1 miliar pada Rabu kemarin.

Kini pejabat dan anak pejabat kaya raya yang hobi pamer kekayaan pun tiarap. Tidak berani pamer aksi naik moge atau kendaraan mewah lain. Padahal di negeri asalnya, Amerika Serikat, orang naik moge Harley Davidson (HD), sudah biasa karena suka dan untuk kesenangan semata. Moge di sana bukan simbol kekayaan seperti yang sering heboh di Indonesia.

Melkysedek Tirtasaputra, arek Suroboyo yang menjadi pengurus HDCI (Harley Davidson Club Indonesia) di Amerika Serikat (AS), saat diminta tanggapannya soal kasus pamer kekayaan pejabat dan anaknya itu, mengatakan, bahwa semua itu tergantung pribadi masing-masing orang. Pasalnya, di Amerika Serikat moge HD sendiri tidak identik dengan orang kaya raya. Sebab, orang biasa pun bisa membeli moge HD. Bahkan dengan cara kredit.

“Menurut saya kembali ke pribadi masing-masing. Sedang di Amrik (Amerika) sendiri moge hanya untuk fun, untuk nge-ride (menunggang moge), dan tidak identik dengan orang kaya. Karena moge di sini bisa beli dengan cara nyicil. Bisa nyicil 5-6 tahun, dengan bunga berdasarkan credit score. Ini lebih pada hobi dan community (komunitas),” katanya kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (1/3/2023).

Pria yang juga menjadi pendeta di Kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, ini menyebut harga moge baru mulai dari 15 ribu dolar AS sampai 50 ribu dolar AS. Sedang bila moge bekas hanya 2 ribu dolar AS.

“Dua ribu dolar juga ada. Jadi kalau di Amerika tidak untuk pamer. Kalau mau pamer ada communitynya dan eventnya. Seperti halnya mengenai Zombieland. Di Amrik sendiri biasa saja dan sudah menjadi hidup keseharian mereka tapi bisa heboh sekali di Indonesia. Ya, di Indonesia memang sosial media sangat mendukung, sehingga tambah viral,” katanya.

Gaya hidup mewah pejabat, khususnya pejabat pajak, saat ini menjadi sorotan publik usai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, anak eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, terhadap David. Selain kasus penganiayaan yang membuat publik geram, unggahan Mario mengendarai mobil dan motor mewah di media sosial juga menyita perhatian. Bahkan Dandy juga pamer bisa masuk area terlarang di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur dengan mobil Rubicon-nya.

Mario Dandy juga pernah ditegur warga di sekitar rumah mewah milik ayahnya di Jalan Ganesha 2/12, Kalurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, karena aksi kebut-kebutan mengendarai moge. Saat itu dia memacu kencang kendaraan mogenya di jalan kampung sekitar tempat tinggalnya di Yogyakarta. “Ya (ngebut) ditegur. Cuma jawab ya, gitu,” ujar tokoh masyarakat setempat, Sugiarto.

Tak berselang lama, foto Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede (moge) bersama klub Belasting Rijder juga menjadi viral. Menkeu Sri Mulyani meminta agar klub moge itu dibubarkan. Suryo Utomo juga diminta menjelaskan jumlah dan sumber kekayaannya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT UGM) Zainur Rohman menilai langkah Sri Mulyani bersih-bersih gaya hidup pejabat pajak sudah tepat. Pasalnya, gaya hidup mewah bertentangan dengan asas kepatutan seorang penyelenggara negara.

“Meskipun gaya hidup adalah urusan masing-masing, tetapi jika gaya hidup itu adalah gaya hidup seorang penyelenggara negara, maka ada asas kepatutan,” kata Zainur dikutip dari kompas.com Rabu kemarin. Tak hanya itu, kesenjangan antara masyarakat dan pejabat masih menganga lebar sehingga gaya hidup pejabat yang bermewah-mewahan bisa menyakiti hati masyarakat.

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Filsafat pun angkat bicara. Ketua Umum Kagama Filsafat, Charris Zubair mengatakan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy bukan sekadar penganiayaan biasa. Kasus tersebut telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak.

Kasus kekerasan mengantarkan kepada suatu tabir yang terbuka bahwa ternyata ada hal yang perlu dibenahi. “Bagaimana bisa Rafael yang merupakan pejabat Kementerian Keuangan eselon III bisa mempunyai harta sebanyak itu,” ujar Charris Zubair.

Arogansi yang ditunjukkan oleh Mario Dandy membuka kotak pandora orang-orang yang melakukan tata kelola pajak. Tak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan merosot drastis.

“Ketika masyarakat masih susah dengan kondisi ekonomi yang sulit, maka tidak elok jika pegawai pajak yang notabene dibiayai oleh masyarakat banyak justru memamerkan gaya hidup mewah yang tidak pantas,” ungkapnya.

Charris Zubair mengungkapkan, momentum ini jangan sampai hanya berlalu begitu saja. Harus ada reformasi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. “Selama ini nyaris tidak ada yang mengawasi. Memang ada Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Namun kasus Rafael Alun menunjukan bahwa semua itu tak cukup,” urainya.

“Jika fenomena ini dibiarkan terus tanpa ada reformasi struktural, kami mengkhawatirkan bisa terjadi pembangkangan sipil besar-besaran. Sesuatu yang kita bersama tidak inginkan,” imbuhnya.

Bahkan, mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, sempat menyinggung kasus kasus Gayus Tambunan hingga mengancam mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) tak membayar pajak jika ternyata uang rakyat itu diselewengkan pejabat.

Kiai Said prihatin dengan sosok Mario yang punya background kalangan terdidik, namun melakukan penganiayaan terhadap David, putra pengurus GP Ansor yang hingga kini masih koma. “Saya juga heran di bumi Pancasila ada perbuatan seperti itu dan dilakukan oleh anak keluarga terdidik, elite, bukan biadab dan dari pedalaman, bukan. Dari keluarga yang terdidik sebagai pejabat eselon III di Dirjen Pajak,” kata Said di RS Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Dia kemudian menuding Mario Dandy selalu dimanja. Dia juga mengungkit soal halal dan haramnya harta. “Saya juga heran, ada anak yang seperti itu. Maka yang jelas seperti yang sudah disinggung, bapaknya tidak urus atau salah urus. Tidak mendidik atau salah didik, dengan dibiarkan dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal, nggak jelas. Kalau uangnya haram, dimakan pasti anaknya nakal, kalau keterlaluan,” tambahnya.

Said kemudian menyinggung kasus Gayus Tambunan. Saat itu, dia mengaku mengancam akan menggerakkan warga NU tak membayar pajak jika uang pajak diselewengkan. “Oleh karena itu, saya ketika jadi Ketum PBNU tahun 2012 bulan September, munas (musyawarah nasional) ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para Kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu,” kata dia.

“Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, stafsusnya itu menemui saya. Saya bilang, kalau memang itu, itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak,” sambung Said Aqil.

Dia mengatakan warga NU selalu mendukung pajak untuk kebaikan. Dia menyatakan warga NU taat membayar pajak. “Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak,” ujarnya. (gas/kcm/det)

No More Posts Available.

No more pages to load.