Dioptimalkan
Namun demikian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan mengoptimalkan vaksinasi agar mampu menjangkau semua kalangan. Sebab, pihaknya menargetkan pada 17 Agustus 2021, Jatim sudah mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas. Artinya, sekitar 70 persen dari total sasaran vaksinasi sudah tervaksin.
“Kami bisa menyisir semaksimal mungkin segmen-segmen yang kita harapkan menjadi penguatan terwujudnya herd immunity. Harapannya adalah, seluruh segmen ini akan saling menjadi penguatan, bagaimana herd immunity bisa segera kita wujudkan,” ujar Khofifah, Rabu (28/7/2021).
Untuk mewujudkan herd immunity, kata dia, selain mendukung vaksinasi di sektor pekerja atau buruh, saat ini Pemprov Jatim juga memaksimalkan vaksinasi basis sekolah, basis perusahaan, dan basis perguruan tinggi. “Kami mengajak masyarakat untuk segera mengakses tempat vaksin terdekat. Agar masyarakat atau pekerja mendapatkan perlindungan dari risiko terpapar Covid-19,” kata Khofifah.
Gubernur juga menegaskan kondisi BOR (Bed occupancy rate) di Jawa Timur terus menurun. BOR isolasi RS di Jatim kini 75 persen. “BOR hari ini untuk isolasi (COVID-19) terisi 75 persen, BOR ICU, per hari ini 82 persen,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi usai pelantikan OPD Pemprov Jatim, Rabu (28/7/2021).
Khofifah menyebut, ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit mulai melandai. Pada awal PPKM darurat lalu, BOR isolasi COVID-19 di Jatim sempat berada di atas 80 persen. BOR isolasi COVID-19 di Jatim sebanyak 17.482 bed, dan terisi 13.112 pasien. Sementara BOR ICU COVID-19 di Jatim sebanyak 1.467, dan terisi 1.206 pasien.
“Kalau kita melihat sesungguhnya di isolasi-isolasi yang ada di rumah sakit, itu mulai sudah ada pelandaian. Dulu di RSU dr Soetomo, pada 3 minggu lalu kita melihat banyak pasien di selasar. Per pagi tadi, saya minta terus diupdate, di Soetomo di UGD sudah lengang,” terangnya.
Menurut Khofifah, kenaikan kasus COVID-19 di Jatim saat ini, tidak berdampak langsung terhadap BOR RS. Dirinya juga meminta pasien yang isolasi mandiri, untuk pindah ke ruang isolasi terpusat. “Jadi sekarang, antara kenaikan kasus COVID-19 di Jatim dan hunian di rumah sakit, flat aja. Sekarang bahkan melandai. Tetapi jangan bilang COVID-19 sudah selesai. Tetap waspada, dan terus melakukan mitigasi,” ungkapnya.
“Pak Kapolda dan Pak Pangdam saat ini terus mengecek ruang isolasi terpusat, harapannya agar yang isoman agar pindah ke isolasi terpusat, supaya termonitor kondisinya. Ada yang mungkin butuh obat, oksigen, kalau di isolasi terpusat akan termanage, dan terkoneksi dengan RS rujukan. Seluruh koordinator isolasi terpusat harus terkoneksi dengan RS rujukan,” pungkasnya.
Hingga Rabu (28/7), kasus aktif positif COVID-19 di Jatim sebanyak 54.168. Pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 219.220 orang. Sementara pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 19.626 orang.
Jatim memang gencar melakukan vaksinasi. Bahkan, Juru Bicara Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan, Wapres memberi apresiasi atas tingginya vaksinasi di Mojokerto. Dia juga membantah Wapres menegur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Tidak ada teguran khusus Wapres pada Gubernur Jatim, semuanya berlangsung baik-baik saja, karena rapat koordinasi yang dilakukan Wapres dengan sejumlah Gubernur pada dasarnya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Masduki dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Kiai Ma’ruf sempat menyoroti penggunaan tes antigen sebagai tes Covid-19 saat rapat bersama Khofifah beberapa waktu lalu. Ia meminta mantan Menteri Sosial itu dan kepala daerah lain untuk memperbanyak tes PCR karena memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Menurut dia, dalam setiap rapat koordinasi, ada empat aspek yang menjadi sorotan.
Pertama terkait penerapan PPKM; mengenai testing, tracing, dan treatment; vaksinasi, dan distribusi bantuan sosial, termasuk penyerapan anggaran dan koordinasi antar gubernur, bupati/walikota, dan TNI/Polri, serta pemerintah pusat. “Dengan demikian, bukan hanya Jatim yang disorot oleh Wapres, tapi semua provinsi. Tiap provinsi ada problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan Wapres,” ujar Masduki. (ret/gas)
