OKLAHOMA| DutaIndonesia.com – Peneliti sekaligus praktisi energi asal Indonesia di Amerika Serikat (AS), Dr Natarianto Indrawan, menilai wajar hasil negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS terkait tarif pajak ekspor-impor barang dari dan ke dua negara atau biasa disebut tarif pajak Trump. Hal itu menanggapi pro-kontra pengumuman Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengatakan bahwa produk-produk asal AS tidak akan dikenakan tarif apa pun atau nol persen saat masuk ke Indonesia. Sebaliknya, produk Indonesia yang masuk ke AS dikenakan tarif pajak 19%.
“Mereka (Indonesia) akan membayar 19% dan kami (AS) tidak akan membayar apa pun,” ujar Trump sebagaimana dilansir kantor berita Reuters.
Natarianto Indrawan, diaspora asal Indonesia yang juga pendiri perusahaan bidang energi baru terbarukan, FlexiH, menjelaskan, bahwa dalam negosiasi tentu ada tawar menawar.
“Bila semua barang US bebas masuk Indonesa tanpa pajak, tentunya dari pihak kita, Indonesia, ada poin-poin yang disampaikan dan diterima oleh pihak Trump. Itu transaksi hasil negosiasi yang wajar,” katanya kepada DutaIndonesia.com.
Peneliti asal Belitung ini memberi contoh pihak Indonesia yang kabarnya diberi izin membangun sekian banyak kilang minyak atau refinery skala medium di Amerika Serikat. Hal ini menjadi pencapaian yang luar biasa sebab selama ini Indonesia belum mempunyai kilang pengolahan minyak di luar negeri selain yang sudah ada di dalam negeri.
“Khususnya di Amerika Serikat, pusat, kebutuhan energi berkembang dengan pesat seiring semakin bertumbuhnya industri GW dan data center. Jadi kalau pemerintah Indonesia membolehkan barang-barang AS masuk ke Indonesia tanpa pajak sama sekali, demikian juga pemerintah AS, kalau itu memang benar, memberikan izin pada poin-poin yang disampaikan oleh Pemerintah RI, termasuk izin atau kemudahan membangun kilang Indonesia di AS. Jumlahnya sekitar 6 unit, atau bisa lebih,” katanya.
Bahkan, kata Natarianto, pihaknya sendiri saat ini sedang membangun kilang modern atau E-Refinery, sebagaimana yang sempat kami sampaikan kepada pemerintah melalui ESDM, Pertamina, maupun Kementerian Investasi dan Danantara, bahwa untuk mencapai kemandirian energi di tanah air, strategi untuk mencapai hal tersebut tidak hanya perlu dibangun di dalam negeri namun juga di luar negeri. Bagi AS, pembangunan kilang modern ini menjadi suatu terobosan karena selain prosesnya yang bebas emisi atau bahkan negative, konsep E-Refinery menggunakan bahan baku renewable yang melimpah termasuk udara bebas dan uap (steam) pada tekanan ruang.
“Selain itu produk yang dihasilkan, juga akan mengurangi jejak karbon pada industry yang menggunakannya. Kalau memang benar, kita cukup bersyukur diberikan kesempatan untuk membangun kilang modern atau E-Refinery ini di AS. Konsep kilang modern atau E-Refinery sejauh ini hanya diusung oleh perusahaan rintisan dengan terobosan inovasi yang baik. Di global masih sangat terbatas yang memiliki rencana atau konsep membangun kilang modern ini,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mendapat kesempatan menyampaikan paparan terkait konsep E-Refinery ini di depan Kongres Diaspora awal Agustus 2025 mendatang.
“Kami rencana memberikan paparan perihal ini di hadapan lima kementerian yang hadir, betapa pentingnya Indonesia mempunyai akses untuk membangun kilang elektronik di AS dan di dalam negeri. Jika kita bisa membangun kilang konvensional di AS, maka pemerintah juga bisa mendukung dalam pembangunan kilang modern di sini. Hal ini tentu suatu kesempatan yang baik. Jadi menurut saya, transaksi nego soal tarif Trump itu adalah sesuatu yang strategis karena keuntungannya di kedua belah pihak tetap ada, barang Amerika masuk Indonesia tanpa pajak, dari Indonesia diberi akses-akses khusus termasuk untuk membangun fasilitas yang memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi,” ujar pria yang saat ini juga dilibatkan dalam mendukung pembangunan ekonomi hidrogen di Malaysia ini,” katanya.
Saat ditanya klarifikasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memastikan bahwa pembangunan 17 kilang minyak modular baru akan dilakukan di Indonesia, Natarianto Indrawan menegaskan bahwa itu base scenario. “Bangun kilang di dalam negeri bukan di AS berarti base scenario, bukan best scenario,” katanya.
Sebelumnya Menko Airlangga Hartarto membantah kabar bahwa pembangunan 17 kilang itu akan dibangun di AS. Adapun, rencana ini sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS yang membuahkan penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%. Airlangga mengatakan, sebanyak 17 kilang itu akan berskala kecil atau small refinery.
Menurutnya, proyek kilang ini juga merupakan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produksi BBM nasional secara merata dan efisien.
“Kita tidak membangun refinery di Amerika Serikat, tapi membangun refinery di Indonesia. Tujuh belas unit refinery di Indonesia sifatnya small refinery, Pak Presiden mengarahkan kebutuhan itu dipecah tidak di satu lokasi karena logistiknya akan lebih murah, lebih mudah dan lebih efisien,” jelas Airlangga dalam acara Daily Round Table Talk yang disiarkan secara daring dikutip Selasa (29/7/2025).
