Program magang nasional tengah menjadi pembicaraan publik menjelang penerapannya tanggal 15 Oktober 2025. Terkait hal itu wartawan DutaIndonesia.com melakukan wawancara khusus dengan Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur, pagi ini dalam suasana santai. Kami diskusi sambil santai di tempat sederhana sebelum disibukkan dengan kepadatan tugas lainnya. Namun perbincangan kami cukup serius sebab Program Magang Nasional akan menentukan arah masa depan tenaga kerja Indonesia.
DENGAN nada pelan tapi tegas, Ulul memulai pembicaraan, “Kita memang sedang menyaksikan langkah besar yang bisa menentukan arah masa depan tenaga kerja muda Indonesia. Tapi langkah besar juga perlu pijakan yang kokoh.”
Langkah Baru Pemerintah
Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi resmi diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan awal Oktober ini. Pemerintah membuka kesempatan bagi 20.000 lulusan diploma dan sarjana yang menyelesaikan studi maksimal setahun terakhir untuk magang di berbagai perusahaan.
Magang akan dimulai serentak 15 Oktober 2025 dan berlangsung selama enam bulan, hingga 15 April 2026. Peserta akan menerima uang saku setara UMP dan dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK dan JKM), dibiayai langsung oleh pemerintah.
Pendaftaran peserta dan perusahaan dilakukan secara daring melalui platform SIAPKerja – MagangHub. “Ini bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 tahun 2025 yang diarahkan Presiden,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangannya kepada Kontan.co.id.
Bagi pemerintah, program ini diharapkan dapat mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia industri secara lebih konkret.
“Lulusan baru sering kali terjebak dalam lingkaran paradoks: tidak punya pengalaman, tapi untuk bekerja diminta pengalaman,” kata Ulul Albab.
“Program ini bisa menjadi pintu keluar dari paradoks itu, asalkan dikelola dengan benar.”
Potensi Besar, Tapi Perlu Ketegasan
Ulul mengakui, secara konsep program ini menjanjikan. Ia menilai magang bisa menjadi “jembatan nyata” antara perguruan tinggi dan dunia kerja, asal benar-benar dijalankan sebagai proses pembelajaran, bukan tenaga kerja murah berlabel pelatihan.
“Dalam enam bulan, kalau dibimbing dengan mentor yang kompeten, peserta bisa belajar lebih banyak daripada kuliah dua semester,” ujarnya sambil tersenyum. Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan lapangan harus menjadi prioritas.
“Jangan sampai program ini menjadi proyek administratif. Tanpa kontrol, peserta bisa hanya disuruh fotokopi, input data, atau membuat kopi. Itu bukan magang, itu eksploitasi halus,” katanya.
Belajar dari Negara Lain
Ulul mencontohkan negara-negara dengan sistem magang yang sukses seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. “Di sana, magang bukan program tambahan, melainkan bagian dari sistem pendidikan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kunci keberhasilan mereka adalah kurikulum magang berbasis kompetensi, mentor profesional yang terlatih, serta sertifikasi keterampilan setelah program selesai.
“Kalau Indonesia bisa meniru pola itu, maka magang nasional bukan hanya program sementara, tetapi transformasi struktural di bidang ketenagakerjaan,” tambahnya.
Transparansi dan Integritas Data
Salah satu hal yang disorot Ulul adalah soal transparansi uang saku. Pemerintah menjanjikan uang saku setara UMP, sekitar Rp3,3 juta per bulan, namun menurutnya perhitungan anggaran publik masih belum sepenuhnya jelas. “Kalau dihitung untuk 20.000 peserta selama enam bulan, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai hampir Rp400 miliar. Jadi harus ada kejelasan berapa nominal riil yang diterima peserta, agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebih,” ujarnya.
Selain itu, validasi data peserta juga penting. “Pemerintah sudah menyebutkan akan memadankan data lulusan dengan Kementerian Diktisaintek. Itu langkah bagus, tapi perlu dipastikan tidak ada data ganda atau manipulasi penerima manfaat,” kata Ulul.
“Magang nasional ini baik, tapi kebaikan itu akan hilang kalau tidak diikuti tata kelola yang bersih,” tegasnya.
Ujian bagi Dunia Usaha
Di sisi lain, Ulul menilai dunia usaha juga akan diuji. “Perusahaan sering mengeluhkan kualitas lulusan yang tidak siap kerja. Sekarang, ketika diberi kesempatan membimbing, apakah mereka siap berperan sebagai pendidik industri? Ini juga soal mentalitas dunia usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelibatan mentor dari perusahaan adalah kunci penting. “Tanpa mentor yang aktif, program ini hanya akan menambah daftar magang yang tidak menghasilkan perubahan,” katanya.
Harapan dari Jawa Timur
Sebagai Ketua ICMI Jawa Timur, Ulul menyebut banyak kampus dan asosiasi industri di wilayahnya yang menyambut positif program ini. Namun ia berharap ada sinkronisasi antarinstansi agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih.
“Kita ingin Jawa Timur menjadi contoh bagaimana magang bisa membentuk SDM unggul, bukan hanya angka statistik. Kita siap berkolaborasi,” ujarnya.
Dari Eksperimen Menuju Reformasi
Di akhir wawancara, Ulul menegaskan bahwa magang nasional ini bukan sekadar program pelatihan, melainkan eksperimen besar reformasi tenaga kerja muda. “Kalau ini berhasil, Indonesia bisa melahirkan generasi pekerja yang terampil dan tangguh. Tapi kalau gagal, publik akan kehilangan kepercayaan pada model pelatihan pemerintah,” katanya dengan nada serius.
Ia lalu menutup pembicaraan dengan kalimat yang terasa seperti pesan moral: “Yang kita butuhkan bukan sekadar kesempatan bekerja, tapi sistem yang mendidik. Karena dari situlah lahir bangsa yang tangguh.”
Catatan Redaksi:
Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi akan dimulai serentak pada 15 Oktober 2025. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id.
