Herd Immunity Jatim Kado HUT Ke-76 RI?: Bagus tapi Harus Realistis

oleh
SEBAGIAN warga kecewa lalu pulang karena jatah vaksin ternyata habis saat melakukan vaksinasi di Puskesmas Kota Sidoarjo Rabu 28 Juli 2021. (Foto: Adriono)

Dijelaskan, Pemprov Jatim telah berkirim surat kepada Kemenkes RI, agar dosis vaksin segera dikirim. “Kami sudah bersurat dan telefon ke Kemenkes, karena memang barangnya di dunia langka dan hanya pemerintah pusat yang mampu mendatangkan,” tambahnya.

Terpisah, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr Makhyan Jibril, mengatakan, stok vaksin di Jatim tersisa 1.067.965 dosis dan tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Akibatnya banyak puskesmas yang untuk sementara menghentikan kegiatan vaksinasi. “Memang ada beberapa kota kabupaten yang stoknya sudah menipis, sehingga belum dikirim ke Puskesmas masing-masing,” ujarnya, Rabu (28/7/2021).

Di Dinkes Surabaya tersisa 17.250 dosis, Trenggalek 2.537, Ngawi 3.135. Namun ada juga yang masih memiliki dosis vaksin cukup banyak seperti Banyuwangi sebanyak 165.416 dosis, Kota Malang 82.863 dosis, dan Sumenep 60.236 dosis. Sisa stok itu termasuk juga yang berada di faskes milik TNI-Polri.

Menipisnya dosis vaksin itu salah satunya karena selama masa PPKM ini vaksinasi dikebut. Dalam 20 hari ada 2,4 juta warga Jatim yang divaksin, padahal sebelumnya butuh 2 bulan untuk vaksin 2,4 juta warga.

Menanggapi target yang dicanangkan Gubernur Khofifah, ahli biologi molekuler Prof Dr drh Chairul Anwar Nidom MS, mempertanyakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa kekebalan kelompok telah terbentuk. “Ukurannya apa? Jumlah suntikan? Atau jumlah warga yang punya antibodi yang protektif yang dibangun vaksin atau infeksi alam? Kalau hanya mengatakan begitu untuk meningkatkan rasa optimistis, ya boleh-boleh saja,” ujar founder Professor Nidom Foundation (PNF) ini Rabu (28/7/2021).

Lebih lanjut dikatakan, herd immunity (HI) untuk kekebalan kelompok minimal 70% dari populasi. Artinya kalau penduduk Jatim 30 juta, maka yang punya antibodi protektif sebanyak 21 juta orang. HI yang ditempuh dengan cara vaksinasi berarti adalah HI buatan.

“Sekarang untuk menempuh jumlah 21 juta yang punya kekebalan kelompok, apa sudah tubuh ke-21 juta orang itu sudah dites punya kekebalan yang protektif..Belum kan? Jadi semata-mata (target) berdasar pada jumlah suntikan vaksin,” ujarnya.

Pertanyaannya, tambah Nidom, apa kualitas vaksin yang digunakan selama ini sudah memenuhi standar mutu yang dibutuhkan. Dia juga mengajak menengok sikap masyarakat yang agak tidak peduli pada Covid-19. Disayangkan, selama ini yang diatur hanya pergerakan host (inang), hingga muncul istilah PSBB, PPKM darurat, PPKM Level 4.

“Itu membuat masyarakat jadi bingung. Kalau pemerintah juga konsern dalam pengendalian aspek virusnya (virologi), selain epidemiologi, maka masyarakat akan terselamatkan dari virus yang sudah diketahui karakternya,” tandasnya.

“Tapi kalau pemerintah hanya mengatur pergerakan masyarakat, semata-mata untuk aspek ekonomi tanpa mengkaji karakter virusnya, pasti akan terkaget-kaget dengan pola virus itu sendiri,” tambahnya.

Menurut dia, harusnya didiskusikan virologi, epidemiologi, dan sosial ekonominya. “Tanpa tahu karakter virus, kita bisa dikejutkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya kalau program isoman dilakukan di rumah dan di RS, apa ada perbedaan karakter virusnya. Selama ini kan diasumsikan sama. Padahal isolasi mandiri di rumah, di hotel dan di rumah sakit bisa dipastikan menimbulkan karakter virus yang berbeda. Ini belum pernah ditengok sebagai perhatian bersama. Semua serba asumsi,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.