Dia menuturkan, pembangunan 17 kilang ini akan mengandalkan skema engineering, procurement, and construction (EPC) dari AS. Dengan begitu, peralatan dan teknologi kilang dibeli dari AS, tetapi seluruh pembangunan fisik dilakukan di Indonesia. Menurut Airlangga, dengan dibangunnya 17 kilang minyak baru, pemerintah berharap kapasitas produksi BBM domestik bisa meningkat signifikan. Dia juga memperkirakan bahwa proyek ini dapat menyerap investasi besar dan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga lokal.
“Kalau kita mau swasembada energi, maka produk refinery atau BBM itu harus kita produksi sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Danantara dikabarkan akan berinvestasi pembangunan 17 kilang modular di AS yang menjadi salah satu paket negosiasi tarif dagang Presiden AS Donald Trump. Danantara disebut berencana menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) senilai US$8 miliar atau setara Rp130,37 triliun (asumsi kurs Rp16.296 per US$) dengan perusahaan rekayasa AS, KBR Inc.
Menanggapi hal itu, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya masih mengevaluasi rencana investasi di Negeri Paman Sam.
Menurutnya, Danantara masih akan fokus pada investasi di dalam negeri. “Kami evaluasi semua potensi investasi. Kami kan fokusnya di Indonesia dulu ya. Kami bilangnya 80% fokus di Indonesia, 20% di luar Indonesia,” ucap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menyebut, Danantara juga melihat peluang investasi di negara lain. Artinya, tak hanya di AS saja. Investasi, kata Rosan, harus memenuhi beberapa syarat, yakni transfer teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga imbal hasil sesuai benchmark.
“Kami lihat semua tak hanya di AS, tapi di negara lain. Yang penting bagaimana kami investasi itu ada transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerjanya. Pentingnya lagi adalah return-nya kita bikin di atas cost of capital. Kami lihat semuanya,” tutur Rosan.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana membangun kilang berkapasitas 1 juta barel yang terbagi di 18 lokasi. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja menyerahkan dokumen pra studi kelayakan (pra feasibility study/FS) 18 proyek hilirisasi prioritas kepada Danantara.
Dalam daftar 18 proyek tersebut, terdapat rencana pembangunan kilang minyak di 18 lokasi dengan investasi senilai Rp160 triliun dan fasilitas penyimpanan minyak di 18 lokasi dengan investasi senilai Rp72 triliun. Proyek kilang itu diproyeksi bisa membuka lapangan kerja baru untuk 50.960 orang.
Adapun, 18 lokasi pembangunan kilang itu ialah Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, dan Semarang. Lalu, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, serta Fakfak.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira seperti dikutip dari bbc.com, menyampaikan posisi Indonesia menjadi lemah dan dikhawatirkan menjadi contoh bagi negara lain.
“Bisa menjadi template juga. Berarti kalau mau menekan posisi Indonesia ya ikuti cara Donald Trump. Tekan Indonesia agar mengimpor lebih banyak produk-produk dari luar negeri, bahkan tarifnya bisa 0%,” ujar Bhima.
“Sementara barang Indonesia ke negara tujuan ekspor kena 19%. Jadi, sebenarnya ini preseden yang kurang begitu bagus,” imbuh Bhima.
Syarat lain yang mengharuskan Indonesia harus melakukan impor BBM, LPG, gandum, produk-produk pertanian dengan nilai kontrak yang cukup besar dalam jangka panjang juga disebutnya “bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia”.
Bhima menyarankan agar dilakukan evaluasi mengapa harus terlalu bergantung pada pasar Amerika untuk
beberapa jenis produk. Ditambah lagi, keputusan tarif resiprokal ini apabila dibandingkan dengan Vietnam yang juga merupakan negara pengekspor utama di Asia Tenggara, Indonesia dinilai terhitung tetap merugi.
Sebelumnya, Vietnam dipatok tarif sebesar 46%, tapi hasil negosiasi belakangan bisa turun menjadi 20%.
“Kalau selisihnya hanya 1% dengan Vietnam, itu kita daya saingnya kan kalah dengan Vietnam soal industri manufaktur. Belum lagi ongkos produksi dan biaya logistik yang rendah di sana. Berarti yang menang tetap Vietnam, relokasi tetap ke Vietnam,” jelas Bhima.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, berpendapat meski terdapat perbedaan struktur ekspor dengan Vietnam, Indonesia tetap perlu bersiasat untuk bisa menghadirkan iklim investasi yang menguntungkan agar bisa membantu pertumbuhan ekspor.
Kendati demikian, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai peluang yang ada perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para eksportir.
“Sejauh ini, menurut saya, ini deal yang terbaik yang bisa diambil.” Optimalisasi ekspor, lanjut dia, bisa digenjot melalui produk pertanian dan produk consumer goods yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ke beberapa negara, termasuk AS. Begitu pula terkait ekspor dan impor migas. Tawar menawar harus dilakukan dengan
seksama.
“Pintar-pintar diplomasi kita lah. Kita perlu Amerika karena pertumbuhannya bagus, populasinya kan besar, dan daya belinya juga besar. Jangan sampai Trump ngamuk, karena kita yang kena gebuk,” ungkap Hariyadi. (gas/det)
