SURABAYA|DutaIndonesia.com – Pembina Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) Dwi Putranto Sulaksono kembali bertemu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Selasa (12/4/2022) sore. Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 13.40 sampai 15.20 WIB itu untuk memantapkan sinergi program AKD Jatim dengan Pemprov, khususya untuk menggalakkan pembangunan desa.
Dwi Putranto sendiri melaporkan perkembangan implementasi program AKD Jatim pasca Musyawarah Daerah (Musda) di Kota Batu 16-17 Maret 2022 lalu. Dalam kesempatan itu Wagub Emil juga menanyakan apa saja aspirasi yang disampaikan AKD Jatim saat audiensi dengan pimpinan DPRD Jatim pada Jumat 8 April 2022 lalu.
Untuk itu Dwi menjelaskan ada 9 poin masukan AKD kepada DPRD Jatim. Namun dalam perkembangannya pengurus AKD Jatim fokus pada permintaan agar 10% APBD Pemprov Jatim dialokasikan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penambahan anggaran desa ini tidak hanya untuk desa-desa tertentu, tapi juga merata ke semua desa di wilayah Jatim.
“Sama dengan pimpinan DPRD kemarin, Wagub Emil Dardak juga menyambut positif dan mendukung program AKD Jatim tersebut,” kata Dwi Putranto kepada DutaIndonesia.com, Selasa malam.
Sementara soal program AKD Jatim yang sedang berjalan dan yang akan datang, kata Dwi kepada Wagub Emil, program Manajer Desa Mandiri hasil kerjasama dengan Bank Mandiri sudah berlangsung di sejumlah desa di mana para kades sudah berperan sebagai manajer Bank Mandiri di desanya masing-masing. Program ini akan terus bergerak hingga menjangkau semua desa di Jatim.
“Mesin transaksi banknya pun sudah online. Kami berharap bulan depan sudah 70% desa di Jatim terlayani program Manajer Desa Mandiri ini, di mana semua layanan perbankan untuk warga desa, bisa dilakukan melalui para kadesnya sendiri, sehingga kadesnya pun mendapat keuntungan dari perannya sebagai manajer Bank Mandiri, sementara aktivitas warga semakin menggeliat, khususya dalam bidang ekonomi. Hal ini karena semua transaksi bisnis, khususnya UMKM, bisa dilakukan via perbankan yang hadir secara nyata di desa-desa di Jatim,” katanya.
Selain itu, Dwi Putranto juga menunjukkan produk AKD Jatim yang segera dilaunching dalam waktu dekat ini kepada Wagub Emil. Yakni rokok bercukai merek “AKD”, singkatan dari “Aku Kangen Desa”. Sama dengan program manajer desa mandiri, produk rokok bercukai AKD ini juga melibatkan para kades sebagai agen di desanya masing-masing.
“Kades mendapat benefit dari setiap penjualan rokok AKD. Saya berharap dua program yang sudah berjalan ini, manajer desa mandiri dan rokok AKD, bisa menjadi trigger, pemicu perkembangan usaha AKD Jatim yang lain, seperti toko obat desa, lumbung pangan di setiap kecamatan di Jatim, hingga dokter spesialis masuk desa,” katanya.
9 Usulan AKD Jatim
Seperti diberitakan sebelumnya, usai audiensi dengan DPRD Jatim, Ketua AKD Jatim H. Munawar S.I.P., mengatakan, setidaknya ada sembilan poin aspirasi para kepala desa melalui AKD Jatim. Di antaranya, kata Munawar, mendesak pemerintah mengalokasikan 10% PAD atau BHP atas APBD Jatim untuk pelaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemerintahan desa. Selain itu, kata Munawar lagi, pokok-pokok pikiran Dewan wajib dialokasikan untuk DAPIL masing-masing agar bersinergi dan ada keberlanjutan dengan rencana program pembangunan desa.
“Pemerintah maupun DPRD harus sepakat mengalokasikan program desa wisata dan desa devisa guna menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan,” kata Suhanto, yang menjabat Sekretaris AKD Jaim.
Terkait poin ketiga, kata Saifullah Mahdi, program Desa Wisata hendaknya dibarengi kucuran bantuan dana dari Pemprov Jatim untuk masing-masing desa sesuai potensinya. Hal ini karena desa sudah berupaya dengan anggaran yang dikelola sendiri tapi ternyata masih kurang sehingga perlu ada dukungan anggaran dari Pemprov Jatim.
“Bantuan itu tak hanya untuk desa wisata atau desa devisa yang sudah berjalan, tapi juga menyeluruh menyentuh semua desa, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Artinya, bantuan untuk desa harus merata, bukan hanya desa-desa tertentu, yang kadesnya pintar melakukan lobi-lobi ke atas, misalnya. Prinsip kesetaraan, perlakuan yang sama antar desa, harus menjadi roh dalam upaya membangun desa rakyat sejahtera negara berjaya,” kata Saifullah Mahdi, yang juga Kades Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik.
Selain empat poin tersebut di atas, setidak masih ada lima poin dari masukan atau aspirasi AKD Jatim. Yang pertama, selain desa dan warganya, tak kalah penting adalah kesejahateraan kepala desanya. Untuk itu AKD Jatim mengusulkan agar Pemerintah mengalokasikan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Lalu kedua, keamanan dan kenyamanan Kepala Desa dalam bekerja. Yakni dalam menghadapi Oknum LSM, wartawan (bodrek), dan APH3. Selama ini dalam bekerja kepala desa selalu direcoki oleh oknum LSM, wartawan (bodrek) serta APH3. Kemudian ketiga, mendesak DPRD Provinsi Jatim agar ikut mendorong perjuangan para kades untuk mengembalikan masa jabatan Kepala Desa menjadi selama 8 tahun.
Sedangkan keempat, Siltap atau penghasilan tetap kades dan perangkat harus tepat waktu pencairannya. Selama ini perlakuan atas siltap kades dan PNS berbeda, sehingga terkesan diskriminatif. Padahal, tugas dan tanggung jawab kades sama dengan PNS. Bahkan lebih berat ketimbang PNS mengingat kades melayani warganya selama 24 jam penuh, sementara PNS hanya sekitar 10 jam. Selain itu, kades masih sering harus nomboki, sebab seringkali pula ada warga yang meminta bantuan keuangan atau lainnya. Karena itu, ada istilah kades bukan hanya juru tembak tapi juga juru tombok. “Sekalian Siltap kades dan kesehatan kades harus lebih diutamakan,”kata Munawar. (gas/bdh)
